Kamis, Mei 13, 2021
BerandaPro Kontra Operasi Kewilayahan Mandiri, 11 Orang Tewas Dibedil
Array

Pro Kontra Operasi Kewilayahan Mandiri, 11 Orang Tewas Dibedil

JAKARTA, FAKTA PERSPengamanan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang telah menjadi prioritas Polri untuk menjaga situasi kamtibmas selama pagelaran berlangsung, dengan melaksanakan Operasi Kewilayahan Mandiri mulai 3-12 Juli.

Pada operasi itu, Kapolri pun tak sungkan memerintahkan jajarannya (Polda Metro, Banten dan Sumsel) untuk menembak mati pelaku kejahatan jalanan dan terorisme. Dan hasilnya, Polri sudah menangkap kurang lebih 2.000 orang. Sebanyak 320 orang di antaranya menjadi tersangka. Sebanyak 11 pelaku ditembak mati, dan 41 pelaku ditembak di bagian kaki.

Dari operasi itu polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api, 24 senjata tajam, 98 sepeda motor, 8 mobil dan uang tunai sebesar Rp19 juta.

Sebagian masyarakat memuji ketegasan Kapolri dalam menumpas penjahat jalanan dan teroris, sehingga berefek pada kenyamanan masyarakat. sebagian masyarakat lagi juga banyak yang mengkritik kebijakan tersebut, salah satunya LBH Jakarta.

Kepala Bidang Fair Trial LBH Jakarta, Arief Maulana, Rabu (18/7), menegaskan bahwa kebijakan operasi Kewilayahan Mandiri dengan opsi tembak mati dinilai berlebihan, reaktif dan melanggar hak hidup warga negara.

Arief memandang aksi tembak mati oleh Polda Metro Jaya masuk dalam kategori extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses pengadilan.

aksi itu merenggut hak tersangka untuk hidup dan mendapatkan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 3 UU 39 tahun 1999 tentang HAM yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam kasus itu adalah dugaan pelanggaran dalam hal penggunaan senjata api. Menurutnya, Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengharuskan petugas kepolisian memenuhi sejumlah tahapan sebelum menarik pelatuk.

“Tak ada istilah tembak mati dalam Perkap itu,” ujar pengacara publik LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari.

Ghifari menambahkan kepolisian memang berwenang melepas peluru dari senjatanya. Akan tetapi jenis tembakan yang diperbolehkan bersifat melumpuhkan.

“Ada yang ditembak bukannya di kaki atau tangan, tapi di dada dan dari belakang. Tugas polisi bukan untuk membunuh, tapi menegakkan hukum,” ujar Arief.

Kapolri

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian mengaku memerintahkan operasi keamanan masif untuk memberantas kejahatan jalanan dan terorisme di daerah-daerah penyelenggara Asian Games 2018.

“Kita melakukan operasi besar untuk menghadapi terorisme dan kejahatan konvensional, seperti copet jambret, todong, kejahatan jalanan lainnya jelang Asian Games,” kata Tito, Rabu (18/7).

Hal itu ia sampaikan untuk merespon operasi Polda Metro Jaya yang telah menembak 52 penjahat jalanan dalam Operasi Kewilayahan Mandiri yang berlangsung sejak 3-12 Juli atau sebelum kegiatan Asian Games 2018.

Operasi Kewilayahan Mandiri itu difokuskan untuk memberantas kejahatan jalanan yang belum lama ini semakin sering terjadi, baik di ibu kota maupun di wilayah lain yang menjadi daerah tempat pelaksanaan Asian Games.

“Jadi saya perintahkan untuk Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, Banten, Sumsel dan Polda sekitarnya melakukan operasi masif untuk menekan pelaku kejahatan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan, sebanyak 52 penjahat yang ditembak dalam Operasi Kewilayahan Mandiri. Sebanyak 11 orang diantaranya tewas.

Argo mengatakan tembakan tersebut dilakukan karena para pelaku melawan petugas saat akan ditangkap.

Dari operasi kewilayahan tersebut, Argo mengatakan awalnya polisi melakukan penangkapan terhadap 1.952 orang dari 532 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, 320 diantaranya telah terbukti memiliki peran dalam aksi kejahatan jalanan.

Kadiv Humas Polri

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan, penggunaan senjata api untuk menembak para pelaku kejahatan jalanan selama Operasi Kewilayahan Mandiri jelang Asian Games 2018 sudah sesuai operasional prosedur yang berlaku.

Hal itu ia katakan menyusul adanya protes dari elemen masyarakat sipil yang menilai operasi pemberantasan kejahatan oleh kepolisian jelang Asian Games 2018 berpotensi menyalahi peraturan dan melanggar hak hidup.

“Polri itu bekerja dengan SOP yang jelas. Ketika pelaku kejahatan membawa senjata dan mengancam harta atau nyawa manusia, baik itu masyarakat maupun petugas, kami mempunyai dasar hukum untuk melakukan tindakan tegas yang terukur,” ujar Setyo.

Setyo mengatakan bahwa penembakan yang terjadi belakangan ini dikarenakan adanya perlawanan yang dilakukan oleh pelaku saat polisi berupaya melakukan penangkapan. fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments