Jumat, Maret 5, 2021
Beranda Di Tanjung Priok, PAD Retribusi IMB Tidak Terserap Maksimal
Array

Di Tanjung Priok, PAD Retribusi IMB Tidak Terserap Maksimal

Jakarta, faktapers.id – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Sedangkan IMB merupakan salah satu produk hukum Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tatanan tertentu, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki IMB juga diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. IMB wajib dimiliki setiap orang atau badan yang sedang melaksanakan kegiatan membangun.

Selain itu, setiap kegiatan membangun yang diadakan oleh setiap badan usaha, diwajibkan memiliki IMB, karena dapat menarik pemasukan bagi Kas Daerah melalui Retribusi IMB. Sayangnya, dengan maraknya bangunan tanpa IMB di wilayah Kecamatan Tanjung Priok, retribusi IMB pun tidak terserap maksimal. Hal ini jelas Pemprov DKI sangat dirugikan akibat lemahnya pengawasan dan minimnya penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran itu.

Dari pantauan di lapangan, Harian Fakta Pers menemukan beberapa titik lokasi bangunan yang tidak memiliki IMB, baik bangunan baru maupun yang direnovasi dan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang dimiliki, dan kerap melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB) serta tidak memperhatikan jarak bebas untuk resapan air.

Sementara itu, kondisi fisik beberapa bangunan tersebut sudah 60 – 90% dibangun, namun belum terlihat ada penindakan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakut, melalui jajarannya Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP).

Dengan kondisi tersebut, masyarakat berharap Pemkot Jakut melalui jajarannya segera menindaklanjuti pelanggaran yang jelas terlihat secara terang-benderang itu.

Adapun beberapa bangunan tersebut berlokasi di:

Jalan Swasembada Timur XXII/Jalan Swadaya Gang VII: bangunan 3 lantai tanpa IMB, jarak bebas tidak ada, melanggar GSB.

Jalan Swasembada Barat XXIV RT 9/11, Kelurahan Kebon Bawang: bangunan 3 lantai tanpa IMB, jarak bebas tidak ada, melanggar GSB.

Jalan Swasembada Barat XVI RT 3/14, Kelurahan Kebon Bawang, milik ibu Haji Fatimah: bangunan 2 setengah lantai tanpa IMB, jarak bebas tidak ada, melanggar GSB.

Jalan Bakti No 49 RT 2/14, Kelurahan Kebon Bawang: bangunan 3 lantai tanpa IMB, jarak bebas tidak ada, melanggar GSB.

Jalan Swasembada Barat XVI RT 2/14, Kelurahan Kebon Bawang: IMB 3 lantai tapi bentuk fisik bangunan 4 lantai, jarak bebas tidak ada, melanggar GSB.

kls/fp01

Most Popular

Recent Comments