Kamis, Februari 25, 2021
Beranda KPK akan Supervisi Kasus Tersangka Nur Mahmudi
Array

KPK akan Supervisi Kasus Tersangka Nur Mahmudi

Jakarta, faktapers.id – Terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, lembaganya siap mensupervisi. Saat ini, kasus tersebut masih ditangani oleh Polres Depok.

“Setiap kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum lain, termasuk kepolisian dan kejaksaan, setelah mereka mengeluarkan SPDP pasti dilaporkan ke KPK karena itu UU,” terangnya, Sabtu (1/9).

Selain atas perintah UU, tambah Syarif, juga ada MoU antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam MoU itu, para penegak hukum harus berkoordinasi dalam menangani kasus korupsi.

“Jadi secara otomatis KPK akan mensupervisi proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan mantan wali kota Depok,” ungkapnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian tiba-tiba telah menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat.

“Iya (tersangka), pada 20 Agustus,” kata, saat dikonfirmasi,
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, penetapan itu berdasarkan alat bukti dan gelar perkara. Sehingga, polisi menetapkan politikus PKS itu sebagai tersangka, Selasa (28/8), di Mapolda.

Menurut Argo, dalam kasus ini polisi tak hanya menetapkan status tersangka kepada Nur Mahmudi. Tapi juga kepada mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto. Dari hasil penyidikan, diduga kerugian akibat tindak pidana korupsi ini mencapai Rp 10,7 miliar. fp03

Most Popular

Recent Comments