Jumat, Maret 5, 2021
Beranda Dishub Bekasi Tidak Dapat Berbuat apa-apa dalam Melakukan Penutupan U-turn Ilegal
Array

Dishub Bekasi Tidak Dapat Berbuat apa-apa dalam Melakukan Penutupan U-turn Ilegal

Cikarang, Faktapers.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi Yana Suyatna tidak dapat berbuat apa-apa dalam melakukan penutupan u-turn ilegal yang sering kali menyebabkan kemacetan panjang pada jalur pantura dari mulai perbatasan Kota Bekasi hingga perbatasan Karawang.

Pasalnya penutupan tersebut bukan menjadi kewenangannya dan secara regulasinya berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kita sudah mengirimkan surat ke kementerian PUPR untuk dilakukan penertiban, mana yang bisa dibuka dan mana yang bisa ditutup. Sampai sekarang memang belum ada action-nya tetapi tanggapan dari mereka sudah ada dan mereka minta didampingi untuk penertibannya,” katanya di Cikarang, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, dalam menyikapi permasalahan kemacetan atau kepadatan kendaraan pada ruas Jalur Pantura tersebut akan dilakukan pendataan u-turn ilegal.

Dan nantinya data tersebut akan kembali dikirim ke Kementerian PUPR agar segera ditindaklanjuti. Selain itu guna menyikapi masalah ini terus melakukan koordinasi dengan Forum Lalu Lintas Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mendapatkan masukan atau solusi terbaik dalam menyikapi masalah u-turn ilegal yang dapat menimbulkan kecelakaan maupun kemacetan panjang.

“Yang jelas kalau legal atau resmi itu putaran di taman-taman yang ada di jalur pantura dan yang ada rambu-rambu lalu lintasnya. Kalau ada putaran dan nggak ada rambu-rambunya, itu tandanya ilegal,” katanya.

Ia menambahkan dengan adanya u-turn (putaran) ilegal sering kali menimbulkan kemacetan dan tak jarang kecelakaan lalulintas.

Seperti halnya di Jalan Raya Urip Sumoharjo KM 58,3 Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur yang banyak kendaraan roda dua pada khususnya masih nekat menerobos U-Turn yang hanya ditutup menggunakan rantai besi itu.

“Jelas berbahaya karena banyak motor yang nekat nerobos. Padahal mobil dan motor di jalur ini juga kan enggak ada yang mau pelan. Kalau terjadi kecelakaan terus salah siapa,” katanya.

Sementara itu, salah seorang pengendara kendaraan roda dua, Andri (warga Kecamatan Tambun) menyebutkan seharusnya pemerintah daerah maupun pusat mengambil langkah atau tindakan tegas untuk menindak pengguna jalan yang melanggar aturan melalui kepolisian.fp01

Most Popular

Recent Comments