Rabu, Juni 16, 2021
BerandaRumah DP 0 %, Anies Ditagih
Array

Rumah DP 0 %, Anies Ditagih

JAKARTA, FAKTAPERS – Anies Rasyid Baswedan diminta tidak menghiraukan wacana sejumlah kalangan elit parpol yang ingin mengusung dirinya maju Pemilihan Presiden 2019.

Sebab Anies dinilai belum mengukir prestasi yang mencolok. Dan bila Anies mengikuti keinginan untuk nyapres, maka bisa diduga hal itu dikarenakan Anies tak mampu merealisasikan janji kampanyenya, utamanya program Rumah DP Nol Rupiah.

“Anies ingin jadi capres kemungkinan juga dilatarbelakangi janji-janji Anies yang tidak bisa terealisasi yaitu Rumah DP Nol Rupiah. Pusing dia untuk merealisasi hal tersebut. Daripada pusing lebih baik mencalonkan diri menjadi capres,” kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi saat dihubungi wartawan, beberapa waktu lalu.

Uchok menganjurkan Anies tetap berada di Jakarta sebagai Gubernur DKI. “Kalau Anies ingin jadi capres atau cawapres, Pemda DKI hanya digunakan untuk kepentingan pribadi sebagai batu loncatan,” kritiknya.

Beberapa janji kampanye memang tidak bisa dipenuhi pasangan Anies-Sandi. Misalnya proyek pembangunan enam ruas jalan di Tol Dalam Kota yang masih terus digarap hingga saat ini. Padahal pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada 2017 lalu berjanji tidak akan melanjutkan proyek tersebut.

Anies sendiri beralasan proyek tersebut tetap berlanjut karena kewenangannya diambil alih pemerintah pusat, sehingga Pemprov DKI tak berwenang untuk mengurusi tol tersebut.

“Memang dalam kampanye kemarin kami tegaskan bahwa kita tidak akan meneruskan proyek enam ruas Tol Dalam Kota. Kampanye kita selesai 15 April. Kita menang. Lalu proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan 58/2017,” elak Anies di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).

Anies menjelaskan perubahan itu membuat proyek enam ruas tol otomatis masuk dalam program proyek strategis nasional yang langsung diawasi oleh pemerintah pusat. Untuk itu, ia mengharapkan adanya pengertian dari warga Jakarta, sehingga tidak salah paham.

“Jadi dua bulan sesudah pilkada selesai kemudian enam ruas jalan tol itu menjadi proyek strategis nasional yang tidak lagi di bawah Pemprov DKI. Jadi jangan sampai dikira bahwa kita yang meneruskan. Ini adalah keputusan yang diambil pemerintah pusat,” tegas Anies.

Sayangnya, Anies tidak menjelaskan mengapa dia tidak memprotes pengambilalihan proyek tersebut. Bila proyek tersebut merugikan rakyat atau merugikan negara sehingga tidak perlu dilanjutkan, bukankah sebagai gubernur Anies bisa melakukannya? fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments