Minggu, Februari 28, 2021
Beranda Sekjen DPD: RDM Fasilitasi dan Mediasi Daerah
Array

Sekjen DPD: RDM Fasilitasi dan Mediasi Daerah

Jakarta, faktapers.id – Bulan depan, 7-8 Desember, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 di Bali. Peran RDM memfasilitasi dan memediasi daerah. Hal itu diutarakan Sekjen DPD RI, Reydonnyzar Moenek.

Rencananya perhelatan tersebut akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo serta dihadiri oleh para gubernur dan duta besar negara sahabat.
“RDM merupakan bagian tak terpisahkan dari peran DPD RI dalam memfasilitasi dan memediasi daerah,” terang Reydonnyzar saat Teknis Persiapan Penyelenggaraan RDM 2018 di Ruang GBHN Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (11/26).

Jelasnya, DPD sebagai representatif daerah, pimpinan DPD tentunya berkomitmen untuk menyerap aspirasi dan dinamika di daerah.

“Salah satunya melakukan mediasi, promosi, atau investasi. Investasi itu bisa juga dari luar negeri atau kita mempromosikan produk kita ke luar negeri,” ungkap Reydonnyzar.

Hal tersebut, katanya lagi, merupakan peran aktif dari Pimpinan DPD RI yang terus dimaksimalkan untuk membina hubungan baik. Hubungan ini tidak hanya kerjasama antara daerah, melainkan antara daerah dengan luar negeri.

“Beliau (pimpinan DPD-red) terpanggil untuk memediasi ini sehingga pertemuan antara gubernur dan duta besar bisa terus kita jaga, kita bangun, dan tentunya kita tingkatkan,” ujar Reydonnyzar.

Disisi lain, sambung dia, untuk mendapatkan peluang investasi sebagai promsi unggulan daerah. Pimpinan DPD RI terutama Pak Oesman Sapta berkomitmen untuk membangun kemitraan bukan hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri.

“Terakhir Ketua DPD RI juga mendapatkan undangan dari Parlemen Malaysia. Tentunya hal seperti ini yang akan kita terus mantapkan sehingga peran DPD RI bisa menjawab dinamaki dan tantangan serta mengoptimalkan untuk menjadi harapan daerah,” kata Reydonnyzar.
Paparnya, pada acara RDM 2018 Desember nanti. DPD RI telah mengundang 106 negara. Selain itu, DPD RI juga mengundang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, BKPM, APPSI, dan gubernur. oss

Most Popular

Recent Comments