Senin, Maret 8, 2021
Beranda Kemacetan di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Tanggung Jawab Siapa?
Array

Kemacetan di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Tanggung Jawab Siapa?

JAKARTA, faktapers.id – Kemacetan parah terjadi di Wilayah Utara DKI Jakarta, khususnya sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, nyaris menjadi pemandangan sehari-hari. Saking parahnya, warga Jakarta Utara (Jakut) maupun masyarakat pengguna jalan harus rela terjebak kemacetan selama berjam-jam.

Titik-titik kemacetan yang paling parah tersebut dapat ditemui antara lain di Jalan Cakung-Cilincing (Cacing), Jampea, Yos Sudarso, Enggano dan Jalan RE Martadinata.

Dari pantauan Harian Fakta Pers, kendaraan yang melintas di sekitar pelabuhan didominasi oleh truk-truk kontainer berlalu-lalang mengantar barang-barang dari kawasan industri untuk di ekspor melalui pelabuhan, dan arah sebaliknya menuju ke kawasan industri.

Sebagian lagi ruas jalan diramaikan oleh angkutan umum Mikrolet dan bus-bus penumpang dan kendaraan-kendaraan pribadi yang menuju perkantoran pemerintahan dan swasta yang berderet di sepanjang jalan tersebut serta lokasi Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang dibangun di pinggiran ruas jalan akses ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk meminimalisir kemacetan tersebut, pemerintah pusat pun telah melakukan beberapa upaya, mulai dari pelebaran jalan hingga pembangunan jalan tol dari KBN Cakung sampai Kebon Bawang yang dikenal dengan ‘Tol Akses Priok’ sepanjang 12 Km. Kendati upaya tersebut telah dilakukan, namun kemacetan di ruas jalan tersebut tidak berkurang signifikan.

Tidak hanya di luar, setiap hari antrian panjang kontainer juga sering terlihat di dalam Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya di Terminal Operasi (TO) 3 pada jam-jam tertentu saat pergantian shift petugas.

Bahkan antrian akan lebih panjang pada peak season (puncak kegiatan ekspor impor) hingga mengular ke ruas jalan lain di dalam pelabuhan.

Sebagai Obyek Vital Nasional dan gerbang perekonomian Indonesia, akses ke dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Priok perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah untuk mendukung kelancaran arus barang dan logistik nasional. Ibarat urat nadi, lancar tidaknya arus barang dan logistik di pelabuhan tersibuk di Indonesia tersebut sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian nasional.

Apalagi Pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki posisi sangat penting, karena sekitar 70% aktivitas ekspor impor nasional dilakukan melalui pelabuhan ini.

Ritase Anjlok

Dampak kemacetan parah yang nyaris terjadi setiap hari di Jakut berdampak besar terhadap kelancaran pengiriman barang. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan menyebut saat ini ritase (perjalanan angkutan) setiap hari anjlok drastis. Jika melihat kondisi beberapa tahun lalu, setiap bulan bisa mencapai 45 ritase, saat ini hanya bisa 14-15 ritase per bulan.

“Truk yang keluar dari garasi menuju pelabuhan untuk mengantar barang ke kawasan industri bisa menghabiskan waktu 20 jam. Kalau dulu paling lama 8 jam. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemilik barang maupun pengusaha truk, melainkan juga para sopir yang pendapatannya terus menurun,” ungkap Gemilang, Rabu (1/8/2018), di kantornya.

Menyinggung soal tarif tol akses Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai mahal, Gemilang Tarigan mengutarakan sudah menyampaikan keluhan tersebut ke Menhub. Selain itu, Aptrindo juga sudah mengirimkan surat kepada Kemen PUPR untuk menurunkan tarif tol tersebut serta menata ulang keberadaan gate in menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Yos Sudarso.

“Waktu tol masih uji coba dan digratiskan, jalan menuju pelabuhan relatif lancar. Tapi setelah itu macet, karena tarif tol yang mahal dan juga gate yang dianggap terlalu berdekatan,” ujarnya.

Selain faktor tarif tol dan gate, Tarigan juga menyatakan keberadaan depo kontainer yang berada jauh dari pelabuhan maupun kawasan industri menjadi faktor penyumbang kemacetan.

“Proses ekspor-impor sama. Masing-masing empat lintasan juga, jadi ada delapan lintasan. Dari garasi ke depo, depo ke kawasan industri, kawasan industri ke pelabuhan, dan dari pelabuhan kembali ke garasi,” terangnya.

