Senin, Maret 8, 2021
Beranda Saurip Kadi: Dengan Permen PU & PR RI No.23/ 2018 Warga...
Array

Saurip Kadi: Dengan Permen PU & PR RI No.23/ 2018 Warga Apartemen Segera Merdeka

Jakarta, faktapers.id  – Menanggapi banyaknya kritik tajam terhadap Permen PU&PR Nomor: 23/PRT/M/2018. Tentang Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dan anjuran sejumlah pihak yang meminta Pak Basuki Hadimulyono mencabut Permen tersebut, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi sebagai salah satu penggiat perjuangan warga Rusun justru menyayangkannya.

Itu semua tak lebih suara orang-orang yang tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya, bagaimana praktek mafia yang selama ini terjadi dalam pengelolaan Apartemen, tandasnya. Dan sebagian lagi, tak lebih adalah suara orang-orang suruhan, kroni atau bahkan antek Pengelola “hitam” yang ketakutan bisnis illegalnya segera berakhir. Dirinya yakin kalau Permen tersebut di mohonkan “Yudicial Review” niscaya akan di tolak oleh Mahkamah Agung. Bagaimana tidak ditolak, kalau isi Permen tersebut justru untuk memperbaiki aturan lama yang sering diplesetkan oleh banyak pihak,” bebernya, Selasa (20/11/2018) pada media ini.

Saurip menegaskan bahwa Permen tersebut justru solusi bijak, karena dengan penegasan hak suara “one man-one vote” dalam pemilihan Pengurus, maka kedepan sumber masalah lahirnya persekongkolan jahat antara Pengelola ex Pengembang dengan Pengurus bonekanya otomatis berakhir. Sesungguhnya, tanpa disebut “one man-one vote” sekalipun. Sebabnya dalam penggunaan hak berserikat sebagai HAK AZASI sebagaimana dijamin dalam pasal 28 E Ayat (3) UUD-45 memang tidak mengenal kaya dan miskin.

Mantan Aster TNI AD ini juga menyampaikan ketentuan persyaratan untuk Pengurus dan Pengawas diwajibkan dari Pemilik yang tinggal di Rusun. Alasan yang digunakannya, karena PPPSRS sebagai penanggung jawab tunggal dalam hal pengelolaan Hak Bersama, maka ia harus bisa mengatasi masalah aktual dalam waktu seketika juga. Dan tugas tersebut, mustahil bisa ditangani dengan baik, manakala Pengurus dan Pengawas PPPSRS yang tidak tinggal di Apartemen. Sudah barang tentu dalam “Trande Centre” yang dimaksud Pemilik yang tinggal dalam Rusun adalah Pemilik yang menggunakan Sarusun nya untuk melakukan bisnisnya sendiri.

Saurip Kadi yang selama ini gigih berjuang untuk mengambil hak sendiri selaku pemilik dan penghuni apartemen, sama sekali tidak mengambil hak siapapun, mengutarakan bahwa berlarutnya sengketa pengelolaan pada sejumlah Rusun terkhusus di Jakarta, sama sekali bukan karena kelemahan perundang-undangan, tapi karena kuatnya kooptasi kekuatan kapital terkhusus Pengembang papan atas tertentu terhadap birokrasi pemerintahan.

Adapun ‘kejahatan’ dan PMH yang mereka kerjakan dipaparkan Staf Khusus Kemenpolhukam, antara lain mgenaikkan tarif listrik, memalsukan air produk PD PAM Jaya dengan air hasil pengolahan limbah, memungut PPN atas Air dan Listrik padahal negara tidak memungutnya, menarik dan nenyimpan Uang “Service Charge” tanpa dasar yang SAH kedalam rekening Pengelola yang statusnya sebagai perusahaan Tbk, menggunakan uang Tabungan (Sinking Fund) tanpa persetujuan & pertanggung jawaban kepada warga selaku Pemilik Yang SAH, tidak pernah mempertanggung jawabkan keuangan PPPSRS (Karena ia tidak punya buku Kas dan Rekening Bank), penggelapan uang-uang sewa Hak Bersama, mensertipikatkan Hak Bersama, Tidak melakukan balik nama Sertipikat HGB Tanah Bersama (Padahal jual beli sudah lunas dan khusus untuk Pengelola Ex Pelaku Pembangunan yang statusnya “Go Public”, dan masih bayak lagi PMH lainnya.

“Padahal dengan menerapkan Maruson (Manajemen Rumah Susun Online) semuanya bisa selesai tanpa harus rebut dengan pihak manapun. Karena akan terwujud transparansi dan setiap anggota bisa mengakses kapan saja dan darimana saja untuk ikut mengontol keuangan PPPSRS,” tegasnya. fp03

Most Popular

Recent Comments