Minggu, Maret 7, 2021
Beranda Rp 30 M, Fahri Ingin “Rehab” PKS
Array

Rp 30 M, Fahri Ingin “Rehab” PKS

JAKARTA, faktapers.id – Fahri Hamzah mengaku Kini Fahri mengaku tak mau menggunakan yang miliaran itu untuk kepentingan pribadi, melainkan akan dipakai untuk “merehab” kondisi internal PKS.

“Uang cash Rp 30 miliar akibat keputusan inkrah di MA atas gugatan saya kepada 5 oknum pimpinan PKS tidak akan saya gunakan untuk pribadi,” kata Fahri dalam akun [email protected] beberapa waktu lalu.

Mahkamah Agung (MA) mewajibkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membayar ganti rugi Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah, setelah kasasi yang diajukan PKS ditolak.

Ganti rugi diberikan karena Fahri dinilai mengalami tekanan psikologis pasca pemecatannya sebagai anggota PKS. Hakim juga memerintahkan agar dikembalikan posisinya sebagai anggota PKS.

Fahri menilai internal PKS saat ini sudah dirusak oleh oknum-oknum tertentu, karena itu ia berkeinginan memperbaikinya.

“100 persen akan saya pakai untuk me-recovery partai yang rusak oleh ulah oknum-oknum tersebut,” tegas Fahri.

Menanggapi cuitan fahri tersebut, Wasekjen DPP Partai Hanura, Rio Ramabaskara, lewat akun twitternya @Rio_Ramabaskara mengaku dirinya semakin bangga kepada Wakil Ketua DPR itu.

“Semakin Bangga pada Fahri Hamzah,” cuit Rio.

Diketahui kisruh Fahri Hamzah dan pengurus PKS terjadi sejak awal 2016 lalu. Fahri Hamzah dinyatakan dipecat pada awal 2016 silam, karena dinilai tidak sesuai arah kebijakan partai.

Fahri Hamzah lantas membawa kisruh pemecatannya ke pengadilan, dan dimenangkan Pengadilan Negeri Jakara Selatan pada 14 Desember 2016.  Terhitung Fahri menang telak 3-0 karena sejak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung mengabulkan gugatannya.

PKS Memimpin, Negara Rusak

Perseteruan Fakri Hamzah dengan para pengurus PKS memang sudah memuncak. Baru-baru ini Fahri bahkan mengatakan PKS menuju ambang kehancuran karena banyak kadernya yang selalu menganggap kalimat pimpinan PKS adalah hukum tertinggi atau taklid.

“Memang ada kesalahan berpikir dari awal yang menganggap seolah-olah kata-kata pimpinan PKS itu pasti lebih tinggi dari hukum negara,” tandas Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Fahri Hamzah kemudian menyinggung perihal sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat) di dalam PKS. Menurutnya prinsip demikian membuat anggota PKS abai terhadap hukum negara dan hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh pimpinan PKS.

“Itu yang salah dan enggak boleh, enggak boleh orang berpartai begini, rusak partainya. Nanti kalau memimpin negara rusak negaranya,” tegasnya.

Dia pun mencontohkan kemenangannya di pengadilan yang disebutnya karena para pengacara PKS lebih mendengarkan perkataan pemimpin PKS dibanding hukum negara.

“Lawyer-lawyer oknum pimpinan PKS itu yang dibaca apa kata pimpinan, bukan hukum negara. Waktu di PN begitu, waktu di PT juga begitu, waktu di MA juga begitu. Dianggap kalo mengutip kata-kata pimpinannya bisa menang di pengadilan, ya gak bisa,” ungkap Fahri. ●fp01

Most Popular

Recent Comments