Jumat, Maret 5, 2021
Beranda Menguji Informasi Indonesialeaks: Periksa Tito Karnavian
Array

Menguji Informasi Indonesialeaks: Periksa Tito Karnavian

Jakarta, faktapers.id – Nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebut-sebut terkait kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman. Pro kontra pun tercipta ke publik. Ada yang mengatakan bahwa hal itu patut diperiksa, dan ada pula yang mengungkapkan bahwa isu itu adalah hoax.

Bambang Widjojanto, bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga tidak ketinggalan angkat bicara. Bambang justru mempertanyakan keberanian Ketua KPK Agus Rahadjo untuk memeriksa Tito Karnavian terkait isu tersebut. Dalam statementnya, Bambang pun mempertanyakan kesungguhan KPK untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Pimpinan KPK tengah diuji publik, apakah masih punya nyali membongkar kasus ini hingga tuntas? Setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian,” kata Bambang, Senin (8/10).

Bambang mengungkapkan hal itu untuk menanggapi pemberitaan mengenai dugaan perusakan barang bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR oleh dua penyidik KPK, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun. Kedua penyidik KPK itu diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut dan membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki.

Hebatnya, peristiwa tersebut terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 Gedung KPK pada 7 April 2017. Dan efeknya, KPK mengembalikan keduanya ke kepolisian karena dugaan perusakan tersebut.

Disebutkan bahwa lembaran buku yang hilang tersebut berisi catatan transaksi keuangan yang dibuat oleh Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi Sumartono. Keterangan Kumala soal buku tersebut tercatat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik KPK, Surya Tarmiani pada 9 Maret 2017.

Dokumen pemeriksaan tersebut mengungkap keterangan Kumala tentang catatan pengeluaran uang Basuki, yang ditengarai salah satunya buat para petinggi polisi, dan salah satunya diduga Tito Karnavian.

Dalam kesaksiannya untuk kasus yang sama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 3 Juli lalu, Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa itu mengakui dirinyalah yang membuat buku catatan itu atas perintah Basuki dan atasannya, Ng Fenny, yang menjabat General Manager.

Berdasarkan informasi dari Indonesialeaks, Surya meminta penjelasan ke Kumala tentang 68 transaksi yang tercatat dalam buku bank merah atas nama Serang Noor. Catatan arus uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan Singapura. Tak semua penerima tertulis dengan nama jelas. Sebagian hanya menggunakan inisial.

Seperti tertuang dalam salinan berita acara pemeriksaan, ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI. Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki, langsung maupun melalui orang lain. Tertulis di dokumen itu bahwa dalam buku bank merah nama Tito tercatat sebagai Kapolda/Tito atau Tito saja.

Kumala menjelaskan, dalam dokumen pemeriksaan, ada pemberian dana kepada Tito saat ia menduduki Kapolda Metro Jaya. Tito memegang posisi ini pada Juni 2015 hingga Maret 2016. Empat pengeluaran lain tercatat ketika ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016. Aliran lain tercatat sesudah ia dilantik Kepala Kepolisian RI. Nominal untuk setiap transaksi berkisar Rp 1 miliar.

Terkait kasus ini, Jenderal Tito Karnavian enggan menanggapi informasi aliran dana dalam berkas penyidikan Kumala. Tak satu pun pertanyaan yang dijawab. Ia mengaku sudah mendelegasikan permohonan wawancara tim Indonesialeaks kepada bawahannya.

“Sudah dijawab sama humas,” ujarnya.

Lewat surat tertulis, Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu, membantah aliran dana kepada Tito. Menurut dia, catatan dalam buku merah itu belum tentu benar.

“Tidak benar, Kapolri tidak pernah menerima itu. Dulu waktu menjadi Kapolda Papua, Kapolri juga pernah mengalami hal yang sama dan sudah diklarifikasi,” kata dia.

Bambang mengatakan, meski telah dibantah, KPK masih perlu memeriksa Tito. Pemeriksaan Tito, ungkap Bambang, sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi bantahan Iqbal mengenai aliran dana tersebut.

“Untuk mendapatkan konfirmasi soal klaim Muhammad Iqbal,” kata Bambang.

