Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Proyek Dishut DKI Dikerjakan Asal, TP4D Jakut Janji Tinjau
Array

Proyek Dishut DKI Dikerjakan Asal, TP4D Jakut Janji Tinjau

Jakarta, faktapers.id – Peran Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam mengawal setiap kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dirasa kurang maksimal.

Kurang maksimalnya peran TP4D membuat para perusahaan pemborong yang mengerjakan proyek kerap mengabaikan prosedur yang sesuai dengan ketentuan saat penyelenggaraan kegiatan.

Seperti pekerjaan proyek penataan ruang terbuka hijau hutan di wilayah DKI Jakarta (pelaksanaan penataan sarana/prasarana kawasan hutan mangrove) di Dinas Kehutanan DKI Jakarta yang patut dipertanyakan.

Pasalnya, dari hasil pantauan Harian Fakta Pers dan faktapers.id di lapangan, proyek pembangunan yang berlokasi di Ekowisata, Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) itu, diduga dikerjakan asal-asalan. Selain itu, material pembangunan pekerjaan seperti konblok dan kastinnya pun diduga tidak memiliki standar, karena berongga-rongga dan tidak memiliki label.

Di lokasi juga terlihat plang pemberitahuan yang mengatakan bahwa proyek tersebut dikawal oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Parahnya, kendati telah dikawal TP4D, papan proyek tersebut tidak lengkap menampilkan informasi yang harusnya diketahui masyarakat umum, seperti berapa anggarannya, siapa pengawasnya, kepada siapa masyarakat dapat menyampaikan informasi beserta nomor yang bisa dihubungi.

Menyikapi hal itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari) Ridho Setiawan SH.MH mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan ke lokasi dan mengingatkan perusahaan tersebut.

“Kami akan cek lokasi kegiatan itu dan akan segera mengingatkan pemborongnya untuk segera melengkapi. Dimana lokasinya, kalau ada seperti itu tolong dilaporkan kepada kami,” tegas Ridho, Jumat (2/11/2018) di ruangannya.

Ridho menjelaskan, fungsi dari TP4D adalah melakukan pengawalan dan pengamanan kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran anggaran dan juga agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawalan tersebut dilakukan dengan melihat dari sisi yuridis hukum dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Ridho, ketika pemerintah meminta ada pengawalan TP4D pada suatu kegiatan, pihaknya akan mengundang pihak pemda atau pemkot untuk pemaparan. Setelah dipaparkan, pihaknya membuat telaahan apakah bisa dilakukan pengawalan kegiatan ini. Bila bisa, pihaknya akan menerbitkan sprint dan selanjutnya dilakukan pengawalan.

“Selama dalam pengawalan itu, kami akan mengecek dokumen sejak proses lelang dan akan sering turun ke lapangan untuk mengecek kegiatan tersebut. Kalau masalah spek, kan ada konsultan pengawas, kami paling hanya koordinasi dengan konsultan pengawas, bagaimana apakah sesuai atau tidak, bila ada penyimpangan, kami akan ingatkan,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta Jaja Suarja, meminta kepada pihak yang berwenang agar papan proyek pekerjaan itu dapat segera dilengkapi, dan mengecek apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan spek. kls

Most Popular

Recent Comments