Kamis, Mei 13, 2021
BerandaTemuan Indonesialeaks, Trunojoyo Geger
Array

Temuan Indonesialeaks, Trunojoyo Geger

Jakarta, Faktapers.id – Indonesialeaks berhasil mengguncang Trunojoyo-sebutan Mabes Polri. Temuannya memaksa berbagai elemen untuk mengcounter temuan itu. Fatalnya, bila memang hal itu tidak benar, sudah seharusnya Polri mengusut seperti layaknya kasus Ratna Sarumpaet. Namun bila data itu benar, sebagai negarawan, seyogyanya Tito Karnavian legowo dari kursinya.

Terkait temuan itu, Direktur Eksekutif Tempo Institute, Mardiyah Chamim, mengatakan, bahwa prinsip narasumber dalam Indonesialeaks untuk menjaga keselamatan sang informan. Sebab tak jarang dokumen-dokumen yang diserahkan menyangkut persoalan-persoalan besar.

Mardiyah Chamim mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang masuk tetap akan diverifikasi oleh tim Indonesialeaks dengan prosedur standar jurnalistik. Prosedur-prosedur itu, kata ia, meliputi penelusuran kebenaran dokumen, menelusuri jalur uang.

Perbedaan pemberitaan Indonesialeaks hanya pada identitas sang whistle blower yang dianonimkan. “Kami tidak ingin ada identitas si pelapor bocor. Untuk keselamatan informan,” kata Mardiyah.

Indonesialeaks bersama beberapa media mengungkap temuan adanya perusakan buku bank bersampul merah atas nama Serang untuk Noor IR. Perusakan diduga dilakukan dua perwira aktif Polri yang pernah menjadi penyidik KPK, Kombes Roland dan Kompol Harun.

Buku itu merupakan salah satu barang bukti kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan anak buahnya Ng Fenny. Kedua penyidik merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku itu. Keduanya diduga membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki Hariman. Hal itu terekam dalam CCTV di Ruang Kolaborasi lantai 9 Gedung KPK pada 7 April 2017.

Perkara ini diduga menyeret nama Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Namun, baik Roland maupun Tito membantah terlibat dalam kasus Basuki Hariman.

Pemberitaan itu mengundang beragam reaksi dari berbagai kalangan, salah satu soal narasumber anonim di berita tersebut.

Mardiyah tak memungkiri prinsip narasumber anonim bisa berbahaya. Apalagi, jika motifnya adalah untuk menyerang seseorang tanpa bukti. “Nah, dalam konteks Indonesialeaks konten sudah ditelusuri oleh banyak jurnalis, bukan hanya satu. Artinya sudah diverifikasi semua dokumen-dokumennya,” katanya.

Dewan Pers
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang seluruh jurnalis yang terlibat dalam investigasi Indonesialeaks.

“Antara pekan depan atau dua minggu lagi, ada janji ketemu dengan teman-teman Indonesialeaks,” kata Yosep, baru-baru ini.

Dikatakannya, Dewan Pers akan meminta klarifikasi perihal temuan perkara aliran dana yang bersumber dari pengusaha Basuki Hariman dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar itu. Yosep ingin mengetahui bagaimana proses liputan dan pengumpulan data kasus tersebut.

Selain itu, Yosep mengatakan, jurnalis yang tergabung dalam Indonesialeaks telah memiliki jam terbang tinggi. “Tidak hanya tiga atau lima tahun jadi wartawan, tapi lebih dari itu,” kata dia. Bahkan, kebanyakan dari jurnalis itu sudah berkecimpung dalam liputan investigasi.

Meski begitu, Yosep menyadari bahwa temuan itu menguak bertepatan dengan momen tahun politik. Sehingga, isu yang diangkat kemudian digunakan untuk kepentingan politik oleh sebagian kelompok.

“Terutama karena menyebut para petinggi Polri yang terlibat,” katanya.

Kanal Indonesialeaks ini didirikan oleh AJI, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara dan Tempo Institute. Anggotanya adalah sejumlah LSM seperti ICW, LBH Pers, Change.org dan Auriga bersama dengan sejumlah media nasional.

Penuhi Standar Jurnalistik
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan, juga memastikan berita hasil investigasi kolaborasi Indonesianleaks berbasis pada data dan fakta. Sebab, hasil investigasi itu telah melalui proses verifikasi, cross check, dan cover both side dalam penerbitannya.

“Kami sangat yakin bahwa ini sesuai dengan standar jurnalistik,” kata Abdul.

Abdul mengatakan, Indonesialeaks tidak serta-merta menerbitkan dokumen yang dikirimkan oleh informan publik. Tim Indonesialeaks tidak menelan mentah-mentah isi dokumen tersebut. “Butuh waktu lima hingga enam bulan bagi tim Indonesialeaks untuk proses verifikasi kebenaran dokumen itu,” ujarnya.

Soal dugaan perusakan barang bukti, Abdul mengatakan, Indonesialeaks telah memverifikasi kebenaran informasi itu kepada KPK. Dugaan perusakan barang bukti tersebut telah menjadi salah satu kasus yang diselidiki penyidik internal KPK.

Sebelum proses penyidikan itu selesai, Roland dan Harun telah ditarik ke Mabes Polri.

“Penyobekan (atau) perusakan barang bukti itu sebenarnya masuk kategori tindak pidana, sebagai salah satu bentuk perintangan penyidikan,” kata Abdul.

Jangan dipolitisasi
Berdasarkan laporan Indonesialeaks, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki meminta agar dua penyidik dimaksud diproses secara hukum. Namun, kini kasus tersebut justru lebih bergeser ke ranah politik.

“Kalau ini dianggap sebagai pelanggaran atau tindak pidana, ya, diproses secara pidana, sehingga jelas parameternya kalau memang ada melanggar,” katanya di gedung KPK.

Menurut mantan perwira Polri itu, kasus ini dipolitisasi melihat banyaknya komentar dari politikus. Menurut dia, bila suatu kasus masuk ranah politik, kasus itu menjadi tidak jelas.

“Siapa yang paling banyak dan keras bicara, itulah yang akan jadi viral,” ujarnya.

Karena itu, dia mengatakan lebih baik mengembalikan kasus ini ke ranah hukum. Dia meminta KPK dan polisi dapat bekerja sama menelusuri kasus ini.

KPK menyatakan telah memeriksa kedua orang tersebut atas dugaan perusakan barang bukti. KPK kemudian memulangkan mereka berdua ke instansi asalnya. Ketua KPK Agus Rahardjo menganggap pemulangan itu merupakan bentuk sanksi berat untuk mereka. Namun, setelah laporan dari Indonesialeaks terbit, muncul sejumlah desakan agar KPK kembali mengusut unsur tindak pidana dalam perbuatan dua bekas penyidiknya.

Petisi ICW
Indonesia Corruption Watch atau ICW membuat sebuah petisi online melalui situs change.org. Petisi itu menuntut pimpinan KPK menetapkan dua mantan penyidiknya, Roland Ronaldy dan Harun, sebagai tersangka karena diduga merusak barang bukti sebagaimana temuan Indonesialeaks.

Latar belakang petisi itu adalah skandal korupsi daging sapi yang membuat mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, dipenjara. Merujuk pada temuan Indonesialeaks, skandal korupsi itu diduga melibatkan sejumlah pejabat lain yang menerima aliran dana lebih banyak daripada Patrialis, salah satunya adalah Kapolri Tito Karnavian.

“Tapi, saktinya, nggak pernah diusut,” tulis ICW di petisi itu.

“Kok bisa nggak diusut sih kalau udah ada barang bukti? Hmmm…. Kasus yang libatkan pejabat, apalagi petinggi Polri, pasti nggak mudah diungkap,” ujar petisi itu.

Petisi ini juga meminta Presiden Jokowi memberikan jaminan dan perlindungan kepada KPK. Hal ini dipandang perlu agar KPK leluasa melaksanakan mandatnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan mengatakan, timnya sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan perihal perkara korupsi itu. Menurut Adi, tim penyidik Polda Metro Jaya telah memanggil Basuki Hariman untuk mengetahui kasus itu.

Polisi menanyai Hariman apa yang tercatat dalam buku merah. Basuki, kata Adi, menjawab tidak pernah.

“Jadi selesai. Kalau sumbernya saja tidak bilang tidak pernah, mengapa harus bilang ada?” kata Adi Deriyan mengenai dua polisi yang didapati merobek barang bukti seperti diungkap Indonesialeaks.

Dua Eks Penyidik
KPK menegaskan, ada permintaan dari institusi Polri untuk pengembalian dua eks penyidik KPK ke Mabes Polri. Padahal, dua eks penyidik itu tengah menjalani pemeriksaan terkait dugaan pengrusakan barang bukti kasus korupsi Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman.

“Dia dikembalikan itu memang permintaan untuk dikembalikan. Memang ada suratnya minta dikembalikan,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di gedung KPK, Kamis lalu.

KPK, kata Saut, tidak mungkin mengembalikan penyidik ke Polri begitu saja tanpa ada permintaan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah pihaknya mengajukan penarikan dua eks penyidik Polri itu dari institusi KPK.

“Enggaklah, kan sudah ada aturannya,” kata Setyo, di Markas Besar Polri, di Jakarta Selatan, Selasa lalu.

Menurut Setyo, Polri tidak mungkin melakukan penarikan jika kedua anggota Polri tersebut masih dalam pemeriksaan. Termasuk, kata Setyo, jika KPK mempertahankan Roland dan Harun.

“Maka Polri tidak akan bisa menarik dari ditugaskan di KPK,” ujarnya.

Selain itu, Setyo melanjutkan, saat pengembalian KPK melampirkan surat pengembalian.

“Artinya memang dikembalikan oleh KPK,” ujarnya. fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments