Senin, Maret 8, 2021
Beranda Mendagri Minta KPK Percepat Proses Hukum Pemenang Pilkada 2018
Array

Mendagri Minta KPK Percepat Proses Hukum Pemenang Pilkada 2018

Jakarta, faktapers.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Tjahjo  Kumolo meminta KPK mempercepat proses hukum calon kepala daerah pemenang Pilkada 2018, yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

“Kepada pimpinan KPK tolong kepala daerah yang menang, yang dia statusnya tersangka, kalau cukup bukti dan tidak dalam konotasi ‘kami intervensi’ dipercepat proses hukumnya,” kata Tjahjo di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin awal pekan ini..

Tjahjo berpendapat permintaan itu ia layangkan kepada KPK demi menghindari hal sama, saat era Mendagri Gamawan Fauzi, yakni pelantikan calon kepala daerah pemenang Pilkada di dalam penjara.

“Kami tidak ingin seperti jaman dulu dilantik di lembaga pemasyarakatan (LP) kan enggak enak. Meskipun di dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa calon kepala daerah berstatus tersangka tetap harus dilantik. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 164 ayat 6, 7, dan 8 dalam UU Pilkada. “UU mengatakan sepanjang kepala daerah yang menang Pilkada belum mempunyai hukum tetap, tetap harus dilantik sampai ada kekuatan hukum tetap, baik di tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi,” jelas Mendagri.

Terkait permintaan mendagri Tjahyo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disampaikan Juru Bicara KPK, Febri  kini fokus pada pengumpulan bukti dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat calon kepala daerah. KPK, menilai hal itu lebih penting dibanding mempercepat penyidikan hingga masuk ke persidangan.

“Proses hukum itu mengacu pada KUHP ada tahap-tahapannya. Karena ada satu hal yang jauh lebih penting dibanding persoalan cepat atau lambat, yaitu aspek kekuatan bukti. Itulah prioritas utama KPK. Tentu saja kita harus hati-hati, selain itu juga pertimbangan ketika orang diproses tidak boleh penegak hukumnya asal-asalan di sana. Oleh karena itu, merespon hal tersebut KPK akan lebih concern terhadap bukti-bukti dalam penanganan perkara tersebut,” ,” terang Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/7/2018) malam.

Adapun calon kepala daerah berstatus tersangka yang unggul di Pilkada diantaranya, pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar. Pasangan ini meraih suara terbanyak di Pilkada Maluku Utara 2018. Akan tetapi Ahmad Hidayat Mus justru kini menjadi tahanan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong Tahun 2009. Hal sama pada pasangan Syahri Mulyo – Maryoto Bhirowo juga telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Tulungagung 2018. Meski menang, Syahri Mulyo saat ini justru menjadi pesakitan KPK. Syahri ditetapkan sebagai tersangka suap pada awal Juni dalam operasi tangkap tangan (OTT). fp3

Most Popular

Recent Comments