PPLP Bali Cuekin Himbauan Menteri PUPR

0
653 views

Bali, faktapers.id – Proyek Pengembangan Jaringan AL Terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan Sekitarnya) MYC yang bersumber APBN 2018 dilingkungan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bali, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan nilai HPS Rp 98.000.000.000,00, dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero)Tbk dengan penawaran 83.772.140.000,00.

Paket yang diumumkan diaplikasi pengadaan Kementerian PUPR RI itu, ditetapkan penetapan pemenangnya tanggal 9 Maret 2018 dan penandatanganan kontrak pada 26 Maret 2018.

PT Wijaya Karya (PT Wika) merupakan perusahaan berkualifikasi badan usaha besar (B2) untuk SIUJK dan SBU subbidang: Jasa Pelasakana Konstruksi Pengolahan Air Minum Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) seharusnya tidak diperbolehkan mengerjakan paket di bawah Rp 100 miliar, yang merupakan “jatah” perusahaan kualifikasi B1.

Walaupun sama-sama badan usaha (non kecil) yakni B1 dan B2, namun jelasnya bahwa PT Wika seharusnya mengerjakan paket di atas Rp 100 miliar atau tak terhingga, terkecuali kalau tidak ada peserta berkualifikasi B1 pada paket terebut.

Dan nyatanya, penawaran peserta yang ikut tender di paket Pengembangan Jaringan AL Terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan Sekitarnya) MYC ada yang berkualifiksi B1, yakni PT Karaga Indonusa Pratama Rp 79.999.000.000 dan PT Rosa Lisa Rp 86.286.940.000. Sedangkan penawaran peserta B2 yakni PT Wijaya Karya Rp 83.777.822.200 dan PT Adhi karya Rp 92.955.857.000.

Penegasan kualifikasi SBU B2 tersebut juga terlihat pada penayangan lpjk.net, yang mencantumkan badan usaha SBU-S1002 milik PT Wijaya Karya adalah Kualifikasi B2.

Padahal, pembagian kualifikasi bagi peserta tender sudah diatur pada Peraturan Menteri PUPR RI No. 19/PRT/M/2014 tentang perubahaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Lampiran III), berbunyi “untuk pekerjaan kualifikasi B1 dari 0-Rp 250 Miliar, dan pekerjaan kualifikasi B2 dari 0-tak terbatas.”

Dari peraturan tersebut sudah sangat jelas pembagiannya. Namun, mengapa PT Wijaya Karya “nekad” memasukkan penawaran pada paket proyek tersebut, hingga akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Hal ini jelas sangat merugikan peserta tender dari perusahaan berkualifikasi B1 akibat itikad tidak baik dari PT Wijaya Karya.

Penegasan serupa juga diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bahwa BUMN dilarang mengerjakan proyek konstruksi di bawah Rp 100 miliar.

“Bukan hanya BUMN saja, termasuk anak usaha, maupun cucu usaha BUMN,” tegas Menteri PUPR.

Penegasan Menteri PUPR itu disampaikan sejak berlangsungnya APBN Tahun Anggaran 2018 yang dimulai proses tender sejak Nopember 2017. Walaupun tidak ada sanksi, namun Peraturan Menteri PUPR RI No. 19/PRT/M/2014 tentang perubahaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 dan penegasan dari Menteri seharusnya diterapkan bawahannya.

Alasan Kementerian PUPR menerbitkan hal itu agar pihak swasta dapat berpartisipasi lebih besar dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Namun Instruksi Menteri PUPR tersebut tidak diindahkan oleh Satker SNVT Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bali Ditjen Cipta Karya dengan memenangkan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada paket Pengembangan Jaringan Al Terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan Sekitarnya) MYC dibawah nilai Rp 100 miliar.

Kasatker Menjawab
Terkait itu, Harian Fakta Pers dan faktapers.id telah mengajukan surat konfirmasi bernomor: 02/Konfirm – Kemen PUPR/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Dan surat itupun berbalas dengan Nomor: UM.02.06/PSPL/VIII/796 tanggal 15 Agutus 2018, yang ditandatangani langsung oleh Kasatker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Bali, Ida Bagus Lanang Suardana.

Suardana menjelaskan bahwa dokumen pengadaan paket pekerjaan pembangunan jaringan AL terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan sekitaranya) MYC mengacu pada Perpres No 54 beserta perubahannya dan Permen PU No 7 tahun 2011, yang terakhir diubah menjadi No 31 Tahun 2015, dalam Permen tersebut untuk Klasifikasi Besar (B1 dan B2) untuk paket pekerjaan diatas Rp 50 miliar

“Himbauan Menteri PUPR agar BUMN tidak mengerjakan proyek konstruksi dibawah Rp 100 miliar sampai saat ini dilakukan proses pengadaan (ditetapkan Dokumen Pengadaan Paket tersebut) tanggal 3 Februari 2018 belum dimasukkan ke dalam suatu ketetapan atau peraturan LKPP maupun Permen PUPR, sehingga Pokja belum bisa menjadikan pedoman dan memasukkan ke dalam dokumen pengadaan,” ujar Ida Bagus Lanang Suardana kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id melalui surat jawabannya.

DPR Bicara
Sahat Silaban selaku Anggota DPR RI dari Komisi V dan Fraksi Partai Nasdem, Minggu (19/8), menjelaskan kepada Harian Fakta Pers, bahwa pihaknya akan menghimbau Menteri PUPR untuk menerbitkan aturan batasan minimal kepada BUMN yang akan menjadi peserta tender.

Sahat Silaban yang juga pernah berkarir sebagai kontraktor dari PT Tobas ini, mendukung langkah Kasatker PSPLP Bali, Ida Bagus Lanang Suardana, karena himbauan Menteri PUPR tersebut tidak bisa dijadikan pedoman pelaksanaan tender.

“Ia seharus nya mentri pu hesnya membuat permen me genai hal ini!!!!! Krn kl tdk ada pegangan panitia ini memang menjadi kendal (kandala-red) di panitia satker dan ka bale ! Kita akan himbau menteri spy di twrbitkan aturan nya. Nah, itu nanti yg kita minta di sikapi spy ada permen batasan minimal anggaran yg spt dikerjakan bumn,” ujar Sahat Silaban.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Komisi VI dari Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga, ketika dikonfirmasi HR mengenai hal tersebut, belum memberikan jawabannya.

Sedangkan Anggota DPR RI dari Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar dapil Bali, Gde Sumerjaya Linggih yang akrab disapa Demer, ketika dikonfirmasi menjelaskan agar Kementerian PUPR mengungkapkan himbauan, tapi harus tegas dan ada sanksi bagi yang melanggar.

“harusnya tidak hanya himbauan tapi tegas, dan beri sangsi bagi yg melanggar,” ujarnya kepada Harian Fakta Pers melalui aplikasi WA.

Demer menambahkan, bahwa pihaknya mengkritisi hal itu pada saat rapat dengan BUMN Konstruksi.

“Kebetulan rapat dengan perbankkan nanti rapat dengan BUMN konstruksi saya akan coba kritisi,” ujarnya lagi.

DPP ARUN
Menyikapi itu, Sekjen DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Fernando Duling, Minggu (19/8), menjelaskan, bahwa Menteri PUPR harus mengetahui apakah himbauannya bertentangan dengan peraturan di atasnya atau tidak.

“Sama seperti himbauan Menteri Kesehatan untuk rumah sakit tidak menolak pasien karena tidak ada uang. Jadi himbauan Menteri PUPR itu tidak berkonsekwensi hukum,” ujar pria yang akrab di sapa Nando ini. fp01

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here