Menurut  Gemilang Tarigan, pengambilan kontainer impor memakan waktu lebih lama jika proses dokumen belum selesai. Truk terpaksa harus menunggu di pelabuhan. Repotnya, karena tidak ada area parkir di dalam pelabuhan (buffer area), truk-truk itu berhenti di pinggir jalan, sehingga menyebabkan kemacetan. Tarigan berharap pengelola pelabuhan secepatnya merealisasikan penyediaan buffer area agar truk-truk yang menunggu antrian pengambilan kontainer, agar tidak berhenti di pinggir jalan, sehingga kerap dituding menjadi penyebab kemacetan.

Dicontohkannya di Australia, pelabuhan-pelabuhan sudah dilengkapi Terminal Booking System (TBS) sebagai tempat truk menunggu giliran masuk pelabuhan.

Selain itu, dia juga berharap Bea Cukai bisa memproses pembuatan dokumen ekspor impor menjadi lebih cepat. Dan agar pengelola pelabuhan mengimplementasikan Truck Identity Document (TID) sebagaimana yang saat ini sudah berjalan selama kurang lebih enam tahun di JICT dan TPK Koja. Dengan sistem bekerja otomatis dan tanpa melibatkan petugas karena proses pengurusan dokumen sudah dilakukan melalui aplikasi.

“Dengan sistem manual seperti saat ini, kemacetan pada setiap sore hari di pelabuhan tak jarang disebabkan karena pergantian petugas atau sedang istirahat,” ungkap Tarigan.

Untuk itu Tarigan meminta semua pihak untuk memahami fungsi angkutan truk yang menjadi pendukung utama kegiatan perekonomian nasional. Dia pun berharap pemerintah bisa segera merealisasikan jalan tol dari pelabuhan ke kawasan industri (Tol Cilincing Cibitung) agar proses pengiriman barang bisa berjalan lebih cepat lagi.

“Syukur-syukur jika tol itu memang dikhususkan untuk angkutan truk saja (truck way),” ucapnya.

Ketua Umum Federasi Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (FBTPI) berpendapat kemacetan yang terjadi di Jakarta Utara khususnya sekitar pelabuhan, disebabkan kondisi infrastruktur yang tidak saling bersinergi. Misalnya saja angkutan petikemas dari arah – barat – selatan – timur, tidak perlu turun ke jalan arteri jika akses dari pelabuhan terkoneksi langsung gerbang tol, dengan catatan tarif tol tidak semahal seperti sekarang ini.

“Perlu juga dipikirkan kartu e-pass yang bisa digunakan secara multifungsi baik untuk tol, maupun membayar biaya-biaya jasa pelabuhan lainnya serta sosialisasi kepada para sopir,” sarannya.

Rosyid juga berharap pengusaha bongkar muat maupun ekspedisi untuk memperhatikan kantong-kantong parkir di area usahanya.

Autogate System

Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan menegaskan, telah berupaya agar kemacetan terutama yang terjadi di dalam pelabuhan bisa terus diminimalisir.

Mulyadi, selaku General Manager Pelabuhan Indonesia II (persero)/ IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, mengatakan, kemacetan tersebut tak lepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi, baik kegiatan ekspor impor.

Dia memastikan pihaknya telah bekerja sama dengan seluruh instansi di pelabuhan, baik Otoritas Pelabuhan (OP) maupun Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk memantau arus kendaraan di dalam pelabuhan. Hal itu menurutnya dilakukan tidak hanya saat peak season, tapi juga pada hari-hari biasa, karena kemacetan yang terjadi di luar pelabuhan sering kali mengular ke dalam pelabuhan, sehingga berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

Selain bekerja sama dengan OP dan Kepolisian, menjelang akhir tahun ini IPC Pelabuhan Tanjung Priok juga akan membangun Satu Pintu Masuk Bersama (Joint Gate) yang dilengkapi autogate system di TO 3. Dengan joint gate ini, truk yang akan masuk ke terminal-terminal di area TO 3 seperti MAL, TSJ, PNP, OJA bisa langsung masuk pada satu gate. Sedangkan gate yang selama ini terpisah masing-masing ke terminal tersebut akan dibongkar. Karena dilengkapi autogate system, dengan sendirinya akan terkoneksi ke terminal-terminal tersebut.

