Kamis, Februari 25, 2021
Beranda Walikota Jakut Pertanyakan, Status Preman RTH Kalijodo
Array

Walikota Jakut Pertanyakan, Status Preman RTH Kalijodo

Jakarta, Faktapers.id – Keberadaan House Music Dangdut dan perdagangan miras di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo akhirnya mendapat tanggapan dari Walikota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, dan Kasudin Kehutanan Jakut Muham-mad Iqbal, Selasa (6/11).

Aksi House Music Dangdut dan perdagangan miras di lokasi itu seakan ingin mem-bangkitkan kembali sejarah kelam Kalijodo sebagai lokalisasi maksiat.

Terbukti, sejak hal itu diungkap oleh Harian Fakta Pers dan faktapers.id, aparat terkait langsung bertindak dan melakukan sidak serta razia di lokasi RPTRA/RTH Kalijodo dan sekitarnya. Bahkan, tindakan aparat itupun berhasil menghentikan aksi House Music Dangdut dan perdagangan miras di tempat itu.

Walikota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, mengatakan kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang mengelola RTH Kalijodo.

“Justru itu saya belum tahu siapa, ngga ngerti dia tuh siapa, posisi dia dimana dan dinas dimana. Apa dari kelurahan kah, apa dari kecamatan kah, dan apa dari walikota kah kan, kita ga ngerti,” ungkap Walikota Jakut.

Sementara, Kasudin Kehutanan Jakut, Muhammad Iqbal, mengakui bahwa kejadian di RTH Kalijodo dijadikan tempat dugem dan perdagangan miras menjadi prioritas penindakan di tingkat kota. Hal itu diakuinya setelah rapat koordinasi dengan Asisten Kesmas Walikota Jakut.

Dalam rapat itu diputuskan bahwa untuk musik apapun yang mengundang kebisingan dan menggganggu kenyamanan warga, dilarang ditampilkan di RTH Kalijodo.

“Karena sejarah kriminal Kalijodo,” ujar Iqbal.

Terkait Pamdal yang mengelola RTH Kalijodo, Iqbal menegaskan bahwa hal itu adalah tanggungjawab Dinas Kehutanan. Sudin Kehutanan Jakut, ungkapnya lagi, hanya mengelola publik space dan tanamannya.

Iqbal menjelaskan bahwa Pekerja Harian Lepas (PHL) atau pamdal adalah dari mas-yarakat yang di rekrut oleh Dinas Kehutanan DKI untuk menjaga keamanan, dan diberikan pendelegasian tugas pengamanan.

Ketika ditanya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pamdal atas pendelegasian tugas pengamanan RTH Kalijodo, Iqbal mengatakan, bahwa hal itu harus dilakukan penelaah dan pengkajian lebih lanjut lagi.

“Kita tidak bisa menjudge salah,” ujar Iqbal.

Sejak terungkap RTH Kalijodo jadi tempat dugem dan perdagangan miras, aparat Muspika dari Kecamatan Tambora Pemko Jakbar dan Penjaringan Pemko Jakut langsung melakukan sidak dan razia di lokasi tersebut dan sekitarnya. Dari hasil razia, Senin (5/11) malam, aparat hanya menyita lima botol miras dan seorang waria.

Aksi ini dianggap warga terlalu cepat dilakukan, karena miras akan banyak beredar di lokasi itu hanya pada malam minggu. Walau demikian, razia Senin malam berhasil memberikan shock therapy kepada oknum-oknum yang “mengizinkan” RTH Kalijodo menjadi tempat dugem dan perdagangan miras, serta pedagang miras yang berada di sekitarnya.

Walikota Jakarta Barat Rustam Effendi pun menjelaskan kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id bahwa wilayah RPTRA/RTH Kalijodo setiap malam akan dijaga oleh aparat kepolisian dan Satpol PP untuk mengantisipasi terulangnya kegiatan ilegal tersebut.

Ridwan, warga Kecamatan Tambora yang sering bertamasya malam di RPTRA/ RTH Kalijodo menjelaskan bahwa ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pamdal RTH, sehingga ada aksi dugem house music dangdut dan pesta miras setiap malam minggu.

Bahkan Ridwan pun banyak mendengar bahwa ada oknum-oknum di RTH Kalijodo yang kebakaran jenggot akibat terungkapnya aib tersebut.

“Saya yakin, kalau house music dangdut dan miras tidak ada lagi, pasti RTH sepi. Anak muda akan cari tempat tongkrongan lain yang lebih happy. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga harus mengevaluasi kembali keberadaan pamdal-pamdal Kalijodo yang saat ini berlagak seperti pemilik RTH Kalijodo. Kalau perlu dipecat saja oknum-oknum itu, citra Pemprov DKI akan makin buruk di mata masyarakat,” ungkapnya. ●fp02/fp01

Most Popular

Recent Comments