Kamis, Februari 25, 2021
Beranda Mutasi Petinggi KPK: Membuang ‘Tikus’?
Array

Mutasi Petinggi KPK: Membuang ‘Tikus’?

Jakarta, faktapers.id – Dalam kinerjanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa ampun memerangi rasuah. Meski begitu bukan berarti lembaga itu tenang tanpa dinamika dan gejolak di internalnya. Sebab tidak semua “orang dalam” punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Bisa diduga di dalamnya ada sesuatu yang telah terkontaminasi?

Dalam hal ini selama seminggu terakhir, tiga keputusan pimpinan KPK digugat pegawai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK) menggugat pimpinan komisi antirasuah ke PTUN atas mutasi pegawai yang dinilai tak sesuai prosedur.

Gugatan tersebut terkait dengan rotasi dan mutasi pejabat struktural di lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu.

Keputusan yang digugat antara lain, Keputusan Pimpinan KPK No 1445/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi pada KPK serta Keputusan Pimpinan KPK No 1448/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon III pada KPK.

Gugatan tersebut dimohonkan tiga pejabat terdampak rotasi, Senin (17/9), yakni, Sujanarko, Dian Novianthi, dan Hotman Tambunan.

Selain dua gugatan itu, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo melayangkan gugatan ke PTUN, Rabu (19/9). Objek yang digugat adalah Keputusan Pimpinan KPK No 1426/2018 tentang Tata Cara Mutasi di Lingkungan KPK.

Yudi Purnomo menjelaskan, gugatan itu merupakan imbas dari perombakan struktural KPK beberapa waktu lalu. Ia menilai keputusan pimpinan itu dapat membuat proses mutasi di KPK menjadi bias.

“Sehingga orientasi kerja pegawai hanya akan menyenangkan atasan, bukan sesuai dengan kompetensi dan independensinya,” ujarnya, Sabtu (22/9).

Ia menyebutkan, pihaknya serta kuasa hukum Maulana Arif dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menggugat soal tata cara mutasi di lingkungan KPK. Dan WPKPK menganggap keputusan ini terburu-buru dan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah berjalan di KPK.

“Keputusan ini dikeluarkan tanpa melibatkan pemangku kepentingan, Biro Hukum, serta hanya dengan baju hukum keputusan pimpinan,” ucap Yudi.

Jumat (24/9), Ketua KPK Agus Rahardjo melantik 15 pejabat struktural hasil dari kebijakan rotasi, di Jakarta. Selain itu, selama ini mutasi hanya dilakukan bagi pegawai yang melakukan pelanggaran.

Ke-15 “orang KPK” itu terdiri dari enam pejabat Eselon II untuk posisi Direktur dan Kepala Biro serta sisanya merupakan pejabat eselon III untuk kedudukan Kepala Bagian.

Diantaranya, Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat (Dikyanmas), Direktur Gratifikasi, Direktur Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas), dan dua direktur lainnya.

“Selama ini proses mutasi di KPK hanya dilakukan melalui mekanisme alih tugas atau sanksi pelanggaran berat,” ujar Yudi.

Upaya menggugat pimpinan KPK merupakan kali pertama dilakukan pegawai. Yudi mengaku gugatan adalah jalan satu-satunya. Karena sebelumnya upaya mengoreksi lewat diskusi dengan pimpinan tak menemui jalan terang.

“Kami telah berkirim surat elektronik dan melakukan audiensi dengan pimpinan. Tapi mengalami jalan buntu,” kata salah seorang penyidik kasus PLTU Riau 1 itu.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, salah satu alasan rotasi adalah keberadaan pegawai yang sudah terlalu lama menempati jabatannya. Menurutnya, KPK butuh penyegaran dengan menempatkan pegawai lama ke posisi baru.

KPK merotasi 15 pegawai di KPK, mulai dari setingkat Direktur hingga Kepala Bagian. Juru Bicara KPK Febri Diansyah, beberapa waktu lalu, mengatakan 15 pegawai KPK itu sudah setuju dengan rotasi tersebut.

Pimpinan KPK juga merespons gugatan yang diajukan oleh 3 pejabat internal ke PTUN Jakarta. Menurut pimpinan KPK, hal itu adalah hak dari pejabat tersebut.

“Pimpinan menyampaikan menghormati pilihan hukum pegawai yang merasa dirugikan. Itu adalah hak pegawai yang bersangkutan. Pada prinsipnya, kebijakan diambil dengan niat kebaikan lembaga,” ungkap Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah.

Febri menegaskan, pimpinan KPK menyatakan rotasi itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Rotasi disebut dilandasi dengan niat baik.

“Pimpinan KPK mengambil kebijakan rotasi setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Rotasi dilakukan agar lembaga lebih leluasa bergerak melaksanakan tugasnya. Jadi, rotasi ini dilandasi niat baik,” ucapnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menghargai upaya pegawai mengajukan gugatan ke PTUN.

“Kalau memang pimpinan bersalah, saya pikir ya wajar bila membuat kesalahan, tapi yang pasti kami terima,” tuturnya.

Mutasi pejabat tinggi dilingkungan KPK juga disambut baik oleh masyarakat. Umar Abdul Aziz, tokoh masyarakat yang menetap di RW 10 Kembangan, Jakarta Barat, mengatakan, bahwa mutasi di tiap organisasi adalah hal yang wajar.

“Umumnya, setiap pimpinan pasti tahu akan kebutuhan organisasinya. Salah satu tujuan mutasi itu adalah menutup kekurangan-kekurangan yang ada selama ini, agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai,” ujarnya.

Umar menambahkan bahwa mutasi juga dapat dilakukan bilamana Pimpinan KPK mencium kinerja bawahannya saat ini telah berada di zona aman, sehingga pimpinan membutuhkan “darah segar” agar makin inovatif.

“Sisi positifnya saja di lihat. Yang penting, mutasi itu bukan bertujuan untuk membuang ‘tikus-tikus’ yang bercokol di KPK. kalau itu tujuannya, wahhh… bisa bahasa lembaga antirasuah itu,” ujarnya. fp01

Most Popular

Recent Comments