“Kita juga sudah menyiapkan lahan parkir untuk truk yang menunggu masuk pelabuhan di Jalan Industri (ex Inggom) seluas 2 Ha, dengan kapasitas bisa mencapai 1.000 unit truk. Kedepan, kita akan tambah 2 Ha lagi,” jelas Mulyadi di ruangannya, belum lama ini. Selain di lokasi tersebut, IPC Priok juga menyiapkan buffer area di Terminal 2 JICT.

Menyinggung adanya perlambatan truk yang masuk pelabuhan karena penerapan sistem e-pass, Mulyadi menilai hal tersebut termasuk evaluasi yang sedang dilakukannya.

“Ini yang terus kita sosialisasikan kepada semua stakeholders di pelabuhan, termasuk asosiasi pengusaha truk,” ujarnya.

Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara Benhard Hutajulu menjelaskan, pihaknya saling bekerja sama dalam mengurai kemacetan yang selama ini sering terjadi.

“Memang belum optimal, tapi paling tidak, kemacetan bisa kita urai,” papar Benhard.

Benhard menyebut karakterisitik lalu lintas di Jakarta Utara memang beda dengan kawasan lain di DKI Jakarta. Di Jakarta Utara, terdapat pelabuhan sebagai gerbang ekspor impor. Dengan demikian, volume kendaraan terutama truk juga terus meningkat, terutama yang menuju NPCT1, IKT, TPK Koja, JICT, dan Pelabuhan Tanjung Priok sendiri.

“Satu lagi pintu masuk (ramp) tol yang  sangat dekat dengan putaran (U Turn) depan Kantor Polres Metro Jakut,” ungkapnya, Kamis (2/8/2018) di Kantor Sudinhub Jakut.

Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi baik dengan Kepolisian, Otoritas Pelabuhan maupun Pelindo II untuk melakukan pengaturan truk yang akan masuk ke pelabuhan. Menurutnya, hal tersebut terkait dengan keberadaan truk-truk yang berhenti di pinggir jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Pihaknya juga menghimbau pemilik barang maupun pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) baik di dalam pelabuhan agar lebih memperhatikan truk keluar masuk tempat tersebut.

Dihubungi terpisah, Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP M Widodo menilai kemacetan di pelabuhan tak lepas dari aktivitas ekspor impor yang memang cukup tinggi. Titik-titik kemacetan di pelabuhan terjadi di Pos 9 dan Pos 1 yang menjadi pintu keluar masuk truk dan di pos 8 pintu keluar truk yang berdekatan dengan persimpangan Lampu Merah Mambo. Sedangkan kemacetan di luar pelabuhan sebagai dampak dari penutupan sejumlah pintu tol terkait dan sosialisasi penerapan sistem ganjil genap. Penutupan pintu tol menyebabkan semua kendaraan terpaksa harus melintas di jalur arteri.

Komitmen

Sementara itu, Walikota Jakarta Utara Syamsudin Lologau melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Walikota Jakut meminta semua pihak untuk komitmen terhadap kesepakatan yang sudah dicapai dalam mengatasi kemacetan. Menurutnya, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat walikota tanpa harus melibatkan Pemprov DKI Jakarta. Kemacetan yang selama ini terjadi, menurutnya, bukan cuma karena faktor truk, tapi juga kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Selama ini, pihak Walikota Jakarta Utara melalui Sudin terkait sudah melakukan langkah-langkah terobosan, misalnya penataan separator jalan.

“Sesuai dengan tupoksi, koordinasi juga sudah dilakukan dengan semua pihak baik Polres, Asosiasi Pengusaha Truk (Aptrindo) maupun para pengelola pelabuhan, terutama menyangkut jam-jam keluar masuk truk, dan waktu bongkar muat di pelabuhan,” ujarnya.

Selain itu, Walikota juga sudah menekankan kepada petugas perizinan tata ruang dan PTSP untuk mencermati jenis usaha yang disesuaikan dengan zonasi atau peruntukkan wilayah. Hal ini dimaksudkan agar jalan di kawasan-kawasan pemukiman tidak dilalui truk-truk besar.

Meski demikian, pemerintah menyadari kemacetan yang terjadi di Jakarta Utara khususnya area masuk pelabuhan merupakan konsekuensi dari posisi kawasan ini sebagai gerbang ekonomi nasional. ●kls

Most Popular

Recent Comments