Kamis, Juni 17, 2021
BerandaDilema Bencana Lombok
Array

Dilema Bencana Lombok

Jakarta, faktapers.id – Pasca gempa 7,0 Skala Richter (SR), Minggu (5/8), Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus diguncang gempa susulan. Meski begitu hingga saat ini pemerintah belum juga menetapkan statusnya menjadi bencana nasional. Padahal verifikasi data korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah NTB sampai dengan Minggu malam (19/08), menunjukkan total korban meninggal dunia sebanyak 548 jiwa.

Verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial tersebut bisa jadi masih akan terus bertambah, dan triliunan rupiah kerugian yang diakibatkan. Namun, perlakuannya seperti bencana nasional. Pemerintah juga siap menggelontorkan APBN membantu dengan membeli material (untuk rumah) dengan APBN kurang lebih Rp 20 triliun.

Ternyata Presiden Joko Widodo punya alasan sendiri. Melalui Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjelaskan bahwa gempa bumi di NTB statusnya bencana daerah.
“Kalau kita menetapkan bencana gempa bumi di NTB sebagai bencana nasional maka pariwisata di sana akan merugi, namun untuk penanganan bencana di sana tetap seperti bencana nasional,” ujar Pramono Anung.

“Kita siapkan dana dan bantuan seperti menangani bencana nasional, sementara di sisi lain kegiatan pariwisata di NTB tetap berlangsung, karena Lombok sudah terkenal hingga mancanegara,” sambung Pramono Anung.

Sementara itu Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menjelaskan, alasan sampai saat ini gempa Lombok tidak dijadikan bencana nasional. Alasan utamanya adalah hingga saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) masih dapat memberikan bantuan kepada korban.

“Masih banyak pihak yang salah kaprah terhadap status bencana nasional,” tandasnya.
Hal itu disampaikannya menanggapi desakan berbagai pihak untuk menyematkan status bencana nasional terhadap gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Banyak pihak yang tidak paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana,” ujar Sutopo dalam keterangan persnya, Senin (20/8/2018).

Ia menegaskan bahwa sampai saat ini sumber daya nasional pun mencukupi untuk melakukan penanganan tersebut. Jadi tidak perlu berpolemik dengan status bencana nasional, yang penting adalah penanganan dapat dilakukan secara cepat kepada masyarakat yang terdampak.

“Ada hal yang mendasar indikator yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian Pemerintah Daerah apakah collaps atau tidak. Kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan atau tidak,” jelas Sutopo, melalui keterangan tertulis beberapa hari lalu.

Ia mencontohkan bencana tsunami di Aceh tahun 2004 yang ditetapkan menjadi bencana nasional. Hal ini karena pemerintah daerah pada saat itu, baik provinsi dan kabupaten atau kota tidak berdaya. Akhirnya, pemerintah pusat harus turun tangan sepenuhnya.

Menurut dia, tanpa ada status bencana nasional pun penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional. Pemerintah pusat terus mendampingi dan memperkuat Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

Sampai dengan saat ini ribuan relawan seluruh Indonesia bahu-membahu membantu meringankan beban para pengungsi yang tempat tinggalnya tidak aman untuk dihuni karena gempa terus terjadi.

Teken Inpres

Disamping itu Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) mengenai rehabilitasi dan pemberian bantuan kepada masyarakat pasca gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyebut penanganan dampak gempa Lombok akan secara nasional.

“Inpres sudah (diteken). Nanti yang paling penting adalah penanganannya secara nasional telah kami lakukan bersama provinsi dan kabupaten,” kata Jokowi di Gedung PP Muhammadiyah, Kamis (23/8).

Jokowi menegaskan, penerbitan Inpres ini menjadi payung hukum kementerian dan seluruh lembaga yang bekerja di lapangan merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan terdampak gempa yang berulang kali mengguncang Lombok dan sekitarnya.

Pemerintah pusat dan daerah, kata Jokowi, saat ini masih dalam proses administrasi mengurus pemberian bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan.

“Kalau sudah selesai dalam jumlah banyak, saya akan balik ke Lombok. Kalau tidak minggu ini, minggu depan,” ucap mantan Gubernur DKI ini.

Jokowi telah berkunjung ke Lombok setelah sejumlah gempa terjadi di awal-awal. Tak hanya Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berkunjung ke sana untuk melihat langsung kondisi, penanggulangan, dan penyerahan bantuan kepada masyarakat. fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments