Senin, Maret 1, 2021
Beranda Di Pesta Demokrasi, Seluruh Prajurit TNI di Kodim 0503/JB Diharapkan Netral
Array

Di Pesta Demokrasi, Seluruh Prajurit TNI di Kodim 0503/JB Diharapkan Netral

Jakarta, faktapers.id – Tim penyuluhan hukum dari Kumdam Jaya Letkol Chk Abdul Salam SH, telah memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit jajaran Kodim 0503/JB bertempat di Aula Makodim 0503/JB, Jalan Letjen S Parman, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (05/11/18).
Dalam penyuluhan tersebut seluruh prajurit TNI diharapkan agar dapat bersifat netral, dan tidak memihak atau mendukung dari salah satu partai manapun, di pemilu 2019 (Pesta Demokrasi).

Letkol Chk Abdul Salan dalam sambutannya menyampaikan, penyuluhan hukum ini merupakan program kerja dari komando atas sebagai penyegaran tentang segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer, khususnya tentang Netralitas TNI pada Pemilu 2019.

“Semoga penyuluhan hukum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi satuan, sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota,” katanya.

Kegiatan penyuluhan hukum tersebut dihadiri oleh Kasdim 0503/JB Mayor Inf Muhamad Rizal S.Sos, para Danramil, Perwira Staf dan 150 prajurit jajaran Kodim 0503/JB, baik dari TNI maupun PNS. 

Didalam penyuluhan tersebut pihaknya telah membahas beberapa hal diantaranya seperti, kegiatan Program di satuan jajaran Kodam Jaya TA 2018. Hal ini dilakukan terkait dengan Pemilu 2019 Implementasi Netralitas TNI di satuan Komando Kewilayahan tidak boleh memihak atau mendukung.

Sementara itu, Kasdim 0503/JB Mayor Inf Muhamad Rizal mengatakan, perlu juga diketahui kepada anggota khususnya Babinsa disatuan Kowil. Bahwa TNI banyak larangan yang sifatnya memberikan dukungan saat kegiatan Pemilu. 

“Bagi personil TNI yang terlibat, akan dikenakan sangsi sesuai dengan UU TNI No.12 TA 2018,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, Netralitas TNI adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sesuai amanah reformasi internal TNI. 
“Bahwa TNI harus netral, tidak boleh memihak atau mendukung salah satu dari partai manapun,” tegasnya.

Kasdim 0503/JB menambahkan, Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pilkada, baik itu dari Parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam pemilu.
“Saya harapkan agar prajurit TNI tidak melakukan tindakan atau pernyataan apapun, yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU dan Panwaslu,” tandasnya. fp02

Most Popular

Recent Comments