Kamis, Mei 13, 2021
BerandaGerindra Jadi Parpol Terbanyak yang Daftarkan Eks Napi Korupsi
Array

Gerindra Jadi Parpol Terbanyak yang Daftarkan Eks Napi Korupsi

JAKARTA, faktapers.id – Partai Gerindra menjadi partai terbanyak yang mencalonkan 27 eks napi korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Pileg DPRD 2019. Sampai saat ini pun Gerindra belum mengembalikan pakta integritas ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain Gerindra, parpol lain yang belum mengembalikan pakta integritas adalah PDIP.

“Sudah dua itu. Meskipun dalam pertemuan mereka sudah sepakat tetap fokus, tapi ternyata belum mengembalikan,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

Bawaslu, kata Edward, merasa prihatin melihat banyak partai politik mencalonkan eks napi korupsi. Sebab Bawaslu telah meminta parpol meneken pakta integritas untuk tidak mencalonkan eks napi korupsi.

“Kami sudah bawa pakta integritas, sudah kami minta untuk tanda tangani. Dalam pertemuan dengan kami kan semua setuju dan mendukung, tapi ternyata terjadi seperti itu,” kata Fritz.

Bawaslu sebelumnya melakukan sosialisasi dengan mendatangi seluruh parpol peserta pemilu sebelum pendaftaran caleg. Sosialisasi ini dilakukan dengan meminta parpol menandatangani pakta integritas, dimana salah satu poinnya adalah tidak mencalonkan eks napi korupsi.

Berikut daftar jumlah bacaleg yang teridentifikasi sebagai eks napi korupsi:

– Gerindra: 27
– Golkar: 25
– NasDem: 17
– Berkarya: 16
– Hanura: 15
– PDIP: 13
– Demokrat: 12
– Perindo: 12
– PAN: 12
– PBB: 11
– PKB: 8
– PPP: 7
– PKPI: 7
– Garuda: 6
– PKS: 5
– Partai Sira: 1
– PSI: 0
– Partai Aceh: 0
– Partai Daerah Aceh: 0
– Partai Nanggroe Aceh: 0

Ketua Bawaslu, Abhan, menyerahkan sepenuhnya ke Komisi Pemilihan Umum terkait bacaleg eks napi kasus korupsi, bandar narkoba, atau pelaku kejahatan seksual, yang masih didaftarkan oleh partai politik. Menurut Abhan, KPU punya hak untuk menentukan nasib bakal caleg dengan kriteria yang melanggar Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut.

“Kita tunggu nanti sampai DCT (daftar calon tetap). Kita lihat nanti, ini kan hak ada di KPU, menetapkan (lolos) tidaknya (bacaleg) kan KPU,” kata Abhan. fp01

 

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments