Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Pungli Parkir Liar Mall Season City, Setahun Raup Rp 432 Juta
Array

Pungli Parkir Liar Mall Season City, Setahun Raup Rp 432 Juta

JAKARTA, faktapers.id – Parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL) yang diduga dikelola oknum RW di Kelurahan Jembatan Besi telah melahirkan preman jalanan di kawasan Mall Season City, Jakarta Barat. Preman-preman tersebut melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengunjung mall dan pedagang yang berada di kawasan parkir liar tersebut.

Berdasarkan pantauan Fakta Pers, setiap harinya PKL yang mangkal di wilayah itu mencapai 30-an pedagang yang menjajakan makanan dan minuman. Dari pungli PKL, diduga oknum preman tersebut meraup jutaan rupiah setiap bulannya. Angka itu makin bertambah bila diakumulasikan pada pungli parkir liar.

Dari parkir liar, setiap pengunjung dan pekerja mall dikenakan tarif pungli sebesar Rp 4.000 per motor. Setiap harinya, pengunjung dan pekerja mall yang parkir di areal kekuasaan oknum RW dan kaki tangannya itu bisa mencapai ratusan unit motor. Bahkan menurut catatan Fakta Pers, bahwa di kawasan itupun juga kerap menjadi ajang transaksi narkoba.

Dalam satu hari saja, bila dirata-rata 300 unit roda dua yang parkir, maka pungli yang dikutip mencapai angka Rp 1,2 juta. Dan bila dikalkulasikan dalam periode satu bulan, maka angkanya meningkat menjadi Rp 36 juta. Dan bila dikalkulasikan lagi dalam periode satu tahun, maka angkanya mencapai Rp 432 juta. Luar biasa!!

Uang pungli dari parkir liar ditambah uang pungli dari PKL, dalam periode satu tahun, maka oknum RW di Jembatan Besi dan kaki tangannya akan meraup lebih dari setengah miliar rupiah. Sungguh suatu penghasilan yang sangat besar!

Permasalahan parkir liar itu terletak pada areal parkir dan PKL yang disebut-sebut aset Pemko Jakarta Barat. Pertanyaannya, siapakah oknum yang mengijinkan aset pemda itu dikelola oleh oknum RW dan kaki tangannya?

Kasudin UMKM Jakbar, Silvi melalui Kepala Seksi Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat, Djarot Syarifudin, Kamis (2/8), mengatakan kepada Harian Fakta Pers, bahwa PKL yang berada di Mall Season City bukanlah binaan Sudin UMKM Jakarta Barat.

Djarot menjelaskan, bahwa Sudin UMKM tidak bisa masuk untuk membina PKL tersebut, karena harus ada pengajuan dari Lurah dan Kecamatan.

“Harus Camat dan Lurah yang mengakomodir PKL tersebut, lalu diajukan ke Sudin UMKM Jakbar untuk dijadikan binaan,” ujar Djarot.

Besarnya pungli yang dikutip oknum RW dan kaki tangannya itu, jelas mengundang oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memback up usaha ilegal itu. Dari hasil diraup dalam sebulan dan diakumulasikan dalam setahun, maka banyak oknum yang terlibat di wilayah kekuasaan oknum RW di Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora tersebut.

Lurah Jembatan Besi, Agus Mulyadi, ketika dikonfirmasi terkait aset Pemko Jakbar jadi arena pungli parkir liar dan PKL, menjelaskan pihaknya telah mengirim surat ke kecamatan dan pihak kecamatan juga sudah melayangkan surat ke Dishub DKI Jakarta perilah penutupan jalan yang akhirnya jadi lahan parkir tersebut, namun sampai kini belum ada jawaban. Agus pun meminta Fakta Pers untuk menanyakan masalah ini langsung ke pihak Dishub.

Sementara untuk PKL, Agus mengaku sudah berkoordinasi dengan UMKM agar mereka diusulkan menjadi pedagang lokasi binaan (loksem). “Dan sedang berjalan proses pendataannya,” kata Agus.

Sementara Camat Tambora Djaharudin mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat ke Sudin Perhubungan Jakarta Barat agar penutup barier arah keluar ke Latumenten dari Jembatan Besi Raya dibuka karena banyak pihak mengeluhkan penutupan jalan yang akhirnya dijadikan lokasi parkir liar itu. “Namun sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Sudin Perhubungan Jakarta Barat,” katanya.

Untuk areal aset Pemda yang merupakan aset Bina Marga dan Badan Aset Jakarta Barat, sambung Djaharudin, masih dikuasai pihak warga, karena mereka mengklaim Pemda belum melakukan pembebasan lokasi tersebut. “Kondisi ini sudah berlangsung lama sebelum saya masuk ke Kecamatan Tambora,” jelasnya.

Sedangkan PKL pada lahan aset, kata  Djaharudin, memang belum bisa dilegalkan karena berada di tanah aset Bina Marga yang notabene pemilik aset merasa keberatan, kecuali pihak pemilik aset memerlukan bantuan untuk pengosongan dan pemagaran lokasi.

“Harapan kami agar pihak yang memiliki aset untuk dipagar keliling dan kami pihak kecamatan siap melakukan pengosongan terhadap areal tersebut, apabila pihak pemilik aset membutuhkan bantuan kecamatan,” katanya. ●fp02/fp01

Most Popular

Recent Comments