Jumat, Maret 5, 2021
Beranda Polemik Surat Mendagri: Penerbitan Surat Edaran Tak Melanggar UU 23/2014
Array

Polemik Surat Mendagri: Penerbitan Surat Edaran Tak Melanggar UU 23/2014

Jakarta, faktapers.id – Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan sejak TGB meminta bantuan ke seluruh provinsi pada awal Agustus, banyak daerah bertanya ihwal teknis pencairan anggaran untuk diberikan ke NTB.

“Dalam konteks itulah Kemendagri akhirnya menerbitkan dua surat edaran untuk memperjelas dasar hukum pemberian bantuan dari daerah,” ungkap Sekjen Kemendagri menjawab nyiyiran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang mengkritik surat edaran Kemendagri sebagai cermin pemerintah pusat telah kehabisan biaya untuk membatu warga Lombok.

“Langkah Mendagri ini mengisyaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan. Sehingga lagi-lagi harus ‘meminta ke daerah’. Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?” ujar Fahri dalam akun Twitter-nya.

Dijelaskan Hadi Prabowo, kedua surat itu telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (20/8/2018), dan ditujukan masing-masing kepada gubernur dan bupati atau wali kota seluruh Indonesia.

Melalui dua surat itu, Tjahjo minta setiap daerah membantu korban gempa Lombok dengan menyisihkan dana APBD dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, atau menggeser pengeluaran di pos belanja tidak terduga pada APBD tahun berjalan.

“Surat Edaran itu tidak bersifat wajib. Biasanya kita (pemerintah daerah) baca peraturan perundangan tidak mau, konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah. Daripada Dirjen tiap hari layani (konsultasi pemda) diberilah edaran,” tegas Hadi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Diutarakan Hadi Prabowo, dasar hukum penggunaan anggaran di APBD untuk penanganan bencana mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, ada juga Permendagri 21/2011 dan Permendagri 134/2017 yang mengatur teknis penggunaan anggaran untuk penanganan bencana.

Kemendagri memastikan, tak semua daerah wajib menyalurkan bantuan untuk NTB pasca bencana gempa bumi di sana. Bantuan bisa diberikan oleh daerah yang keuangannya sehat.

Sehingga, lanjut Hadi, penyaluran bantuan keuangan antar-daerah untuk menangani bencana bukan hal aneh dan tidak menyalahi aturan apapun. Penerbitan surat edaran oleh Kemendagri juga disebutnya tak melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hingga kini, ada lebih dari 17 provinsi yang sudah memulai pembahasan penyaluran bantuan untuk NTB. Pemberian dana bisa dilakukan langsung pemda terkait ke rekening kas umum Pemprov NTB. Hadi menjamin daerah-daerah yang hendak membantu NTB memiliki APBD sehat.

“Ya sehat. Itu (penyaluran bantuan) kan biasanya pembebanan pada tahun anggaran (daerah pemberi bantuan). Itu (bantuan) langsung masuk ke kas daerah, masuk ke bantuan keuangan, disetujui oleh lembaga legislative. Kemudian tentunya pemerintah berkoordinasi dengan daerah yang bersangkutan, kemudian nanti (bantuan) masuk rekening kas daerah,” pungkas Hadi.

Hadi membantah tuduhan Fahri. Menurutnya, pemerintah pusat tidak lepas tangan. Ia mengatakan surat edaran dari Kemendagri tidak berhubungan dengan kondisi keuangan negara. “Kalau lepas tangan, ngapain Pak Presiden datang, tidur, shalat di sana?

Masalah keuangan pusat itu ada di Kementrian Keuangan. Yang dilakukan Kemendagri tidak ada kaitannya dengan keuangan negara,” tandas Hadi.

Ia memastikan bahwa Kemendagri hanya ingin membangun koordinasi antar-daerah. fp03

Most Popular

Recent Comments