Senin, Maret 8, 2021
Beranda Dicurigai Terlibat, KPK Geledah Rumah Dirut PLN
Array

Dicurigai Terlibat, KPK Geledah Rumah Dirut PLN

Jakarta, Fakta Pers – Dalam upaya mencari barang bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Senin (16/7/2018) menggeledah tiga lokasi, antara lain kantor Pembangkit Jawa Bali (PJB) Indonesia Power di Jakarta, ruang kerja tersangka  Eni Maulani Saragih di gedung DPR RI Jakarta, dan kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jakarta.

KPK mengamankan dokumen hingga barang bukti elektronik dalam penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan kasus suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Cukup banyak dokumen terkait Riau-1 yang kami temukan. Termasuk dokumen yang menjelaskan skema kerja sama pada kasus ini. Ada juga barang bukti elektronik yang diamankan di antaranya CCTV dan alat komunikasi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin  (16/7/2018).

Penggeledahan di sebagian tempat sampai dengan menjelang dini hari di tiga lokasi itu meliputi Kantor PLN Pusat, Kantor DPR RI yakni ruang kerja tersangka kasus suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI, dan Kantor Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Indonesia Power.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengutarakan Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa PLN salah satu divisi yang digeledah KPK.

“Penggeledahan di lantai 6, 8, dan 13. Semua data yang berkaitan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang sudah disita KPK. Sekitar 15-20 bundelan telah dibawa KPK. Tidak hanya file, barang yang juga disita KPK ialah daftar tamu dan CCTV, juga ada dua orang staf Direktorat Pengadaan yang dimintai keterangan oleh penyidik,”  katanya.

Untuk diketahui dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

Sebelumnya, KPK pada Minggu (15/7) telah menggeledah lima lokasi dalam penyidikan kasus tersebut, antara lain rumah tersangka Eni, rumah tersangka Johannes, kantor tersangka Johannes, apartemen Johannes, dan rumah Dirut PLN Sofyan Basir.

Operasi tangkap tangan (OTT) di hari Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Penerimaan uang sebesar Rp500 juta diduga merupakan bagian dari komitmen “fee” 2,5 %  dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“Diduga penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, 8 Juni 2018 Rp300 juta,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers, Sabtu (14/7) malam, di gedung KPK, Jakarta.

Uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih diduga melalui staf dan keluarga.

“Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau-1,” sebut Basaria.

Diduga sebagai pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.  fp03

Most Popular

Recent Comments