Sabtu, Februari 27, 2021
Beranda Enny Janji Kokohkan Peradilan Konstitusi
Array

Enny Janji Kokohkan Peradilan Konstitusi

Jakarta, faktapers.id – Enny Nurbaningsih resmi dipilih dan diambil sumpah jabatan menjadi hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Presiden Joko Widodo, belum lama ini.

Enny menjadi hakim MK menggantikan Maria Farida Indrati yang masa jabatannya berakhir bulan ini, meminta masyarakat tak mengkhawatirkan latar belakangnya yang sempat menjadi anak buah Menkumham Yasonna Laoly.

Ia meyakinkan masyarakat tak bakal mengganggu independesinya dalam memutuskan perkara di MK. Enny juga mengaku akan menguatkan peradilan konstitusi yang independen dan adil

“Prinsip dasar diri seorang hakim adalah independensi. Jadi independensi imparsial adil, itu kunci pokokmya. Kalau bisa melakukan itu kita bisa menanggalkan di posisi mana kita berada. Itu prinsip pokoknya,” tandasnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/8).

Menurutnya, adil harus dirasakan semua masyarakat, adil dalam pengertian keadilan di masyarakat juga harus dipertimbangkan.

Sebelum dilantik jadi Hakim MK, Enny menjabat Kepala Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.

Hukum bukan hal baru bagi Enny. Pengalamannya dulu sudah menjadi pengajar Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sekitar 17 tahun lalu, ia juga sempat menjadi salah satu tum seleksi anggota komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta. Pada 2006, ia juga menjadi salah satu anggota pembuat peraturan Pemilu Yogyakarta.

Selama di Yogyakarta, hakim yang lahir di Pangkal Pinang ini pernah menjabat sebagai Sekretaris I Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara serta Sekretaris Umum Asosiasi HTN dan HAN Provinsi Yogyakarta.

Kinerjanya berbuah manis. Enny pernah menerima Satyalancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007.

Penghargaan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan sehingga menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

Tak hanya itu, Enny pernah ditunjuk menjadi Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV tiga tahun lalu.

Sebelum menjadi hakim, dia juga disibukkan dengan menjadi kepala tim perumus revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari unsur pemerintah serta revisi Undang-undang Terorisme. fp01

Most Popular

Recent Comments