oleh

Sahat Silaban, Dari Sumatera Utara Menuju Banten

Jakarta, faktapers.id – Anggota Komisi V DPR RI periode 2014 – 2019 dari Partai Nasdem, Sahat Silaban, dikenal sebagai wakil rakyat yang konsisten menjalankan amanah konstituen yang terdaftar di Dapil Sumut II, meliputi 19 Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

Sebagai wakil rakyat di dapil Sumut II, Sahat Silaban juga dikenal oleh masyarakat setempat selalu berhasil menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Maka tak heran sejak pria batak ini duduk di Senayan, pembangunan di dapil Sumut II berkembang pesat.

Kini, perjuangan membangun kota kelahirannya di dapil Sumut II akan berakhir. Masa baktinya di DPR akan berakhir tahun 2019. Masih ada cita-cita yang belum terealisasi oleh Sahat Silaban, yakni membangun wilayah tempat tinggalnya.

Kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id, Senin (29/10), di kediamannya, Sahat Silaban panjang lebar menceritakan cita-citanya tersebut. Menetap di Pamulang, Tangerang Selatan, selama 32 tahun, dirinya banyak menemukan kekurangan-kekurangan ingin diperjuangkannya ke pemerintah pusat, salah satunya mengenai infrastruktur, pariwisata dan pendidikan.

Bila terpilih nanti, dirinya pun tidak menggunakan metode khusus untuk duduk di senayan sebagai anggota DPR RI dapil Banten III meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangerang Raya).
Selama itu pula, dirinya berkomitmen menjalankan amanah konstituennya hingga 2024.

“Banyak potensi yang bisa dibangun untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat (Tangerang Raya), seperti pembangunan flyover, situ untuk pariwisata, dan pendidikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sahat Silaban merasa sedih melihat warga Tangerang Raya yang makin tergerus akibat pembangunan-pembangunan kota, dimana awalnya banyak petani lalu mereka tergerus dan tidak terpikirkan oleh pemerintah. Bahkan parahnya, walaupun masyarakat memiliki dana untuk wirausaha, pada akhirnya usaha itu akan gulung tikar akibat tidak adanya SDM wirausaha.

“Hal-hal seperti ini yang luput perhatian dari pemerintah pusat. Jangan salahkan masyarakat akibatnya banyak SDM minim dan buta huruf,” ungkapnya.

Sahat Silaban pun berharap kepada pemerintah untuk membuat program alternatif untuk meneruskan profesi petani, agar mereka memiliki hak yang sama.

“Sebagai anggota DPR, semua memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sedangkan kewajibannya adalah wajib menemui konstituennya sekali selama dua bulan, dan hal itu wajib dijalankan karena dibiayai oleh pemerintah,” ungkapnya. fp02

Komentar

News Feed