oleh

Periode 2018, 81 “Wakil Tuhan” akan Dihukum

JAKARTA, FAKTA PERS – Hakim adalah sebuah profesi mulia dalam hal penegakan hukum atas perkara-perkara yang diajukan kepada dirinya dari diputuskan secara adil. Karena itu, sangat wajar bila profesi hakim diibaratkan dengan “utusan” Tuhan. Namun, apakah semua hakim dapat bekerja sesuai UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1).

Sedangkan pada UU No 49 tahun 2009 pasal 13B (1) disebutkan bahwa Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

ironisnya, walau tugas mulia berada di pundak para hakim MA, namun bukan serta merta tidak ada cela. Menyikapi itu, Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) merekomendasikan 81 aparat peradilan agar dijatuhi hukuman disiplin. Dari 81 aparat, hakim menjadi objek yang paling banyak mendapat rekomendasi hukuman berat.

Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Nugroho Setiadji di Pusdiklat MA Ciawi, Senin (16/6), menerangkan, dari 81 orang, sebanyak 52 hakim direkomendasikan diberi hukuman ringan, sedang dan berat.

“Ada 15 hakim yang mendapat hukuman berat. Ada yang masalah main perkara ada juga yang pelanggaran hukum acara,” ujarnya.

Agung Nugroho menjelaskan, bahwa hakim yang terbukti melakukan pelanggaran ringan mendapatkan hukuman teguran.

Untuk hakim pelanggaran sedang mendapatkan hukuman penundaan promosi jabatan selama setahun hingga penundaan kenaikan gaji. Sementara hukuman berat dikenakan sanksi diberhentikan dan tidak mendapat tunjangan selama setahun.

Dijelaskan lagi, 81 hakim itu terbilang angka yang besar dibanding periode 2017 yang hanya 156 pelanggaran.

Untuk pengawasan internal, kini Bawas MA sudah bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan rutin ke pengadilan.

“Dari jalannya perkara dari masuk sampai putusan itu sesuai SOP atau tidak? lalu ada tidak aroma kolusi? Nah, makanya itu kita libatkan KPK karena ini idenya dari KPK,” tutup Nugroho. fp01

Komentar

News Feed