Drama Bohong
Kasus yang menyeret Tito Karnavian pun mendapat tanggapan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, kabar dugaan aliran dana ke Kapolri merupakan bagian dari drama kabar bohong alias hoaks Ratna Sarumpaet.

“Ya, itu kan bukan hal yang kebetulan, tiba-tiba muncul menjelang dan sebagai bagian dari drama Ratna Sarumpaet itu,” kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, Rabu (10/10).

Bantahan lain juga diungkapkan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan, yang memastikan bahwa petinggi Polri yang disebut Indonesialeaks menerima aliran dana adalah tidak benar.

“Itu kan tahun 2017 dan kami sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Pak Basuki langsung,” kata Adi di Mabes Polri, Senin (8/10).

Adi mengungkapkan, saat pemeriksaan Basuki, pihaknya telah menanyakan langsung soal aliran dana kepada petinggi Polri yang tak lain adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Jawaban Pak Basuki apa? Tidak pernah. Selesai! Kalau sumbernya saja bilang tidak pernah, masa kami harus bilang ada,” kata Adi.

Kompolnas Bicara
Kasus yang diungkap Indonesialeaks itu jelas telah mengguncang institusi Polri yang dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Bahkan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun mendesak bahwa pihak yang menuding harus bisa membuktikan tudingannya itu.

“Kompolnas menganggap bahwa tudingan terhadap Kapolri adalah tudingan yang serius dan harus dapat dibuktikan kebenarannya,” ujar Sekretaris Kompolnas, Bekto Suprapto, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (10/10).

Melalui keterangannya itu, Bekto Suprapto juga menegaskan kepada seluruh pihak yang sudah menyebarkan berita bahwa pribadi Kapolri sudah menerima aliran dana, tetapi ternyata tidak bisa dibuktikan, maka Polri tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang sudah menyebarkan berita bohong.

Terkait itu, Kompolnas pun mengklaim telah melakukan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya dan Propam Polri terkait temuan Indonesialeaks yang menyeret nama Kapolri Tito Karnavian.

Terkait tudingan itu, bekas Ketua MPR, Amien Rais juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Tito sebagai Kapolri. Ungkapan Amien ini, juga mendorong Kompolnas untuk konfirmasi kepada pihak terkait. Dan hasilnya, bahwa apa yang dituduhkan Amien tidak terbukti.

Tuduhan itu, kata Bekto, makin tak valid karena KPK juga menyatakan dugaan perusakan buku dalam kasus yang ditudingkan ke Tito itu tidak terbukti.

Kompolnas menyayangkan adanya tudingan pada Kapolri, apalagi ketika Polda Metro Jaya justru telah bertindak benar dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong.

“Sangat disayangkan ketika Polda Metro Jaya menerapkan equality before the law, justru ada yang menuding Polri berpihak dan ada pula yang menuntut Kapolri untuk dicopot dengan tudingan bahwa Kapolri melakukan tindakan korupsi dan kasusnya pernah diperiksa KPK,” ujar Bekto.

Namun demikian, Bekto berharap Polri tetap profesional dan mendiri dalam menyikapi tudingan korupsi itu dan kasus Ratna Sarumpat.

KPK Pesimistis
Menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengungkapkan bahwa temuan Indonesialeaks itu sangat susah untuk dibuktikan.

“Itu kan dulu ada catatan dari Yulianis juga kan, ini siapa yang menerima ini, itu kan pembuktiannya susah. Begitu orangnya ngomong saya enggak nerima, tidak ada bukti yang lain yang mau kami pakai,” ujar Agus.

Menurut Agus, berita acara pemeriksaan Hariman dan Fenny tak menyebut adanya aliran dana ke Tito Karnavian. Dia mengatakan, KPK tidak megnantongi bukti lain untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana itu.

“Itu adanya tulisan, tulisan juga perlu diklarifikasi. Pembuktian seperti zamannya Nazaruddin dulu yang sekian orang DPR (menerima uang), ingat enggak? Ya kan dicatat Bu Yulianis, orang ini menerima ini, kemudian susah itu kalau kita enggak punya alat bukti yang lain,” kata Agus. fp01

Most Popular

Recent Comments