oleh

Hambat Pertumbuhan Ekonomi, DPR Kritik Wika

Bali, faktapers.id – Komisi VI DPR RI yang mempunyai ruang lingkup industri, investasi dan persaingan usaha serta mitra kerja dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di Indonesia, mengkritik kebijakan perusahaan plat merah yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Melalui Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih, terungkap bahwa ada BUMN yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yakni dengan mengabaikan himbauan Menteri dengan cara memenangkan tender di bawah Rp 100 miliar.

Padahal, ungkap Demer-sapaan akrab dari Gde Sumarjaya Linggih, himbauan Menteri tersebut bertujuan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di sektor swasta.

Hal itu diungkapkan Demer saat Komisi VI Rapat bersama mitra kerjanya dari perbankan, Senin (20/8), di Senayan. Wakil rakyat dari Dapil Bali itu juga menegaskan kepada Harian Fakta Pers, bahwa pihaknya akan mengkritisi BUMN yang menang tender di bawah Rp 100 miliar tersebut pada rapat berikutnya bersama BUMN Konstruksi.

Penegasan serupa juga mendapat tanggapan dari Komisi V DPR RI yang mempunyai ruang lingkup infrastruktur dan perhubungan serta mitra kerja dari Kementerian PUPR.

Sahat Silaban, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, menghimbau Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono untuk menerbitkan aturan batasan minimal kepada BUMN yang akan menjadi peserta tender.

“Ia seharus nya mentri pu hesnya membuat permen me genai hal ini!!!!! Krn kl tdk ada pegangan panitia ini memang menjadi kendal (kandala-red) di panitia satker dan ka bale ! Kita akan himbau menteri spy di twrbitkan aturan nya. Nah, itu nanti yg kita minta di sikapi spy ada permen batasan minimal anggaran yg spt dikerjakan bumn,” ujar Sahat Silaban kepada Harian Fakta Pers.

Sahat Silaban yang juga eks boss PT Tobas menambahkan, bahwa himbauan Menteri PUPR tersebut tidak bisa dijadikan pedoman pelaksanaan tender.

Perlu diketahui, BUMN menang tender di bawah Rp 100 miliar telah menuai kontroversi. Banyak pihak swasta “tumbang” oleh BUMN sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak merata.

Padahal, tujuan utama himbauan Menteri PUPR melarang BUMN ikut tender di bawah Rp 100 miliar adalah mengangkat pertumbuhan ekonomi di sektor swasta.

PT Wijaya Karya Tbk (Persero) merupakan BUMN Konstruksi yang berjaya di tiap tender, termasuk tender bernilai di bawah Rp 100 miliar.

Buktinya, tender Proyek Pengembangan Jaringan AL Terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan Sekitarnya) MYC yang bersumber APBN 2018 dilingkungan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Bali, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR dengan nilai HPS Rp 98.000.000.000, dimenangkan PT Wijaya Karya Tbk (Persero) dengan penawaran Rp 83.772.140.000. Kontrak PT Wijaya Karya (Wika) pun dimulai 26 Maret 2018.

Wika merupakan perusahaan berkualifikasi badan usaha besar (B2) untuk SIUJK dan SBU subbidang: Jasa Pelasakana Konstruksi Pengolahan Air Minum Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) seharusnya secara moral tidak mengerjakan paket di bawah Rp 100 miliar, yang merupakan “jatah” perusahaan kualifikasi B1.

Walaupun sama-sama badan usaha (non kecil) yakni B1 dan B2, namun jelasnya bahwa PT Wika seharusnya mengerjakan paket di atas Rp 100 miliar atau tak terhingga, terkecuali kalau tidak ada peserta berkualifikasi B1 pada paket terebut.

Dan nyatanya, penawaran peserta yang ikut tender di paket Pengembangan Jaringan AL Terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan Sekitarnya) MYC ada yang berkualifiksi B1, yakni PT Karaga Indonusa Pratama Rp 79.999.000.000 dan PT Rosa Lisa Rp 86.286.940.000. Sedangkan penawaran peserta B2 yakni PT Wijaya Karya Rp 83.777.822.200 dan PT Adhi karya Rp 92.955.857.000.

