Jumat, Mei 7, 2021
BerandaBawaslu: Masa Reses Rentan Pelanggaran
Array

Bawaslu: Masa Reses Rentan Pelanggaran

Jakarta, faktapers.id – Abdul Salam selaku Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan mengingatkan bahwa waktu reses para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merupakan masa rentan banyak pelanggaran kampanye.

“Masa paling rentan saat reses, khususnya untuk mereka yang memang mencalonkan diri kembali,” kata Abdul Salam, Rabu (17/10).

Abdul Salam mengatakan, potensi pelanggaran terjadi apabila caleg yang masih menjabat angota DPRD menggunakan fasilitas negara dan berkampanye pada masa reses.

“Harus dibedakan, jika ingin berkampanye, jangan gunakan fasilitas negara saat reses. Paling tidak, jangan berkampanye saat kegiatan reses,” ucap Abdul.

Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Selatan itu mengatakan ada banyak bentuk kampanye sehat yang jauh dari potensi pelanggaran.

“Patut diperhatikan, ada tempat-tempat yang dilarang untuk berkampanye, misalnya, sarana dan fasilitas publik milik pemerintah, gedung kesehatan, kawasan pendidikan, dan tempat ibadah,” terang Abdul.

Untuk tempat ibadah, ia menjelaskan, terkadang beberapa tokoh agama ada yang secara terbuka mendukung pasangan calon atau caleg tertentu.

“Jika tokoh agama itu masuk dalam tim sukses (timses), dia bisa kena pasal (pelanggaran), tetapi jika bukan timses, maksudnya elemen masyarakat biasa, dia tidak dapat kena pasal,” jelas Abdul.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye berlangsung dari 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Sementara itu, masa tenang berlaku pada 14-16 April 2019.

Kampanye di Sekolah
Terkait itu, terungkap dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Drs H Moh Arief MM MPd, Rabu (3/10), di SMPN 127 Jakarta, Jalan Raya Kebon Jeruk No 126 A, RT 10/RW 5, Kel Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Saat kampanye itu, diduga juga dihadiri oleh guru matematika dan seni budaya se Wilayah 2 Jakarta Barat.
Menurut sumber dari Bawaslu, bahwa dugaan kampanye yang dilakukan caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dapil 10 dari Partai Gerindra, sedang ditangani bagian Gakkumdu, dan telah dinaikan statusnya menjadi penyidikan.

Dijelaskan bahwa caleg tersebut saat melakukan reses sebagai anggota DPRD DKI Fraksi Gerinda, menghadiri acara sekaligus melakukan kampanye atas dirinya yang mencalonkan kembali menjadi Caleg Partai Gerindra No urut 4 Dapil 10. Hal itu dilakukannya diduga tanpa melakukan pemberitahuan ke Polri, KPU maupun Bawaslu.

Menurut pihak Bawaslu, kampanye dilingkungan sekolah serta melibatkan guru sebagai Aparatur Sipil Negara telah melanggar pasal 280 ayat 1 huruf h (melakukan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan dan melibatkan ASN). Di lokasi, caleg itu juga membagikan sarung dan stiker.

Terkait itu, Humas SMPN 127 Jakarta, Soekarno, Rabu (17/10), menjelaskan kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id, bahwa membantah kegiatan kampanye di lingkungan sekolahnya.

“Tidak ada kegiatan itu, dan hal itu sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” ujarnya.

Soekarno menambahkan bahwa pihak Bawaslu sudah memeriksa pihak terkait, yakni Arief dan Kepala SMPN 127 Jakarta, Dra Mardiana. inda/fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments