oleh

Kriminalisasi Hoky, Membuka Tabir Sponsor

Jakarta, faktapers.id – Ir Soegiharto Santoso alias Hoky terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) pada tahun 2015. Kehidupan Hoky yang semula tak pernah bersentuhan dengan hukum, semenjak itulah, tiba-tiba harus diseret ke ranah hukum.

Ia sempat dipenjarakan selama 43 hari di Rutan Bantul dari 24 Nopember 2016 sampai 05 Januari 2017, dan harus terus menjalani serangkaian peristiwa hukum yang membelit kehidupannya. Meski akhirnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 25 September 2017.

Kisah Hoky masih menjadi perbincangan hangat, lantaran sebagai seorang Ketua Umum organisasi para Pengusaha Komputer di Indonesia, harus menghadapi serangkaian kejamnya rekayasa dan konspirasi hukum paling busuk di muka bumi ini.

Kamilov Sagala SH MH, Anggota Komisi Kejaksaan RI Periode ke II menyatakan, “mengingat kasus ini sudah mengarah kepada kriminalisasi pribadi seseorang yaitu Sdr. Ir. Soegiharto Santoso/Hoky dan jelas sudah menzolimi keluarganya, maka tidak ada kata lain siapapun di muka bumi wajib membantu dan meluruskannya, agar tidak terjadi kesesatan penegakkan hukum di NKRI. Merdeka atau Mati Keadilan.”

Kejadian itu bermula dari Hoky yang dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan Nomor:LP/392/IV/2016/Bareskrim, tertanggal 14 April 2016 oleh Agus Setiawan Lie atas surat kuasa dari Sonny Franslay dengan tuduhan menggunakan logo Apkomindo tanpa izin pada saat digelarnya pameran Mega Bazaar Consumer Show 2016 milik PT Dyandra Promosindo di JEC, Yogyakarta. Padahal diketahui, bukan Hoky yang menggunakan Logo tersebut, melainkan Dicky Purnawibawa selaku Ketua DPD APKOMINDO Yogyakarta.

Hoky yang tidak bersalah menjadi bulan-bulanan konspirator busuk dan rekayasa hukum, bahkan diduga ada 10 orang yang berperan aktif menjalani Berita Acara Pemerikasan (BAP) di Bareskrim Polri sebagai saksi pihak pelapor, mereka yang diduga itu adalah Ir. G. Hidayat Tjokrodjodjo, Rudi Dermawan Mulyadi, Ir. Faaz, Ir. Henkyanto TA, Ir. Irwan Japari, Ir. Henky Gunawan, Ir. Iwan Idris, Entin Kartini dan Agus Setiawan Lie selaku pelapor serta Sonny Franslay selaku pemberi kuasanya.

Selain muncul dugaan surat palsu yang dibuat oleh oknum penyidik di Dittipideksus Bareskrim Polri, juga terungkap dugaan unsur kesengajaan untuk memenjarakan Hoky. Sebagaimana amar salinan Putusan PN Bantul, dalam fakta sidang terungkapnya dalang pemberi dana yang tega mengincar dan memenjarakan Hoky meski tak bersalah.

Terungkapnya fakta tersebut ada tertulis pada halaman 33 dari Salinan Putusan Sidang Nomor: 3/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Hak Cipta) setebal 152 halaman.

Bahwa benar dalam persidangan terungkap fakta tersebut, sehingga ada tertuliskan pada amar salinan putusan saksi Pelapor yaitu Sdr. Ir. Henky Yanto TA menyatakan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana supaya Terdakwa (Hoky) masuk penjara, seingat saksi Suharto Yuwono dan satunya saksi tidak ingat.

Oleh karena itu, atas dasar fakta persidangan dan atas dasar kesaksian di bawah sumpah serta atas dasar fakta tertulis pada amar salinan putusan sidang Nomor: 3/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Hak Cipta), tentang ada orang yang menyediakan dana supaya Terdakwa masuk penjara, maka Hoky memohon kepada aparat penegak hukum dapat mengusut secara tuntas para penyandang dananya.

Hoky berharap siapapun dalang yang tega mengkriminalisasi dirinya dapat terungkap. Salah satu tersebut di dalam persidangan adalah Suharto Juwono.

Hoky kemudian menyurati Presiden Joko Widodo dan Kapolri serta Menko Polhukam dan 11 instansi negara lainnya, untuk meminta perlindungan hukum dari kekejaman para konspirator busuk tersebut.

Dari sejumlah surat-surat yang telah dikirimkan Hoky, telah mendapat respon yang baik antara lain dari kantor Presiden yaitu dari Kemen Setneg. Hoky mendapat surat konfirmasi agenda nomor 19654/MS/07/2018 untuk berjumpa langsung dengan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan RI di Kemen Setneg guna menindaklanjuti surat laporan dimaksud, lalu telah memperoleh surat jawaban dari pihak Kompolnas dengan Nomor B-1380B/Kompolnas/7/2018 tertanggal 31 Juli 2018. Selanjutnya Hoky mengaku telah dihubungi oleh pihak Komnas HAM RI untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Bahkan saat ini oknum penyidik di Dittipideksus Bareskrim Polri yang diduga membuat surat palsu sedang diproses oleh pihak Propam Mabes Polri dan Hoky telah dimintai keterangannya..

Namun memang fakta tidak dapat dipungkiri, masih ada saja oknum-oknum penyidik yang melakukan perbuatan tercela,
Saat ini Hoky bersama beberapa teman-temannya telah mendirikan Mustika Raja Law Office dengan Slogan Your Trusted Partner for Legal Services, untuk membantu perkara Hoky, sekaligus untuk membantu siapapun yang membutuhkan bantuan hukum.

Selain dari itu, ada pakar hukum Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. S.H. yang turut peduli dengan kasus kriminalisasi Ketum Apkomindo mengatakan, “Putusan bebas majelis hakim itu sudah sangat tepat karena dinilai JPU tidak mampu membuktikan dakwaannya, namun jika karena bebas murni itu pula pihak JPU melakukan upaya hukum kasasi, maka saya pribadi yakin pada akhirnya putusan MA akan menguatkan putusan PN Bantul yang sampai saat ini masih ditunggu oleh Hoky, sebab dari awal saja sudah diyakini oleh majelis hakim bahwa tindak pidana yang disangkakan oleh JPU itu tidak memiliki bukti.”

Perseteruan Hoky sempat melebar dengan adanya upaya kriminalisasi jilid kedua, yaitu upaya dugaan laporan palsu oleh Ir. Faaz ke Polres Bantul tentang penganiayaan dan saat membuat LP disebutkan, saksinya adalah; Dicky Purnawibawa dan Suwandi Sutikno.

Kemudian saat ini melebar menjadi perkara hate speech dan ITE, dimana akhirnya Hoky melaporkan 3 orang seterunya bernama Ir. Faaz, Michael S Sunggiardi, dan Rudi Dermawan Mulyadi. Faktanya, ketiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY sejak 14 Februari 2018.

Namun sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, penanganan perkaranya masih dirasa sangat lamban dan belum P21. fp02

Komentar

News Feed