Jumat, Juli 30, 2021
BerandaBNPB: Korban Tewas Tsunami Selat Sunda Bertambah 430 Jiwa
Array

BNPB: Korban Tewas Tsunami Selat Sunda Bertambah 430 Jiwa

jakarta, faktapers.id – Korban tewas akibat tsunami Selat Sunda bertambah. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan pada H+4 bencana, jumlah korban tewas tercatat 430 orang. Apabila dibandingkan dengan H+3, terdapat penambahan satu orang korban jiwa.

“Dikroscek dari posko kabupaten kemudian data dari TNI dan Basarnas dan lain-lain, ada beberapa nama korban yang ternyata dobel sehingga ada daerah yang mengalami penurunan dan ada daerah yang mengalami kenaikan,” ujar Sutopo dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (26/12).

BNPB juga mencatat hingga hari keempat pascatsunami Selat Sunda, sebanyak 1.495 orang luka-luka, 159 orang hilang dan 21.991 orang mengungsi akibat tsunami pada Sabtu (22/12) malam tersebut.

Tsunami yang terjadi sekitar pukul 21.30 WIB tersebut berdampak pada lima kabupaten yaitu Pandeglang dan Serang di Provinsi Banten, serta Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran dan Tanggamus di Provinsi Lampung. Dari lima kabupaten tersebut, dampak terparah dialami Kabupaten Pandeglang tercatat 290 orang meninggal, 1.143 orang luka-luka, 77 orang hilang dan 17.477 orang mengungsi.

Lalu di Kabupaten Lampung Selatan dimana korban jiwa mencapai 113 orang meninggal, 289 orang luka-luka, 14 orang hilang dan 4.200 orang mengungsi. Sementara di Kabupaten Serang tercatat 25 orang meninggal, 62 luka-luka, 68 hilang dan 83 orang mengungsi, di Pesawaran ada satu korban jiwa, satu luka-luka dan 231 orang mengungsi. Sedangkan di Tanggamus terdata satu orang meninggal.

Untuk itu masa tanggap darurat diberlakukan selama 14 hari untuk Kabupaten Pandeglang yaitu sejak 22 Desember 2018 hingga 4 Januari 2019. Sementara untuk di Lampung Selatan masa tanggap darurat selama tujuh hari sejak 23 hingga 29 Desember 2018.

“Kemungkinan nanti bisa diperpanjang disesuaikan kondisi lapangan. Rekomendasi di dapat dari BMKG dan PVMBG, sedangkan Pemerintah Daerah tetap yang memiliki kewenangan proses evakuasi, sementara BNPB, Kementerian/Lembaga, TNI/Polri dan yang lainnya akan menguatkan operasi evakuasi, ujar dia.

“Data yang kami sampaikan adalah data sementara. Kemungkinan besok bertambah,” kata Sutopo. rwd

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments