Sabtu, Februari 27, 2021
Beranda Menghapus Image Terima Gaji Buta
Array

Menghapus Image Terima Gaji Buta

Jakarta, faktapers.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin, menegaskan bahwa fokus kerja kementeriannya yakni wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Menurutnya, hal itu lebih nyata dijalankan, sekaligus menghapus image Aparatur Sipil Negara (ASN) terima gaji buta.

Syafruddin melihat bahwa masih banyak kelembagaan atau instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bertele-tele kepada masyarakat. Bahkan, ada pula tumpang tindih.

Syafruddin sangat menyesalkan bila hal itu masih dilakukan, padahal pemerintah telah menyediakan pelayanan publik di berbagai tempat, salah satunya mall, tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat dapat terjangkau dengan cepat, tidak ada antrian, dan dapat selesai pada hari itu juga.

Pelayanan cepat ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi, dan diharapkan dapat menghapus image masyarakat terhadap ASN yang terkesan makan gaji buta.

“Jangan kesannya PNS itu hanya di kantor, ngetik terus terima gaji setiap bulan. Sekarang tidak, sekarang menjemput bola. Mengeser paradigma. Dan saat ini sedang menjamur, kira-kira sampai awal tahun depan sudah 50 daerah akan kita resmikan mall pelayanan publik. Ada di Batam, Bali, Karang Anyar, Surabaya, itu ada dalam satu mall pelayanan publik jadi satu di sana. Mengurusi akta kelahiran, paspor, SIM datang ke satu tempat sudah jadi satu. Jadi memangkas birokrasi dan memangkas biaya, juga memangkas waktu,” jelas Syafruddin.

Ditangkap KPK
Meskipun saat ini Kemenpan RB melakukan reformasi birokrasi, tapi masih banyak pejabat ASN yang ditangkap KPK. Masyarakat melihat sebetulnya reformasi ini berjalan atau tidak, karena masih banyak ASN yang ditangkap.

Menyikapi itu, Syafruddin mengatakan bahwa korupsi tidak identik dengan reformasi birokrasi. Korupsi, ungkapnya, merupakan niatan jahat dari individual, dan hal itu adalah ranah KPK. Namun sebaliknya, reformasi birokrasi adalah pembenahan lembaga dengan kecenderungan turunnya korupsi.

Menurutnya, agenda utama yang sedang dilakukan KemenPAN RB adalah menkonkretkan pelayanan publik, penataan kelembagaan, reformasi birokrasi, terutama mewujudkan wilayah bebas korupsi.

Kemudian mengenai rekruitment CPNS, diakui Syafruddin, juga akan menjadi perhatian KemenPAN RB.

Mengenai adanya pembatasan usia karena banyaknya honorer telah mengabdi puluhan tahun tapi terganjal aturan, Syafruddin mengatakan bahwa hal itu berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 dan PP 11 tahun 2017.

Syafruddin menjelaskan, setelah 2005 dan 2013 pengangkatan honerer yang jumlahnya 1,1 juta, namun sebenarnya datanya tinggal 13 ribu yang tersisa, itu yang di bawah umur 35. Diatasnya itu banyak hal yang complicated tentang honorer ini.
Menurutnya, permasalahan awal terjadi banyak rekruitment honorer itu dilakukan oleh instansi, terutama di daerah yang tidak terkontrol kementerian dan lembaganya masing-masing. Padahal skemanya pengangkatan itu yang cuma 1,1. Kalau PNS itu total cuma 4,3 juta, sudah 25 persen diangkat.

“Ini jadi problemnya SKPD dan Pemda tanpa koordinasi, Bupati saja enggak tahu. Itulah yang menjadi dilematis sekarang, dan complicated masalahnya. Jadi begitu ada kebijakan pusat jadi beban pusat, padahal kelakuan dari daerah. Jadi kita berpikir menyalahkan pusat. Padahal pusat tidak tahu apa-apa,” ungkapnya.

Untuk jalan keluarnya, lanjut mantan Wakapolri ini, pemerintah pusat membuat skema P3K atau skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sebabnya, masalah honorer terutama guru honorer ini adalah umur, karena sudah lewat 35 tahun. Oleh karenanya, skema P3K itu sudah disetujui Presiden, tinggal proses finishingnya. Skema P3K itu tidak dibatasi umur, bahkan dua tahun sebelum pensiun di jabatan pun masih bisa.

Apalagi pengangkatan CPNS itu bisa dijadikan isu politik saat menjelang pilkada. Makanya pemerintah membuat skema P3K.

“Makanya pernyataan saya selalu negara tidak boleh menafikan orang-orang yang berkeringat dan berjasa. Itu bahasa saya untuk honorer,” ungkapnya. fp01

Most Popular

Recent Comments