Jumat, Mei 7, 2021
BerandaRehab, Hukuman Pelaku Narkoba Atas Diri Sendiri
Array

Rehab, Hukuman Pelaku Narkoba Atas Diri Sendiri

Jakarta, faktapers.id – Adanya pecandu narkoba meski telah beberapa kalinya mendapat hukuman penjara, namun masih terjerat penyalahgunaan narkoba dinilai mantan mantan Kepala BNN Anang Iskandar sebuah refleksi kegagalan penegakan hukum dengan memenjarakan pelakunya.

Menurutnya, proses penegakan hukum ini jelas tidak menyelesaikan masalah, namun akan menimbulkan masalah baru. Karena itu, ia menyarankan agar orientasi penegakan hukum harus berputar arah, tidak lagi menghukum penjara, tapi menghukum dengan cara rehabilitasi.

“Hal ini sesuai tujuan UU No 35/2009 tentang Narkotika yaitu penegakan hukum bersifat melindungi, menyelamatkan penyalahguna, menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna atau pecandu,” terang Anang, belum lama ini.

Perkara penyalahguna narkoba dalam kaca mata penegakan hukum berdasarkan UU Narkotika adalah perkara dimana tersangkanya adalah orang sakit pengidap adiksi kronis.

“Dia akan berhenti mengkonsumsi narkotika kalau “diterapi” dengan hukuman rehabilitasi,” sambung Anang.

Itu sebabnya, UU Narkotika memperkenalkan hukuman rehabilitasi dan mewajibkan hakim memperhatikan pasal 127 ayat 2 dan menggunakan kewenangan pasal 103 untuk menghukum rehabilitasi bagi penyalahguna bagi diri sendiri.

Dosen FH Universitas Trisaksi Jakarta ini mengkritisi tidak ada keserasian antara ketentuan UU dan pelaksanaan penegakan hukum, khususnya upaya paksa dan penjatuhan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Maka ia mengingatkan perlu ada managemen koordinasi penegakan hukum yang kuat agar implementasi penegakan hukum tetap memperoleh kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi tersangka dan kita semua.

“Perlu managemen penegakan hukum yang bener. Tujuan penegakan hukum terhadap perkara penyalahgunaan adalah mencegah, melindungi dan menyelamatkan penyalahguna (pasal 4b), menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan sosial (pasal 4d) sehingga penegakan hukum terhadap perkara penyalahguna bersifat humanis dan rehabilitatif untuk mewujudkan tujuan itu,” tandas Anang.

Kembali Anang menegaskan, penegakan hukum harus dikordinasikan dengan baik melalui forum penegak hukum narkotika, agar penegakan hukum berlandaskan UU Narkotika yang bersifat humanis dan rehabilitatif dengan upaya paksa dan penghukuman berupa rehabilitasi dapat terlaksana, mengingat penegakan hukum bersifat represif dengan penahanan dan sanksi hukuman penjara hanya cocok untuk para pengedar.

“Hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara, dimana masa menjalani rehabilitasi dihitung sama dengan menjalani hukuman pasal 102 (2). Untuk menjamin agar penyalahguna direhabilitasi, maka berdasarkan turunan UU Narkotika yaitu PP No 25/2011 pasal 13, penegak hukum diberi kewenangan untuk menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai tingkat kewenangannya,” kata Anang.

Dampak positif penegakan hukum bersifat rehabilitatif terhadap perkara pernyalahguna narkotika, disebutkan Anang antara lain dapat menekan overload di Lapas dengan segala tetek bengek permasalahannya. Merehabilitasi penyalahguna berarti menghilangkan sumber enerji peredaran narkotika di Indonesia.

“Dan Proses penegakan hukum rehabilitatif ini menghasilan generasi sehat. Juga biaya menghukum dapat digunakan biaya menyembuhkan.
Serta ada peran masyarakat untuk menyembuhkan keluarga yang sakit adiksi secara mandiri melalui program wajib lapor untuk menyembuhkan penyalahguna,” lontarnya. fp03

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments