Minggu, Mei 9, 2021
BerandaDisparitas Penindakan Bangunan
Array

Disparitas Penindakan Bangunan

Jakarta, faktapers.id – Penindakan bangunan yang menyalahi perizinan maupun tanpa IMB di Kota Jakarta Barat, tidak 100 persen dilakukan oleh unit eksekusi, yakni Satpol PP. Alibi yang tepat untuk mengcounter tudingan tebang pilih yakni penindakan berdasarkan skala prioritas.

Di wilayah Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, lagi ramai dibicarakan masyarakat terkait tebang pilih penindakan bangunan yang kini ada di tangan Satpol PP Jakbar. Keberadaan Pasar Jabon di RW 10 Meruya Utara dan kantor percetakan bak istana lima lantai di Kembangan Selatan di bangun tanpa IMB.

Di dua lokasi itu, Satpol PP telah menerima rekomtek dari pihak Citata Jakarta Barat untuk ditindak.

Kemudian, berdasarkan rekomtek tersebut, Satpol PP Jakbar akan menerbitkan Surat Perintah Bongkar (SPB), yang tujuannya membongkar item-item yang telah direkomtekkan oleh Citata.

Disparitas penindakan pun terlihat pada cara Satpol PP Jakbar melaksanakan tupoksinya berdasarkan skala prioritas.

SPB untuk Pasar Jabon diterbitkan lebih cepat bersamaan dengan jadwal pembongkaran, yang hanya berselang satu hari dengan jadwal bongkar.

Sedangkan rekomtek untuk kantor percetakan bak istana berlantai lima dan dibangun tanpa IMB, hingga kini belum ada kabar dilanjutkan dengan SPB dan jadwal pembongkaran. Timbul pertanyaan, apakah diperbolehkan masyarakat membangun hingga lima lantai, lalu IMB-nya diterbitkan setelah bangunan itu ditempati?

Lalu, yang manakah skala prioritas seperti yang dimaksud oleh Kasatpol PP Jakbar, Tamo Sijabat? Tamo, Senin (15/10), mengatakan bahwa sesuai hasil rapat di Walikota awal Mei 2018. Maka pembongkaran dilakukan dengan skala prioritas sbb: 1. Bangunan tanpa Ijin sama sekali; 2. Bangunan punya ijin tapi menyimpang dan tidak bisa dapat perubahan ijin; dan 3. Bangunan punya ijin tapi menyimpang dengan luasan cukup besar.

Dari ungkapan Kasatpol PP Jakbar itu, bangunan tanpa IMB yang digunakan untuk kantor percetakan berlantai lima berada di kategori mana?

Namun yang pasti, di bangunan kantor percetakan itu Pemko Jakbar tidak mendapat retribusi daerah dari sektor perijinan bangunan. Dan hal ini sangat merugikan Pemprov DKI Jakarta.

Sebaliknya, Pasar Jabon yang awalnya telah mendapat rekomendasi dari Walikota Jakbar era Anas Effendi untuk diproses perijinannya, dan pengelola telah bersurat ke Sudin UMKM Jakbar agar lokasi itu menjadi loksem, justru tidak mendapat tanggapan.

Di era Rustam Effendi sebagai Walikota Jakbar, justru pedagang Pasar Jabon tidak tenang berdagang. Walaupun pasar itu berdiri di lahan fasos-fasum, setidaknya pengelola telah berusaha bersurat agar Pemko Jakbar dapat menjadikan lokasi itu sebagai loksem dan dapat ditingkatkan menjadi lokbin, sehingga dapat menghasilkan retribusi bagi pemerintah daerah setempat.

Namun sayang, keinginan pedagang bertepuk sebelah tangan. Pedagang tidak dapat bersuara ketika niat baik mereka untuk berdagang dan membayar retribusi ke Pemda, justru tidak ditanggapi.

Pengelola pun berusaha agar pedagang tetap nyaman berdagang, dengan bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta pada 5 Oktober 2018, atas saran dari Walikota Jakbar Rustam Effendi. Namun, belum juga surat dibalas oleh Gubernur, Pasar Jabon dibahas di tingkat kota untuk dibongkar.

Ya, hukum memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pasar Jabon untuk kepentingan umum dapat dieksekusi daripada kantor percetakan berlantai lima bak istana dan dibangun tanpa IMB.

Perlindungan Hukum

Terkait adanya disparitas penindakan bangunan, warga Kavling DKI Blok 53 (Pasar Jabon) meminta kepada Kapolres Jakarta Barat untuk Memohon Perlindungan Hukum agar dapat mencegah pembongkaran di lokasi.

Disebutkan bahwa warga telah menempati lahan diatas tanah Kavling DKI Blok 53 atas Surat Permohonan Solusi Terkait Pemanfaatan Lahan Fasum dan Fasos Kav DKI Blok 53 Kel. Meruya Utara No. 41 SK/RW.010/X/18, sehubungan dengan adanya surat dari Kecamatan Kembangan tentang penjagaan dan perapihan lahan aset pemda, maka pada tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, warga secara swadaya melakukan perapihan lahan milik pemda di Kav DKI Blok 53 Kel Meruya Utara, dan digunakan sebagai penampungan sementara para pedagang pasar malam yang berjualan di tengah-tengah jalan, tempat perlombaan kicau burung, kegiatan keagamaan, kegiatan masyarakat, dan juga kegiatan Puncak HUT RI ke-72 tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Kantor Percetakan

Warga sekitar kantor percetakan yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, bila bangunan terbukti melanggar harusnya petugas yang berwenang segera melakukan tindakan penertiban dengan tegas, bukannya melakukan pembiaran.

“Bangunan itu kan sudah jelas tidak ada izinnya, ya ditindak dong, jangan dibiarin. Kalo dibiarin berarti jadi pertanyaan, ada apa?” pungkas warga.

Warga tersebut juga meminta kepada pihak pemkot melalui jajaran SKPDnya yakni Sudin Citata Jakbar dan Satpol PP Jakbar dapat segera menindak bangunan tersebut yang jelas merugikan Pemprov DKI Jakarta atas hilangnya PAD melalui retribusi IMB.

Penyegelan bangunan kantor percetakan bak istana itu juga diakui Wahidin Bitra selaku Ketua RT 03 RW 01. Tidak hanya disegel, Wahidin menambahkan, bangunan tersebut saat masa pembangunannya pernah diprotes oleh warganya karena fisik bangunannya yang berbentuk tempat ibadah vihara.

Terkait penyegelan, Wahidin tidak tahu-menahu soal kelanjutan bangunan tersebut bisa berdiri hingga selesai walaupun sudah disegel. Soal protes warganya, Wahidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh RT dan RW, yang bunyinya bangunan hanya digunakan untuk kantor percetakan, bukan tempat ibadah.

“sepengetahuan saya, untuk wilayah Kembangan Selatan dari dulu juga tidak ada izin, itu (bangunan) entah bagaimana saya tidak tahu bisa jadi, pihak kelurahan juga sudah ke sini mengecek bangunan itu. Begitu juga sebaliknya, saya pun sudah pergi ke Kantor Kelurahan terkait sosialisasi terkait adanya pelebaran jalan tepat di lokasi bangunan itu,” ungkap Wahidin kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id, Selasa (16/10/2018), di Sekretariat RW 01.
Wahidin juga menjelaskan, bahwa pihaknya tidak segan-segan menegur pemilik bangunan bila terdapat kegiatan keagamaan. Hal tersebut dilakukan Wahidin, berdasarkan aspirasi warganya yang mayoritas muslim dan menolak bangunan keagamaan lain.

Sementara itu, Haji Hamim mengakui apa yang disampaikan oleh Ketua RT 03. Hamim mengatakan bahwa bangunan yang bermasalah tersebut akan digunakan untuk kantor percetakan. Terkait perizinan, pihaknya tidak tahu-menahu.
“Saya sih tahunya, itu (bangunan) akan digunakan untuk kantor percetakan, soal izinnya saya tidak tahu. Tapi kalau mereka (pemilik bangunan) melanggar, saya pasti akan turun ke lokasi dan tidak segan-segan menegurnya,” ujar Hamim, Selasa (16/10/2018), kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id di kediamannya.

Terkait penyegelan pada bangunan, Hamim juga mengaku heran, pada saat bangunan disegel, para pekerja tetap melanjutkan membangun, padahal bila disegel artinya kegiatan harus dihentikan.

“Kalau bicara disegel, kan artinya kegiatan membangun harus dihentikan, tapi ini tidak, malah bisa selesai. Saya juga heran kok bisa,” bebernya.

Hamim mengatakan, bahwa bangunan tersebut sudah digunakan per 1 Oktober 2018 untuk kantor percetakan yang pindah dari Kecamatan Kebon Jeruk. Hamim juga mengungkapkan, kantor percetakan itu juga mempekerjakan 2 (dua) orang warganya sebagai karyawan, salah satunya anaknya dan anak dari RT 03.

Lurah Kembangan Selatan, Matruloh, mengungkapkan bahwa dirinya juga sedang mencari siapa yang ‘bermain’ terkait keberadaan kantor percetakan yang dibangun tanpa IMB itu. Matruloh juga mengaku menemukan segel yang dipasang di dalam bangunan, bukan dipasang di luar tembok pagar.

“Setelah di lokasi, saya periksa ke dalam-dalam, ternyata ada segelnya. Lalu saya suruh agar segel dipasang di luar, dan akhirnya dipasang oleh mereka (pemilik) di luar,” ungkap Matruloh, Senin (15/10/2018), saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Matruloh menceritakan, keesokan harinya, dirinya kaget setelah mendapati segel bangunan tersebut tidak ada lagi alias menghilang. Saat itu juga, sambung Matruloh, saya didatangi 3 (tiga) orang yang tak dikenal, dan tiga orang tersebut meminta dan memohon kepadanya untuk tidak mempermasalahkan bangunan itu.

“Saya didatangi tiga orang, tapi saya gx kenal siapa2. Saya sampaikan bahwa kedatangannya ke lokasi untuk mengecek. Ini kan masih segel mestinya berhenti, kenapa masih lanjut? Lalu mereka bilang, udah dong pak lurah, ini kan ini itu, dan bla bla bla,” beber Matruloh.

Perihal permintaan ketiga orang tersebut, Matruloh mengaku menolak dan tidak mau tahu urusan ini itu. Pihaknya juga telah membuat laporan dan menyurati Walikota Jakbar Rustam Effendi. Namun sayang, tidak ada tindak lanjut dari surat tersebut.

“Soal bangunan yang masih lanjut, saya juga bingung, karena surat saya kok tidak ada tindak lanjutnya? Ada siapa ini?” tutur Matruloh.

Matruloh juga menyampaikan bahwa dirinya telah menegaskan kepada RW selaku pengurus dan pengayom warganya harus terbuka kepada Lurah, dan bertanggungjawab.

“Saya bilang agar RW dapat terbuka mengenai masalah yang ada di wilayahnya. Yang saya tangkap dari keterangan RW, pemilik bangunan itu bahasanya minta tolong sama RT dan RW buat kantor percetakan,” pungkasnya.

Matruloh juga di berbagai kesempatan, selalu menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan agar bisa lebih kritis terhadap bangunan-bangunan yang melanggar, termasuk bangunan yang di Jalan Kembangan Selatan.

Terkait hal itu, warga RT 03, Ashori mengatakan kepada Harian Fakta Pers, semestinya pemerintah dalam hal ini Satpol PP, kalau memang tidak ada IMB harus dieksekusi. “Lalu ada apa dengan pemilik bangunan itu kepada stakeholder terkait sehingga tidak membongkar?” ujarnya.tim

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments