Rabu, Mei 12, 2021
BerandaNasib Parkir Liar Seasons City Ditentukan Minggu ini
Array

Nasib Parkir Liar Seasons City Ditentukan Minggu ini

Jakarta, faktapers.id – Warga Jakarta Barat akan melihat bagaimana ketegasan Pemko Jakbar sejak dipimpin Rustam Effendi, apakah lebih tegas dari penjabat sebelumnya atau sama saja? Ya, ada pekerjaan rumah yang belum tuntas dan menjadi perbincangan publik terkait tindak lanjut keberadaan parkir liar di kawasan Mall Seasons City yang dikelola preman setempat. Minggu ini, berhembus kabar bahwa nasib parkir liar dan pengelolanya akan ditentukan Pemko Jakbar.

Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi akan segera mengambil keputusan terkait parkir liar yang meresahkan masyarakat setempat maupun pengunjung mall tersebut. Hal itu merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya di tingkat bawah, Kamis (9/8), yang dihadiri Kasudinhub Jakbar Leo Amstrong Manalu, Kepala UPP Parkir Jakbar Bonatongam Siregar, Satlantas Jakbar, Satpol PP Jakbar, dan unsur terkait lainnya. Pada rapat itu, pengelola parkir liar yang disebut-sebut menjabat Ketua RW 05 Jembatan Besi, Gofur, tidak hadir.

Di dalam rapat itu terungkap banyaknya persoalan sosial di lokasi parkir liar kawasan Mall Seasons City, yakni peredaran narkoba, pesta miras, pedagang liar, pungli, dan analisis dampak lalu lintas (Andall). Karena maraknya status sosial itu, pemimpin rapat yakni Kasudinhub Jakbar, Leo Amstrong Manalu memutuskan akan menyikapi itu setelah mendapat perintah dari Walikota Jakbar, Rustam Effendi.

“Kita akan bahas lagi hal ini di tingkat Kota. Kita akan minta kebijakan Walikota,” kata Leo ketika itu sembari menutup rapat.

Menyikapi itu, Leo Amstrong Manalu ketika dikonfirmasi Harian Fakta Pers, Kamis (30/8), menjelaskan bahwa minggu depan pihaknya akan melakukan eksekusi untuk menindaklanjuti rapat sebelumnya.

“Kita rapatkan lagi Minggu depan utk TL eksekusinya,” ujar Kasudinhub Jakbar itu.

Pulang Naik Haji

Kasus parkir liar di kawasan Mall Seasons City yang akan disikapi pada rapat tingkat Kota Jakarta Barat ternyata harus menunggu kepulangan Walikota dari Tanah Suci. Minggu ini, Walikota Jakbar telah mulai melakukan aktifitasnya, dan akan mengambil sebuah keputusan penting terkait parkir liar yang meresahkan masyarakat itu.

Bukan hanya terkait letak parkir liar saja yang akan dibahas, namun warga juga meminta kepada Walikota dan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti kasus pungli yang dikelola preman setempat.

“Bicara parkir liar, bukan hanya terkait eksekusi sterilisasi lokasi parkir liar. Tapi, harus ada juga tindak lanjut terkait pungli parkir liar yang selama ini di kelola preman setempat. Apalagi semua sudah tahu oknum pengelolanya. Jadi harus ada juga penegakan hukum agar tidak ada lagi oknum-oknum yang memelihara parkir liar di wilayah kerjanya. Tak perlu saya beritahukan siapa saja oknum itu, Pak Walikota dan jajarannya juga sudah tahu siapa oknum yang dimaksud,” ujar salah satu tokoh di wilayah Kecamatan Tambora.

Tokoh tersebut menegaskan bahwa keberadaan parkir liar di kawasan Mall Seasons City lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

“Narkoba, premanisme, miras terjadi di lokasi itu. siapa yang punya wilayah? Dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu?” ungkap tokoh tersebut.

Karena itu, salah satu tokoh yang terkenal vokal ini mendesak aparat kepolisian untuk menyikapi kasus hukum pungli parkir liar tersebut.

“Masih banyak parkir liar di wilayah Jakbar yang dikelola preman, salah satunya parkir liar di kawasan CNI di wilayah Kembangan dan di sekitar Kantor Kejaksaan Negeri Jakbar. Ini lebih parah lagi, parkir liar itu letaknya di belakang dan di depan kantor Pak Walikota Jakbar. Ini yang lebih memalukan lagi, masa ada parkir liar di sekitar kantor Walikota Jakbar? Kemana aja aparatnya?” ujar tokoh itu lagi.

