Senin, Maret 8, 2021
Beranda Membendung "Syahwat" JK
Array

Membendung “Syahwat” JK

JAKARTA, faktapers.id – Jusuf Kalla sudah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden, yakni 2004-2009 dan 2014-2019. Berdasarkan UU No 7/2017 tentang Pemilu Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) menetapkan bahwa pembatasan jabatan capres dan wapres hanya boleh dua kali masa jabatan.

Meski gugatan pertama pihak JK ke Mahkamah Konstitusi ditolak pada akhir Mei 2018 lalu, nampaknya JK tidak putus asa. Melalui Partai Perindo menggugat kembali syarat menjadi cawapres diatur UU Pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Kalla bahkan bersedia menjadi pihak terkait uji materi tersebut. Pengajuan diri Kalla didaftarkan pada Jumat (20/7/2018) yang diwakili kuasa hukumnya, yakni Irmanputra Sidin, Iqbal Tawakkal Pasaribu, dan kawan-kawan.

JK pun secara terang-terangan meminta MK agar gugatan yang diajukan Perindo itu dijadikan prioritas dan diputus sebelum pendaftaran capres-cawapres. Dan diperoleh informasi akan diputuskan tanggal 25 Juli 2018.

Gugatan tersebut diajukan oleh Perindo. Karena merasa dirugikan oleh pasal tersebut yang menghalangi mereka untuk mengajukan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai cawapres pada pemilu 2019.

Kalla sebelumnya mengaku bersedia kembali berduet dengan Joko Widodo jika dimungkinkan undang-undang. Akan tetapi sebelumnya, ia berkali-kali mengaku ingin istirahat dari dunia politik.

Menurut Ketua Umum Derap 100%, Aznil, publik memandang bahwa langkah dilakukan JK melalui orang-orangnya mengugat uji materi masa jabatan Wapres di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai bentuk masih tingginya hasrat JK maju kembali dalam Pemilihan Presiden 2019, meskipun telah 2 kali menjabat sebagai Wakil Presiden.

Aznil melihat, meski JK sudah berumur 76 tahun tetapi tidak melemahkan syahwatnya untuk kembali menjadi Cawapres 2019, walau sudah ada undang-undang hanya membolehkan 2 kali periode.

“Kapan giliran arus generasi baru dapat panggung? Akhir kata, saya menghimbau, Pak JK, ya sudahlah!” tandas Aznil dalam tulisannya yang diterima Harian Fakta Pers, Senin (23/04/2018).

Banyak praktisi politik menilai ini akan mempengaruhi, membatasi regenerasi politik Indonesia, karena para elite lama ingin maju lagi, maka kesempatan dan ruang bagi kalangan-kalangan politisi lain untuk menjabat atau maju dalam pilpres akan melemah.

Pengamat politik, Airlangga, berpendapat gugatan tersebut diajukan bukan karena kekurangan sosok Cawapres untuk kontestasi Pilpres 2019.

“Saya pikir lebih kepada ‘agenda-agenda politik kekuasaan,” sebutnya.

Airlangga pribadi berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Jika MK tidak menolak gugatan tersebut, menurut Airlangga, akan berimplikasi buruk pada regenerasi politik Indonesia. Akan mempengaruhi, membatasi regenerasi politik kita, karena para elite lama ingin maju lagi, maka kesempatan dan ruang bagi kalangan-kalangan politisi lain untuk menjabat atau maju dalam pilpres akan melemah,” tandas Airlangga dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/7/2018).

Selain itu, ia juga mengungkapkan, jika gugatan itu dikabulkan akan berdampak pada kaderisasi kepemimpinan nasional.

Senada dikatakan Ketua Umum Brigade 08, Zecky Alatas,SH, MH, bahwa sah-sah saja mengajukan gugatan ke MK. Akan tetapi Undang-undang sudah menetapkan batasan untuk jabatan Wapres.

Ia berharap MK dapat membuat keputusan yang benar. Karena jika keputusan yang melanggar Undang-undang akan berimplikasi dan preseden buruk bagi penegakkan hukum kita. Dan  hukum bisa tak berwibawa lagi.

“Semoga semua pihak dapat menghormati Undang-undang dan hukum. Membuat keputusan bagi bangsa dan negara. Karena jika sudah ada celah untuk tidak menghormati hukum akan terus begitu, tak habis habisnya orang akan menggugat,” tandas saat acara di, bilangan Tebet , Sabtu (21/7/2018).

Pengamat hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai gugatan terhadap syarat cawapres merupakan kesalahan.

Kesalahan pertama soal ‘Legal Standing’. Karena yang berhak mengajukan Presiden dan Wapres adalah partai yang punya kursi di Pemilu 2014. Kedua, salah memaknai pasal 7. Padahal makna aslinya juga sudah disampaikan, Presiden dan Wapres memangku jabatan 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk jabatan yang sama; Hanya Satu Kali’.

Tak hanya itu, diutarakannya akan ada dua akibat yang fatal jika gugatan tersebut dikabulkan. Pertama, dikatakan oleh Feri, jika dikabulkan juga akan terasa di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) itu sendiri.

