Rabu, Maret 3, 2021
Beranda Masih Teka Teki Mahar Politik dan Sebutan Kardus
Array

Masih Teka Teki Mahar Politik dan Sebutan Kardus

Jakarta, faktapers.id – Merebak isu adanya Rp500 M yang dikucurkan Sandiaga Uno sehingga dipilih menjadi cawapres mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019 mendatang pertama kali dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief.

Ia menyebut Sandiaga Uno memberikan mahar masing-masing Rp 500 miliar ke PAN-PKS untuk syarat pencawapresan dirinya dengan Prabowo Subianto. Menurut Andi, dirinya mendapat informasi ini langsung dari elite Gerindra Fadli Zon hingga Fuad Bawazier.

“Mahar Rp 500 M ke PAN dan Rp 500 M ke PKS itu adalah keterangan resmi dari tim kecil Partai Gerindra, yaitu Fadli Zon, Prasetyo, Sufmi Dasco, dan Fuad Bawazier, saat pertemuan tanggal 7 Agustus sore,” ungkap Andi, Jumat (10/8/2018) melalui pesan singkat, tanpa merinci dalam bentuk dan cara apa uang tersebut diberikan Sandi. Akan tetapi Andi melontarkan sebuah kata “Kardus” pada seseorang dalam isu ini. Sehingga banyak yang mempertanyakan, apakah maksudnya dalam isi kardus si mahar tersebut ?
Andi bercerita Ia menyampaikan itu terkait pernyataan PAN yang meminta PD menyampaikan maaf karena pernah berbicara soal mahar Rp 500 miliar. Andi menerangkan, saat itu tim kecil PD meminta penjelasan kepada Gerindra soal munculnya nama Sandiaga sebagai cawapres.

“Saat itu tim kecil Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Syarief Hasan, dan Amir Syamsudin meminta penjelasan kepada Gerindra mengapa nama Sandi Uno yang selama 28 hari sebelumnya tidak dibicarakan sebelumnya sebagai cawapres Prabowo, mengapa tiba-tiba muncul dan secara sepihak diputuskan akan dideklarasikan tanggal 9 Agustus sore,” terang Andi.

Dikatakan Andi menurut tim kecil Gerindra, pertimbangan menunjuk Sandi Uno karena dinilai mampu membayar mahar kepada PAN dan PKS sebagai kompensasi atas mengalahnya PAN dan PKS untuk tidak menjadi wakil Pak Prabowo.

Andi menegaskan bukan semestinya PD yang meminta maaf. Tetapi Gerindra dan Sandiaga harus menjelaskan secara langsung kepada koalisi soal ada-tidaknya mahar tersebut.

“Bukan Partai Demokrat atau saya yang harus meminta maaf kepada PAN dan PKS. Koalisi Gerindra, Demokrat, dan PAN ini akan berjalan memenangkan Prabowo-Sandi, maka persoalan soal mahar ini semua anggota koalisi harus mendapat penjelasan dari Gerindra dan Sandi Uno sendiri, benar atau tidak itu harus ada penjelasan,” tandas Andi.

Namun kabar ini tidak diakui pihak Gerindra. Saat dikonfirmasi ke Fadli di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara,Ia membantah pernyataan Andi. Demkian juga Partai Gerindra membantah dengan tegas seputar rumor bahwa Sandiaga Uno telah memberikan uang mahar politik kepada PAN dan PKS masing-masing sebesar Rp500 miliar demi mendukungnya sebagai calon wakil presiden.

Gerindra menganggap kabar yang mula-mula muncul di media sosial itu sebagai isu tak bermutu dan tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan berkilah publik juga memahami bahwa transaksi perbankan dengan nilai uang sebanyak itu bukan perkara mudah. Bahkan, otoritas di bidang keuangan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pastilah mengendus itu sebagai transaksi yang mencurigakan.

“PPATK pastilah mengetahui kalau ada transaksi yang tak wajar sampai lima ratus miliar itu. Mengambil uang lima ratus juta saja butuh beberapa jam di bank, apalagi sampai lima ratus miliar,” sebut Andre Rosiade, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, dalam perbincangan dengan tvOne pada Sabtu pagi, 11 Agustus 2018.

Masyarakat pun kini penuh teka teki bertanya-tanya mengenai “Mahar Politik Rp500 Milyar” dan sebutan “Kardus” tersebut yang kini tengah menjadi viral. Dan Bagaimana Bawaslu, apakah tergugah untuk mengungkapnya ?

Meskipun Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno akhirnya berkilah terkait adanya dugaan mahar yang dialamatkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief pada dirinya.

Usai menggelar pertemuan di kediaman Soetrisno Bachir di Jakarta pada Sabtu, 11 Agustus 2018 malam. Ia berkilah dana itu disebutnya sebagai mahar,dan dianggap oleh politisi parpol koalisi De Fakto sebagai dana kampanye yang sah.

Oleh karenanya menurut Sandi perlu adanya masukan dari berbagai pihak termasuk KPK. Sandi menyebut tuduhan tersebut sebagai dinamika politik yang biasa terjadi menjelang pilpres. Baginya yang terpenting saat ini Partai Demokrat telah bergabung dalam koalisi De Facto bersama Gerindra, PKS, dan PAN. fp03

Most Popular

Recent Comments