Sabtu, Maret 6, 2021
Beranda Pasar Jabon Idaman Warga Meruya Utara
Array

Pasar Jabon Idaman Warga Meruya Utara

Jakarta, faktapers.id – Warga RW 10 Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat meminta Pasar Jabon yang berdiri di Kavling 53 tidak ditertibkan.

Pasalnya, keberadaan pasar tersebut telah beroperasi lebih dari setahun lamanya, dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh warga sekitar.

“Sejak ada pedagang yang berjualan, warga tidak perlu jauh pergi ke pasar modern untuk berbelanja kebutuhan pokok,” ujar Erina (45), warga RW 10 Meruya Utara, Minggu (14/10).

Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat membina pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Jabon, bukan malahan ditertibkan.

“Kenapa sejak awal tidak dilarang saja saat pedagang membuka usaha. Padahal, lahan kavling 53 milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga lebih baik digunakan untuk kepentingan fasilitas umum, ketimbang Pemkot Jakarta menyerahkan pengelolaan ke pihak lain untuk kepentingan bisnis semata,” pintanya.

Secara terpisah, Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi meminta pengelola mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Gubernur DKI Jakarta dan berkoordinasi dengan Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) setempat untuk membina pedagang Pasar Jabon.

“Mudah – mudahan izin segera keluar, sehingga aktifitas usaha pedagang di Pasar Jabon legal,” paparnya.

Terkait himbauan Walikota Jakbar, pengelola Pasar Jabon mengaku telah bersurat ke Gubernur DKI Jakarta pada 5 Oktober 2018. Surat yang ditujukan ke Gubenur itu tercatat Nomor: 41 SK/RW 010/X/2018, dan isinya menceritakan sejarah tanah dan proses perijinan yang tak kunjung selesai. Berdasarkan surat itu, pengelola bersama para pedagang berharap Pemkot Jakbar bertindak bijak demi kepentingan masyarakat kecil.

Terkait masalah itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim pun menyarankan agar alih-alih menganggarkan dana untuk pelatihan, Dinas UMKM bisa mengembangkan lokasi binaan (lokbin) maupun lokasi sementara (loksem).

“Untuk diketahui, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2018, alokasi kegiatan pembinaan dan pendampingan kewirausahaan tingkat kecamatan sebesar Rp38 miliar,” tuturnya. fp02/fp01

Most Popular

Recent Comments