Penegasan kualifikasi SBU B2 tersebut juga terlihat pada penayangan lpjk.net, yang mencantumkan badan usaha SBU-S1002 milik PT Wijaya Karya adalah Kualifikasi B2.

Padahal, pembagian kualifikasi bagi peserta tender sudah diatur pada Peraturan Menteri PUPR RI No. 19/PRT/M/2014 tentang perubahaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Lampiran III), berbunyi “untuk pekerjaan kualifikasi B1 dari 0-Rp 250 Miliar, dan pekerjaan kualifikasi B2 dari 0-tak terbatas.”

Dari peraturan tersebut sudah sangat jelas pembagiannya. Namun, mengapa PT Wijaya Karya “nekad” memasukkan penawaran pada paket proyek tersebut, sehingga dianggap tidak sejalan dengan himbauan Menteri PUPR.

Sejak November 2017, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghimbau bahwa BUMN dilarang mengerjakan proyek konstruksi di bawah Rp 100 miliar.

“Bukan hanya BUMN saja, termasuk anak usaha, maupun cucu usaha BUMN,” tegas Menteri PUPR kala itu.

Penegasan Menteri PUPR itu disampaikan sejak berlangsungnya APBN Tahun Anggaran 2018 yang dimulai proses tender sejak Nopember 2017. Walaupun tidak ada sanksi, namun Peraturan Menteri PUPR RI No. 19/PRT/M/2014 tentang perubahaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 dan penegasan dari Menteri seharusnya diterapkan bawahannya.

Alasan Kementerian PUPR menerbitkan hal itu agar pihak swasta dapat berpartisipasi lebih besar dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Namun Instruksi Menteri PUPR tersebut tidak diindahkan oleh Wika dan Satker SNVT Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Bali, Ditjen Cipta Karya, dengan memenangkan perusahaan plat merah itu pada paket Pengembangan Jaringan Al Terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan Sekitarnya) MYC dibawah nilai Rp 100 miliar.

Bukan itu saja, beberapa narasumber faktapers.id di lingkungan Kementerian PUPR juga mengakui adanya himbauan Menteri PUPR tersebut. Bahkan, narasumber mempertegas bahwa himbauan itu juga disepakati oleh Menteri BUMN. Narasumber mengakui bahwa mereka pun prihatin bilamana ada BUMN yang ikut tender di bawah Rp 100 miliar.

“Sekalian aja ikut Penunjukan Langsung di bawah Rp 200 juta,” ungkap sumber.

Alibi Kasatker
Terkait itu, Harian Fakta Pers dan faktapers.id telah mengajukan surat konfirmasi bernomor: 02/Konfirm – Kemen PUPR/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Dan surat itupun berbalas dengan Nomor: UM.02.06/PSPL/VIII/796 tanggal 15 Agutus 2018, yang ditandatangani langsung oleh Kasatker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Bali, Ida Bagus Lanang Suardana.

Suardana menjelaskan bahwa dokumen pengadaan paket pekerjaan pembangunan jaringan AL terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan sekitaranya) MYC mengacu pada Perpres No 54 beserta perubahannya dan Permen PU No 7 tahun 2011, yang terakhir diubah menjadi No 31 Tahun 2015, dalam Permen tersebut untuk Klasifikasi Besar (B1 dan B2) untuk paket pekerjaan diatas Rp 50 miliar

“Himbauan Menteri PUPR agar BUMN tidak mengerjakan proyek konstruksi dibawah Rp 100 miliar sampai saat ini dilakukan proses pengadaan (ditetapkan Dokumen Pengadaan Paket tersebut) tanggal 3 Februari 2018 belum dimasukkan ke dalam suatu ketetapan atau peraturan LKPP maupun Permen PUPR, sehingga Pokja belum bisa menjadikan pedoman dan memasukkan ke dalam dokumen pengadaan,” ujar Ida Bagus Lanang Suardana kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id melalui surat jawabannya. fp01

Komentar

News Feed