Selasa, Maret 2, 2021
Beranda 2018, UPPRD Tanjung Priok Targetkan Penerimaan Rp 854 Miliar
Array

2018, UPPRD Tanjung Priok Targetkan Penerimaan Rp 854 Miliar

Jakarta, faktapers.id –  Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) untuk tahun 2018 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp854 miliar dari  keseluruhan jenis pajak.

Sedangkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp495 miliar. Realisasi penerimaan PBB s/d Oktober 2018 sebesar Rp476 miliar atau sebesar 96,18% dari target penerimaan.

Hal tersebut disampaikan Kepala UPPRD Kecamatan Tanjung Priok Hendarto, Kamis (25/10/2018), di Jakarta, saat dimintai keterangan terkait target penerimaan pajak pada tahun 2018, khususnya di Kecamatan Tanjung Priok.

Kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id, Hendarto mengungkapkan, perusahaan termasuk BUMN untuk tarif 0,3 persen yang masih ada tunggakan tahun berjalan sebanyak 38 Objek atau sebesar Rp15 miliar. Sedangkan tunggakan lain masih banyak yang atas nama perorangan.

“UPPRD Tanjung Priok terus berupaya untuk mencapai target penerimaan antara lain dengan menyampaikan surat himbauan, surat teguran hingga pemasangan stiker/plank tanda atas tunggakan pajak daerah,” terang Hendarto.

Hendarto menyebutkan apabila wajib pajak setelah ditempel stiker/plank serta diberikan waktu masih belum memenuhi kewajiban membayar pajak, maka akan dilakukan penagihan bersama KPK sampai dengan penagihan aktif bersama juru sita.

 

Perusahaan Pelat Merah Tunggak Pajak

Akan tetapi, terkait nama-nama BUMN yang melakukan penunggakan pajak, Hendarto enggan menjawab dengan alasan itu adalah data rahasia wajib pajak.

“Mohon maaf nama BUMN  belum bisa kami sampaikan. Mengingat data rahasia wajib pajak,” tuturnya.

Ketika ditanyai tentang plang dan stiker yang terpasang di gedung perusahaan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), Hendarto mengungkapkan bahwa plank tersebut dipasang pada tahun 2015.

“Itu Dok Kodja Bahari, plank tersebut dipasang tahun 2015. Total tunggakan sampai dengan 2018 sebesar Rp 32 miliar,” bebernya.

Hendarto mengaku bahwa pihaknya telah mengusulkan untuk dilakukan penagihan aktif yang kewenangannya ada di Suku Badan Pajak dan Retribusi.

Sementara itu, pihak direksi PT DKB belum bisa ditemui untuk dimintai keterangan terkait tunggakan pajak perusahaan yang mencapai puluhan miliar.

Sedangkan Assisten Corporate Secretary PT DKB, Warko, yang berhasil ditemui enggan memberikan komentar terkait tunggakan pajak oleh perusahaan.

“Direksi sedang pergi melihat pekerjaan kapal di galangan I. Saya tidak bisa kasih komentar, mungkin nanti akan saya sampaikan kepada direksi,” kilah Warko, Jumat (26/10/2018), di Jakarta.

Adapun PT DKB adalah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang jasa perkapalan dan bertempat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut. kls

Most Popular

Recent Comments