Dihubungi Jaksa

Terkait parkir liar itu, sumber Harian Fakta Pers di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakbar, Rabu (8/8), pernah mengutarakan bahwa pihaknya akan telah menghubungi Lurah Jembatan Besi dan Camat Tambora melalui telepon untuk klarifikasi terkait parkir liar tersebut.

Ketika itu, ungkap sumber, keduanya tidak dapat memenuhi panggilan menghadap ke kejaksaan karena sedang sibuk rapat.

Terkait itu, sudah sepatutnya Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyikapi kembali kasus itu agar kasus dugaan korupsi tersebut dapat terungkap ke publik dan menjadi contoh penegakan hukum di Indonesia.

Jaksa Agung pernah mengutarakan bahwa pelaku pungutan liar tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP, namun juga dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Prasetyo mengatakan, umumnya, praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor.

“Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun,” ujar Jaksa Agung.

“Namun, tentu kami tidak bisa menggeneralisir seperti itu ya. Harus dilihat case by case, apakah memenuhi unsur itu (Pasal 12 e UU Tipikor) atau tidak,” lanjut dia. Jika praktik pungutan liar yang diungkap hanya mengandung unsur pemerasan, maka perkara itu akan ditangani Polisi. Kejaksaan hanya berperan dalam penuntutan. Namun, jika praktik itu mengandung unsur korupsi, kejaksaan dapat ikut menyelidiki sekaligus menyelidikinya. Pihaknya ingin memberikan efek jera agar praktik semacam itu tidak terjadi lagi.

Omzet Fantastis

Kawasan parkir yang berada di luar kawasan Mall Seasons City, Jalan Jembatan Besi Raya, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dipastikan sebagai arena parkir liar. Kawasan itu tidak tercatat pada Daftar Umum Tempat Parkir Tepi Jalan Umum pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 188 tahun 2016.

Parkir liar yang berlangsung sejak 2014 itu dikelola oleh preman setempat, yang kabarnya dikoordinir oleh oknum RW 05, Gofur.

Selain parkir liar, kawasan itu juga dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang jumlahnya berkisar 30-an pedagang liar. Berdasarkan investigasi Harian Fakta Pers, pedagang kaki lima yang berada di bawah JPO dipungli sebesar Rp 5 – 6 juta per tahun.

Selain itu, saat ini di lokasi parkir liar ada pembangunan kios, yang kabarnya akan disewakan puluhan juta per tahun. Kabarnya, untuk omzet per tahun, preman parkir liar itu mampu meraup Rp 500 juta. Angka fantastis ini lebih kecil dibandingkan parkir liar yang berada di kawasan CNI yang letaknyanya di belakang kantor Walikota Jakbar.

Keterlibatan oknum RW 05, Gofur juga diungkapkan Camat Tambora, Djaharudin, kepada Harian Fakta Pers. Camat menjelaskan bahwa lahan itu dikuasai warga karena Pemda (Pemko Jakbar) belum melakukan pembebasan lokasi tersebut. Hal ini, ujar Camat, adalah informasi dari Ketua RW setempat, Gofur.

“Utk areal aset pemda yg merupakan aset bina marga dan badan aset JB…masih dikuasai pihak warga, krn mereka mengklaim pemda belum melakukan pembebasan lokasi tsb versi ketua rw gofur..kondisi ini sdh berlangsung lama sebelum sy masuk ke kec tambora,” ungkap Camat.

Timbul pertanyaan, apakah Lurah dan Camat turut menikmati hasil pungli yang dikutip oleh preman-preman setempat yang dikoordinir oknum RW tersebut? Lalu, sejauhmana peran Lurah dan Camat setempat dalam menjaga wilayah tugasnya, sehingga oknum RW “berhasil” menjadi penguasa parkir liar dan PKL di sekitar Mall Seasons City?

Karena itu, pada rapat yang akan dibahas di tingkat Kota dan akan dipimpin oleh Walikota Jakbar itu diharapkan dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk RW 05 Jembatan Besi, Gofur, Lurah Jembatan Besi, dan Camat Tambora.

Bila Gofur, Lurah dan Camat mangkir, maka Walikota dapat memberikan rekomendasi tegas kepada Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, kepolisian dan kejaksaan untuk mengevaluasi kinerjanya.

Terkait ANDALL, Kadishub DKI Jakarta, Andri Yansyah, Kamis (9/8), belum menjawab konfirmasi Harian Fakta Pers. fp02/fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments