Minggu, Mei 16, 2021
BerandaSeleksi CPNS 2018, Menteri PANRB Gandeng Polri Cegah Kecurangan
Array

Seleksi CPNS 2018, Menteri PANRB Gandeng Polri Cegah Kecurangan

Jakarta, faktapers.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS ini, bukan hanya pengamanan fisik tapi juga pengamanan siber, ancaman hacker, dan lain-lain.

Dimaksudkan agar pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 tidak cacat, berlangsung transparan dan bersih. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan seleksi CPNS tahun 2018 yang aman, transparan, dan bersih dari KKN.

“Supaya mereka yang berjuang, ikut seleksi CPNS bisa menerima hasilnya dengan ikhlas. Kalau dia lulus, Alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima,” terang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Untuk maksud tersebut Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (Mou) terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

Nota Kesepahaman itu ditandatangani oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB yang mewakili Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Kepala Biro SDM Dyah Ismayanti mewakili Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara. Turut menyaksikan Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnavian.

Syafruddin mengatakan ujian seleksi CPNS untuk mengisi formasi sebanyak 238.015 pada bulan Oktober ini harus memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengikuti seleksi, bahwa apa yang diupayakan atau dihasilkan dari seleksi ini betul-betul murni, tidak ada gangguan atau pun rekayasi oleh pihak-pihak lain.

“Karena itulah kita melibatkan Polri untuk mengamankan, mengawasi, sekaligus membantu pengawasan dalam penyelenggaran seleksi CPNS ini. Kita belajar dari keberhasilan Polri dalam rekrutmen di lingkungan kepolisian beberapa tahun ini yang sangat bersih dan tak ada gejolak,” ujar Syafruddin.

Menurutnya pengamanan itu, bukan hanya dalam bentuk pengamanan fisik pada pelaksanaan, dalam proses seleksi dan setelah pelaksanaan, tapi juga pengamanan secara teknologi untuk gangguan sistem IT, hacker, dll.

Karena itulah, pada kesempatan ini, Syafruddin menekankan agar segala bentuk niat-niat yang negatif dalam pelaksanaan seeksi CPNS ini agar dihentikan dan tidak sampai dilakukan.

“Ini atas nama negara. Bapak Presiden sudah menugaskan kita semua untuk menjadi ujung tombak dalam penerimaan CPNS ini. Demi kepentingan bangsa dan negara, dan masyarakat,” tegas Syafruddin.

Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan terima kasih atas dilibatkannya kepolisian secara resmi dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 ini.
“Ini melibatkan jumlah masyarakat yang besar, sampai lima juta peserta. Karena melibatkan massa yang besar, tentu ada yang puas, ada yang tak puas. Ini potensi gejolak,” pesan Tito Karnavian.

Menurut Tito jika sampai terjadi gejolak, ujung-ujungnya adalah terlibatnya kepolisian. “Biasanya, kami di polisi kadang menerima residu, menerima ujungnya saja. Dengan terlibat semenjak awal, potensi-potensi ketidak-puasan sudah dapat kita redam sedini mungkin,” ungkapnya.

Caranya, tambah Kapolri, seperti yang dilaksanakan saat ini, rekrutmen dilaksanakan secara transparan dan bersih. Sehingga mereka yang ikut seleksi akan tahu mengapa dia tidak lulus kalau tidak lulus, dan mereka yang lulus akan diterima oleh yang lain.

Kepolisian turut melakukan pengawasan dan pengamanan proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan berlangsung hingga 10 Oktober 2018. Mereka bertugas guna memastikan tak ada lagi kecurangan atau KKN yang dilakukan oknum.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga agar proses rekrutmen terlaksana dengan bersih dan transparan. Dia memerintahkan semua daerah Kapolda untuk bertugas sesuai instruksi.

“Jangan sampai ada calo, ada yang nunggang di atas kuda, nyari-nyari, ‘Eh bisa masuk loh, gini harganya, gini segini’. Ini harus kita sikat,” pungkas Tito usai menandatangani MoU terkait pengamanan seleksi CPNS 2018 di gedung KemenPAN-RB, Jumat (28/9) pekan lalu. fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments