Rabu, Maret 3, 2021
Beranda RH Diduga Palsukan Dokumen Saat Beracara
Array

RH Diduga Palsukan Dokumen Saat Beracara

Jakarta, faktapers.id – RH diduga melakukan pembuatan surat palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Puncak, Papua, di Mahkamah Konstitusi. Ia pun telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya (PMJ).

“RH dalam hal ini kapasitasnya sebagai advokat yang mendampingi masyarakat adat Papua. Saya ditunjuk KPU Puncak Papua sebagai kuasa, melapor ke Polda karena yang bersangkutan memalsukan surat, sebagai salah satu bukti dalam persidangan di MK tanggal 2 Agustus minggu lalu dalam sengketa Pilkada Kabupaten Puncak di Papua. Jadi surat itu diduga dipalsukan RH, dan teman-teman yang dijadikan bukti,”ungkap Pieter Ell, di Mapolda, Kamis (16/8/2018).

RH dilaporkan dengan nomor: TBL/4318/VII/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 14 Agustus 2018. Dalam laporan itu perkara yang dilaporkan pemalsuan sesuai Pasal 263 KUHP. Selain RH turut dilaporkan juga empat orang lainnya.

Dijelaskan Pieter, persoalan ini muncul, ketika RH yang mewakili salah satu masyarakat adat Papua menggugat KPU terkait hasil Pilkada 2018. Kontestasi Pilkada Puncak itu hanya diikuti satu pasangan calon.

“Mereka menggugat ke KPU terkait hasil pemilukada, dimana pemilukada di Kabupaten Puncak ini kan calon tunggal,” katanya.

Menurut Pieter, RH menggugat KPU karena mengaku telah terdaftar sebagai tim pemantau pilkada. Gugatan itu diajukan untuk membuktikan bahwa RH dkk telah mengajukan permohonan sebagai tim pemantau pilkada.

“Jadi mereka membuktikan bahwa mereka telah mengajukan permohonan dengan ada tanda terima dan stempel dari ketua (KPU),” ujar Peiter.

Akan tetapi, Pieter meganggap gugatan ke MK itu RH dkk mengajukan salah satu bukti surat tanda terima dan stempel dari Ketua KPUD Puncak yang diduga dipalsukan Namun pihak KPU membantah telah mengeluarkan dokumen itu, setelah dilakukan cros cek.

“Padahal stempel ketua itu digunakan hanya untuk keputusan-keputusan penting. Kalau cuma administrasi serah-terima surat, masak menggunakan stempel ketua. Dan sebetulnya dalam persidangan itu, saya selaku kuasa hukum KPU Puncak sudah minta izin kepada majelis hakim MK untuk membuat laporan polisi,” tandas Pieter.fp03

Most Popular

Recent Comments