“Dua akibat fatal kalau MK mengabulkan. Akibat pertama akan berdampak seluruh lembaga yang ada, dan tubuh MK sendiri. Seluruh pimpinan negara, komisi, badan negara. Hampir semua (merasakan), termasuk MK,” ungkapnya.

“Dampak kedua, soal kaderisasi kepimpinan nasional. Bukan benci JK, tapi JK larinya ke dua (hal) saja, satu (jadi) capres, kedua guru bangsa. Kalau nggak mau (jadi) capres ya (jadi) guru bangsa. Itu tradisi presidential,” pesannya.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dalam kicauannya mengaku, dirinya tak habis pikir mengapa Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi soal masa jabatan wakil presiden.

Dia pun menyindir JK masih berambisi berkuasa, karena terlibat dalam uji materi soal masa jabatan wapres yang diajukan oleh Partai Perindo ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

“Kita tidak habis pikir mengapa @Pak_JK ajukan diri sebagai pihak yang dirugikan oleh UU Pemilu tentang masa jabatan wapres yang dibatasi dua kali, padahal amanat Pasal 7 UUD 1945 juga sama dan sudah jelas. Maaf jika saya katakan, batas antara alasan mengabdi rakyat dan ambisi kekuasaan pun menjadi tipis,”kicau Syamsuddin Haris  dikutip dari akun twitternya @sy_haris, Senin (23/7)..

“Amankan’ Bisnis Keluarga

Di balik semua keinginannya “ngotot’ ingin menjadi Wapres kembali, meskipun Undang-undang tak memperbolehkan lagi, dengan caranya melakukan gugatan ke MK, banyak yang menduga, dengan menduduki Wapres akan mengamankan bisnis Kalla dan keluarganya ?

Banyak yang menuding saat JK menjadi Wakil Presiden telah memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dan mengamankan bisnis keluarganya. Sebab dengan tetap di posisi Wapres, Jusuf Kalla bisa memperkokoh kerajaan bisnis keluarganya. Seperti diketahui, keluarga Kalla mengendalikan sejumlah grup bisnis. Diantaranya Kalla Group, Bukaka Group, Bosowa Group, dan Intim Group. Semuanya mengalami masa-masa panen raya saat JK berkuasa.

Menurut Engkus, jauh sebelum menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), JK adalah seorang saudagar yang lumayan sukses. Bisnisnya bisa disebut menggurita di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur.

“Nah, waktu menjadi Wapres itu, bisnis Kalla dan keluarganya berkembang super cepat. Kok bisa? Buktinya, dalam lima tahun kekuasaannya (2004-2009), grup bisnis keluarganya kebanjiran berbagai proyek skala besar,” ungkapnya secara tertulis, pada Jumat (11/09/2015) silam.

Bukaka, misalnya, memperoleh order pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Ussu di Kabupaten Luwu Timur, berkapasitas 620 mega watt (MW), dan PLTA senilai Rp1,44 triliun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang berkapasitas total 780 MW. Menurut Abdulrachim, selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini,

Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung Jusuf Kalla mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW. Lewat PT PT Bukaka Barelang Energy, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam senilai US$750 juta. Proyek ini akan melintang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan, ke Batam.

“Bukaka juga digerojok seabrek proyek listrik semasa JK jadi Wapres. Di antaranya membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai US$92 juta di Pulau Sembilang, dekat Batam. Lalu ada pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan listrik 300 MW. Juga ada pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Guna merealisasikan proyek ambisius ini, JK mendorong Bank Pembangungan Daerah (BPD) se-Indonesia untuk membiayai dengan mengandalkan dana murah yang dimilikinya,”bebernya.

Dalam waktu lima tahun menjabat sebagai Wakil Presiden, perusahaannya makin gemilang. Itu tidak mengherankan mengingat group-group usahanya memperoleh berbagai proyek infrastruktur. Kelompok-kelompok bisnis seperti Bukaka, Bosowa dan Intim (Halim Kalla) masuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender.

“Kelompok Intim milik Halim Kalla, yang juga salah seorang Komisaris Lion Air, akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng. Proyek ini mengandalkan pasokan bahan baku batubara dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38). Dengan rekam jejak seperti ini, wajar saja jika kekayaan JK dan keluarganya melonjak-lonjak dalam masa lima tahun kekuasaannya. Ini juga yang, konon, menyebabkan SBY tidak lagi menggandeng JK sebagai Cawapres pada Pilpres 2004. Syahwat bisnis ikut mendompleng kekuasaannya,”paparnya, sembara mengatakan masih banyak lagi proyek besar dengan mudah diperoleh ‘Gurita Bisnis Jusuf Kalla’

Berdasarkan peta seperti ini, katanya, bisa diketahui dengan gamblang bahwa banyak bisnis superkakap di seputar setrum jatuh ke tangan keluarga Kalla.

Meskipun Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah membantah anggapan kalau Wakil Presiden RI itu menyetujui menjadi pihak terkait dalam gugatan ke MK, untuk kepentingan pribadi,” belum lama ini. ●fp01

 

Most Popular

Recent Comments