Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Daftar 13 Pulau Reklamasi Pantura Korban Ketegasan Gubernur DKI Jakarta
Array

Daftar 13 Pulau Reklamasi Pantura Korban Ketegasan Gubernur DKI Jakarta

Jakarta, faktapers.id – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bertindak tegas dengan mencabut 13 izin proyek reklamasi pantura Jakarta yang selama ini dikerjakan para pengembang ternama di Indonesia.

Walaupun para pengembang tersebut memiliki usaha property di seluruh NKRI, namun hal itu tidak menggetarkan niat Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menyelematkan Pantura Jakarta.

Berikut ini daftar pencabutan 13 izin yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta:

  1. Keputusan Gub DKI No.1409 tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi (Pulau F, H dan I).
  2. Keputusan Gub DKI No.1410 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Pulau K).
  3. Surat Gub DKI No. 1037/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 18 Februari 2015 Nomor 188/-1.794.2 (Pulau P dan Pulau Q).
  4. Surat Gub DKI No. 1038/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1281/-1.794.2 (Pulau O).
  5. Surat Gub DKI No. 1039/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1289/-1.794.2 (Pulau A dan B).
  6. Surat Gub DKI No. 1040/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 (Pulau M).
  7. Surat Gub DKI No. 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1276/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2 (Pulau I, J dan L).
  8. Pulau E sudah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016. fp01

Most Popular

Recent Comments