Senin, Maret 1, 2021
Beranda “Beras Enggar” Bikin Gaduh
Array

“Beras Enggar” Bikin Gaduh

Jakarta, faktapers.id – Proyek impor beras yang diusung Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mendapat hambatan dari Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas). Keduanyapun saling lempar komentar panas.

Tingginya tensi para bawahan Joko Widodo itu juga mendapat tanggapan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Salah satu tokoh ekonomi ini menyarankan Presiden RI mengganti Enggar – sapaan akrab Menteri Perdagangan karena bersikeras melakukan impor 2 juta ton beras pada Januari 2019.

Menurutnya, kebijakan Enggar itu tidak bertautan dengan kondisi kebutuhan beras yang ada di Perum Bulog.

“Presiden Jokowi harus bersikap. Enggak bisa biarkan Enggar kayak gini, petentengan kayak gini. Udah waktunya diganti,” ujar Rizal saat diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/9).

Terkait impor beras itu, Rizal pun tidak sepakat dilaksanakan. Ia mengungkap bahwa stok beras nasional yang makin menipis adalah sebuah rekayasa agar impor beras terlaksana.

“Jadi kadang-kadang permainan ini canggih, merekayasa seolah-olah ada kelangkaan buatan, bukan kelangkaan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Rizal pun menceritakan pengalamannya saat menjabat Ketua Bulog di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ketika itu, ungkap Rizal, pihaknya tidak pernah impor beras untuk menurunkan harga beras yang naik di pasaran.
Untuk menstabilkan harga, Rizal mengaku hanya meminta setiap pasar induk di seluruh Indonesia melaporkan harga beras setiap hari. Informasi itu lalu disimpannya dalam aplikasi khusus.

Jika dalam aplikasi tersebut memperlihatkan kenaikan harga di salah satu pasar induk, ia mengaku langsung memerintahkan Kepala Bulog Regional di kawasan pasar induk tersebut untuk mengeluarkan stok berasnya dalam jumlah yang sangat banyak.

“Begitu naik Rp50 di komputer saya, naik kuning warnanya, begitu naik Rp100 menjadi merah. Saya langsung telepon Kabulog, misalnya Jawa Timur. Mas, kok naik di atas Rp100 ada apa? Wah ada pedagang beras yang main di sini Pak. Yaudah banjirin 100 ribu ton dua minggu. Pengen tau jagoan mana,” ujarnya.

Dengan pola seperti itu, ia mengaku kartel beras yang membuat harga beras di daerah tersebut menjadi kewalahan. Para kartel, kata dia, terpaksa menjual berasnya sesuai harga Bulog agar beras miliknya laku terjual untuk menutupi biaya sewa gudang dan sebagainya.

“Kebanyakan itu menyerah karena kejadian kenaikan itu tidak semua kota, kan satu-satu. Kita kepluk aja dengan pasok yang lebih banyak, mereka ngga akan tahan bayar bunga, gudang dan sebagainya. Akhirnya ikutin harganya Bulog,” ujar Rizal.

Dirut Bulog
Dirut Bulog, Buwas dengan tegas mengatakan, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan tak perlu lagi mengimpor beras di paruh kedua tahun ini, karena ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog masih sekitar 2,4 juta ton.

Selain itu, Buwas menganggap impor beras tak perlu dilakukan lantaran Bulog tak memiliki tempat lagi untuk menampung pasokan beras dari impor.

“Perintah kemarin dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan bahwa kami harus impor 1 juta ton, tapi kami mau taruh di mana beras itu? Kecuali Menteri Perdagangan menyiapkan gudang atau kantornya beliau mau dipakai jadi gudang beras, itu baru saya akan impor,” pungkasnya.

Buwas mengungkapkan saat ini stok beras impor 1,4 juta ton hasil kontrak 2017 lalu belum dikeluarkan. Beras tersebut sampai saat ini masih tersimpan di gudang Bulog.

Buwas mengatakan, beras tersebut belum dikeluarkan karena pihaknya fokus menggunakan serapan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras sejahtera (rastra) dan operasi pasar.

“Jadi memang belum dikeluarkan yang 1,4 juta ton itu karena belum dibutuhkan. Masih diam di tempat,” kata Buwas, Rabu (19/9).

Sebagai informasi, pada 2017 pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Namun, hingga saat ini baru 1,4 juta ton yang masuk ke Indonesia, sedangkan sisanya akan sampai paling lambat Oktober 2018 mendatang.

Artinya, dari total cadangan sebesar 2,4 juta ton saat ini, hanya 1 juta ton saja yang berasal dari pasokan dalam negeri. Budi mengatakan kemungkinan besar pihaknya masih akan menyimpan beras impor tersebut hingga 2019 mendatang.
Langkah tersebut diambil karena pihaknya menilai serapan beras dari dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data Perum Bulog, total stok beras di gudang Bulog hingga akhir 2018 akan mencapai 3 juta ton.

Buwas pun meminta kepada stakeholder terkait agar tidak menciptakan kegaduhan di masyarakat terkait kondisi beras tanah air. Karena itu, Buwas meminta agar hanya Menko Perekonomian, Darmin Nasution yang patut mengeluarkan statement masalah impor beras.

“Saya ingin nanti yang bicara dalam hal ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saja, intinya saya tidak ingin ribut. Ini tahun politik, bangsa ini jangan dipecah belah,” ungkap Budi.

Persetujuan impor
Terkait itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan, mengatakan, impor beras tetap berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun ini.

Hal ini juga ditandai dengan Persetujuan Impor (PI) yang telah dikeluarkan oleh kementeriannya.

“Tetap berjalan. Buktinya PI-nya tidak saya cabut,” imbuh Oke.

Pekan lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, keputusan impor beras bukan kewenangannya sendiri. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat bersama antar kementerian dan lembaga yang berwenang di bawah koordinasi kantor Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Enggar, perdebatan soal kebutuhan impor beras di tingkat pemerintah sebenarnya sudah menyeruak sejak Juli 2017. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ketika itu sudah mengingatkannya untuk mengimpor beras, lantaran membaca situasi kemungkinan kekurangan stok beras di gudang Bulog. fp01

Most Popular

Recent Comments