Senin, Maret 1, 2021
Beranda Gratis Pakai Lahan, Galangan DKB Paliat Masih Tetap Tunggak Pajak
Array

Gratis Pakai Lahan, Galangan DKB Paliat Masih Tetap Tunggak Pajak

Jakarta, faktapers.id – Pelabuhan Indonesia II (persero) atau Pelindo II Cabang Tanjung Priok menegaskan bahwa lahan yang digunakan sebagai galangan kapal oleh PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) di Jalan Paliat Ujung, Pelabuhan Tanjung Priok, tidak dibayar sewanya.

Penegasan itu disampaikan oleh Supervisor Tanah dan Bangunan Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Bagus, kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id, Senin (22/10/2018), di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut).
Terkait adanya pemasangan ‘plang malu’ dari Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta yang mengatakan ‘Tanah dan Bangunan Ini Belum Melunasi PBB-P2’ pada galangan tersebut, Bagus mengatakan pihaknya mengaku tidak mau tahu.

Berdasarkan keterangan dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tanjung Priok, plang malu tersebut dipasang sejak tahun 2015 karena PT DKB sudah menunggak pajak hingga Rp32 miliar.

“Galangan kapal DKB di Jalan Paliat Ujung tidak bayar sewa lahan karena BUMN. Kalau ada tunggakan pajak itu urusan mereka bukan kami yang bayar pajaknya, masalah pajak kami tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur,” tegas Bagus.

Bagus menambahkan, lahan yang digunakan oleh PT DKB itu, sesuai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimiliki sejak tahun 1987, tanah milik Pelindo II.

Sementara itu, di dalam Jalan Paliat juga berdiri beberapa galangan kapal yang lain. Di sepanjang Jalan Paliat dan di depan gerbang perusahaan-perusahaan galangan kapal itu, berdiri plang-plang pengumuman dari Pelindo II yang menyebut tanah di lokasi itu merupakan aset milik PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok.

Disampingnya, ada plang pengumuman yang menyebut pemanfaatan lahan dalam pengawasan PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok serta pengguna lahan belum melunasi kewajiban pembayaran atas sewa lahan.

Mengenai hal itu, Bagus mengakui bahwa ada beberapa perusahaan yang kerap telat membayar sewa lahan. Sikap perusahaan yang telat membayar telat itu pun sudah terjadi selama belasan tahun.

“Memang ada sebagian yang belum bayar sewa lahan, tapi yang belum bayar ini adalah progress. Progress artinya tidak dalam waktu yang lama tidak bayar, tapi bayarnya misalnya sewa tahun 2017 harus dibayar di tahun 2017, malah dibayar di tahun 2018. Sistem pembayaran seperti itu sudah terjadi selama belasan tahun, memang selalu telat tapi bayar. Pengguna lahan di Jalan Paliat rata-rata seperti itu,” ungkapnya.

Bagus juga mengatakan, ada 11 perusahaan yang berdiri di atas lahan Jalan Paliat. 2 (dua) diantaranya saat ini belum membayar sewa lahan adalah PT Dwisatu Mustika Bumi sebesar Rp500 juta, dan PT Karya Budi Mulia Rp300 juta.
Keterlambatan itu, sambung Bagus, mungkin karena pengaruh finansial masing-masing perusahaan.

Disamping itu, pengguna lahan disana juga mengeluhkan fasilitas seperti jalan yang kurang bagus dan alur yang sempit, jauh berbeda dengan lokasi yang lain.

Ditanyai apakah ada rencana pengembangan lahan dan dermaga oleh Pelindo II Cabang Tanjung Priok di Jalan Paliat, Bagus mengatakan bahwa itu bukan ranahnya.

“Rencana pengembangan, dulu infonya ingin dikeruk dijadikan perairan, kami tidak tahu. Kami hanya bagian pengusahaan tanah jadi, artinya bila sudah diperuntukkan lahan untuk disewakan, ya kami tarik sewanya. Sedangkan untuk pengembangan, bukan ranah kita,” pungkasnya.

Sedangkan mengenai sewa lahan, Bagus mengatakan, bahwa sewa lahan selalu naik setiap tahunnya. kls

Most Popular

Recent Comments