Selasa, Juni 15, 2021
BerandaProgram PTSL: Pesta Mafia Tanah dan Pungli
Array

Program PTSL: Pesta Mafia Tanah dan Pungli

Jakarta, faktapers.id – Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Di program ini, Kota Jakarta Barat mendapat jatah 68 ribu bidang tanah, yang terbagi menjadi tiga tim. Patut diwaspadai, seperti tahun-tahun sebelumnya, permasalahan pada program sertipikat prona yang berganti nama menjadi PTSL selalu sama, yakni pestanya mafia tanah dan praktik pungli.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat, Nandang Agus Tarina, menjelaskan, panitia PTSL di Jakarta Barat terdiri dari tiga tim dengan target pelaksanaan 70 ribu bidang tanah di Jakarta Barat.

“Tim I meliputi Kecamatan Cengkareng, Kalideres, dan Kembangan dengan target 20.715 bidang. Tim II meliputi Kecamatan Kebon Jeruk dan Palmerah dengan target 20.008 bidang dan Tim III meliputi Kecamatan Grogol Petamburan, Taman Sari, dan Tambora dengan target 29.277 bidang,” jelasnya.

Dari target tersebut, Kelurahan Kapuk memperoleh jatah terbanyak yakni 5.064 bidang. Di posisi kedua Kelurahan Kebon Jeruk dengan 3.231 bidang, disusul Kelurahan Palmerah 2.945 bidang, Kelurahan Kembangan Utara 2.471 bidang, dan Wijaya Kusuma 2.364 bidang.

Sedangkan posisi akhir jumlah kuota PTSL Kelurahan di Jakarta Barat tahun 2018 ditempati Kelurahan Tanjung Duren Utara dengan target 200 bidang.

Untuk cakupan wilayah yang lebih luas, Kecamatan Tambora menempati posisi pertama jumlah terbanyak penerima target kuota PTSL yakni 14.019 bidang. Disusul berikutnya Kecamatan Kebon Jeruk dengan 13.305 bidang, dan Kecamatan Cengkareng dengan 9.050 bidang.

Sementara kecamatan di Jakarta Barat yang paling sedikit mendapatkan kuota PTSL tahun 2018 ditempati Kecamatan Kalideres dengan 4.581 bidang.

Program prona atau PTSL ini diharapkan dapat membantu warga pemohon sertipikat untuk mensertipikatkan lahannya agar memperkuat hak keperdataannya secara hukum. Program PTSL inipun dilaksanakan gratis kepada warga pemohon.

Pungli
Praktiknya, walaupun saat ini masih berlangsung, masih ada oknum di tingkat RT yang mengutip biaya tinggi kepada pemohon sertipikat PTSL. Salah satunya di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, khususnya di RW 13 dan RW 16 Kapuk.

Menurut warga, ada oknum pengurus RT yang meminta uang kepada pemohon sertipikat PTSL sebesar Rp 2 juta. Alasannya, untuk uang ketik, uang ukur, dan uang materai. Bagi warga kurang mampu, harga tersebut terbilang sangat besar, karena itu dengan adanya PTSL ini diharapkan mampu menolong warga untuk mensertipikatkan lahannya dengan biaya gratis.

Ironisnya, masih ada oknum yang nekad bermain api, dengan mengutip pungli kepada warga pemohon.

Lurah Kapuk, Agung Edi Santoso, Selasa (14/8), ketika dikonfirmasi Harian Fakta Pers, menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh RT dan RW di wilayahnya untuk melaksanakan pelayanan PTSL secara gratis.

Terkait adanya dugaan pungli PTSL di RW 13 dan RW 16 Kapuk, Lurah mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hal itu.

“Saya tdk tau, Bang. RT brapa bang biar saya proses. Saya sudah instruksikan gratis. Iya, Bang. tolong kasi tau saya RT brapa itu,” ujarnya.

Sayangnya, Ketua RW 16 Kapuk, Poniman, ketika dikonfirmasi, tidak menjawab.

Mafia Tanah
Hal yang berbeda terjadi di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora. Menurut Informasi yang diterima Harian Fakta Pers, warga pemohon PTSL di wilayah tersebut diarahkan untuk menemui oknum berinisial An dan Us, yang “berkantor” di lantai 3 Kelurahan Tanah Sereal.

An, disebut-sebut tidak menetap di wilayah Tanah Sereal, dan termasuk salah satu “kaki tangan” AW-disebut-sebut sebagai tuan tanah di wilayah itu.

Berdasarkan laporan yang diterima redaksi, awalnya warga pemohon yang ingin ambil bagian pada program PTSL bertanya ke PTSP Kelurahan Tanah Sereal. Namun, warga pemohon justru diarahkan untuk bertanya ke siswa PKL yang berada di PTSP setempat. Menurut warga yang mengadu, bahwa mereka diarahkan anak PKL untuk ke lantai 3.

Di lantai 3, warga bertemu dengan Us, yang mengaku pensiunan dari Kelurahan Tanah Sereal. Kepada warga pemohon, Us mengaku mengetahui asal-usul tanah di wilayah tersebut.

Us mengaku bahwa tidak ada pemutihan sertipikat di wilayah Tanah Sereal.

“Beli dulu tanahnya ke tuan tanah, kalau mau bikin sertipikat. Saya tahu tanah di daerah tanah sereal. Apalagi kamu di daerah RW 8, itu punya si Uban,” ujar Us kepada salah satu warga pemohon PTSL.

Menyikapi itu, Lurah Tanah Sereal, Suharti, Selasa (14/8), mengatakan, bahwa di wilayahnya mendapat jatah PTSL sebanyak 1.818 bidang.

Menanggapi keluhan warga, Suharti mengaku mengenal An. “Warga RW 06,” ujar Suharti kepada Harian Fakta Pers.

Mengenai An, warga membantah ucapan Lurah Tanah Sereal. Menurut warga, An adalah warga Depok, yang sering berkantor di lantai 3 kantor Kelurahan Tanah Sereal.

Terkait adanya dugaan mafia tanah yang bercokol di lantai 3 Kelurahan Tanah Sereal, Suharti menyatakan keheranannya.

“Maaf Pak sy cm punya Anak Buah Kasi Pem dan Trantib, klo yg di lantai 3 itu hanya bendahara dan Pengurus barang, klo boleh tau apakah yg ditanya itu pake baju seragam?” ujar Lurah.

Suharti pun berjanji akan menindak oknum-oknum yang bercokol di lantai 3 Kelurahan Tanah Sereal.

“Ok nti sy koordinasikan dgn Kasi pem nya spy warga tdk berurusan dgn An,” ujarnya.

Tugas berat menanti aparat hukum untuk mengamankan masyarakat dari gurita mafia tanah dan pungli oknum-oknum RT maupun RW yang menerima jatah PTSL. Sudah sepatutnya panitia PTSL tingkat Kelurahan yang dijabat Lurah melakukan pengawasan ketat dan selalu bersosialisasi kepada warganya untuk menghindari penyusupan mafia tanah dan praktik pungli di tingkat RT maupun RW. red

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments