Kamis, April 15, 2021
BerandaTender di SNVT PJN Metropolitan Satu Pakai “Asas Kesempatan” ?
Array

Tender di SNVT PJN Metropolitan Satu Pakai “Asas Kesempatan” ?

Jakarta, faktapers.id – Sepuluh asas umum pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah tertib administrasi, taat regulasi, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat. Setiap Lembaga dan Kementerian yang “hidup” dari APBN pun harus menjalankan asas umum itu tanpa alasan, termasuk Kementerian PUPR yang dipimpin Menteri Basuki Hadimuljono.

Di tahun anggaran 2018 ini, salah satu Satuan Kerja dibawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga, yakni SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Satu Jakarta BBPJN VI (DKI, Banten, Jawa Barat), yang berkantor di Jalan Jatipadang Poncol, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terindikasi melakukan lelang tanpa berpedoman pada asas umum pengelolaan APBN, melainkan menggunakan “asas kesempatan”.

Harian Fakta Pers dan faktapers.id menyoroti tender Pelebaran Jalan Kalimalang, yang berlokasi di Jalan Kalimalang-Bekasi (Kota), dengan HPS Rp 37.817.920.000, dan Kode Lelang tercatat 41546064. Paket ini dimenangkan oleh PT Rekaya Semesta Utama dengan penawaran Rp 30.254.342.000 (80%).

Saat lelang, Pokja mensyaratkan Kualifikasi/Klasifikasi Sub Bidang SBU: Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara (SI003).

Hasil investigasi di lokasi proyek, tidak ditemukan pekerjaan PT Rekaya Semesta Utama yang telah menandatangani kontrak pada 20 Juli 2018. Tim hanya menemukan proyek flyover di sepanjang Jalan Kalimalang – Bekasi (Kota) dengan pelaksana PT Waskita.

Namun di lokasi lain yakni di sepanjang Jalan Kalimalang – Bekasi (Kabupaten), tim menemukan ada kegiatan proyek di Desa Setiadarma-Tambun, Desa Sukadanau-Cibitung, Wangunharja-Cikarang dan lainnya, serta dikerjakan oleh beberapa pekerja saja. Di lokasi itu, tim tidak menemukan papan proyek sebagai media informasi kepada masyarakat.

Apakah pelaksana pekerjaan di lokasi itu adalah PT Rekaya Semesta Utama dengan kontrak kerja bernilai Rp 30,2 miliar? Bila benar, mengapa tidak ada papan proyeknya?

Ketiadaan papan proyek di lokasi itu jelas telah melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). PT Rekaya Semesta Utama diduga tidak memasang papan proyek di tempat-tempat strategis agar masyarakat tidak mengetahui kegiatan itu bernilai puluhan miliar.

Di lokasi proyek yang diduga lokasi pekerjaan PT Rekaya Semesta Utama, juga terlihat ada pekerjan jembatan, namun mengapa di persyaratan lelangnya tidak dicantumkan SBU S1004 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway)? Mengapa Pokja hanya meminta syarat SBU S1003?

Kemudian, salah satu Sertifikat Keahlian (SKA) personil inti PT Rekaya Semesta Utama diduga sudah tidak berlaku lagi. Tenaga ahli yang dimaksud bernama Andres Boeboe untuk Sub Klasifikasi (AS-202-Ahli Teknik Jalan) mengantongi Sertifikat Keahlian dengan masa berlaku 4 April 2014 – 5 April 2017.

Ada dugaan, Andres Boeboe disertakan (data isian kualifikasi personil inti) oleh PT Rekaya Semesta Utama sebagai tenaga ahli pada paket yang dimenangkannya tersebut. Bila demikian, Pokja terindikasi lalai melakukan evaluasi administratif PT Rekaya Semesta Utama.

Bila memang benar demikian faktanya, maka sangat jelas bahwa Pokja bersama Satker SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Satu Jakarta BBPJN VI (DKI, Banten, Jawa Barat) telah melanggar asas umum pengelolaan APBN, karena diduga lebih mengutamakan hubungan kedekatan atau binaan kepada PT Rekaya Semesta Utama. Hal ini juga dianggap perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait itu, Harian Fakta Pers dan faktapers.id telah mengkonfirmasikan hal ini dengan bersurat Nomor 001/ Konfirm – Kemen PUPR/ X/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Satker SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Satu Jakarta BBPJN VI (DKI, Banten, Jawa Barat). Namun hingga berita ini tayang, pihak Kasatker maupun Pokja tidak memberikan klarifikasinya. fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments