Kamis, Juni 24, 2021
BerandaEksekutif Dominasi Legislatif, Fahri Hamzah: Reformasi Parlemen
Array

Eksekutif Dominasi Legislatif, Fahri Hamzah: Reformasi Parlemen

Jakarta, Faktapers.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengajak semua pihak untuk bersama menjaga demokrasi dengan menjamin tiga cabang kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Ia pun menegaskan, pencapaian demokrasi maksimal bila ada kesataraan antara legislatif dan eksekutif. Fahri menyampaikan pendapatnya ini saat menjadi narasumber tunggal di acara Kuliah Umum FISIP Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Kamis (20/12).

“Dalam konteks demokrasi Indonesia, kita harus bekerja agar legislatif tidak berada dalam dominasi kekuasaan eksekutif,” ujar Fahri dalam rilisnya, Kamis (20/12). Kini, sambung dia, gerak legislatif masih berada dalam kendali eksekutif. Situasi yang merupakan anomali dalam perkembangan demokrasi modern.

“Hal ini dapat kita lihat dari realitas dimana anggaran DPR masih berada dalam genggaman eksekutif, kepegawaian dalam lingkungan DPR masih dalam kendali eksekutif. Bahkan DPR tidak dapat mengelola dan mengatur kawasan parlemen sesuai arah Reformasi Parlemen karena berada di bawah kewenangan Sekretariat Negara,” ungkap Fahri.

Menurut legislator PKS dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, situasi dimana eksekutif mendominasi legislatif ini memunculkan apa yang disebut sebagai defisit demokrasi. Yaitu sebuah situasi dimana anggota parlemen tidak memiliki posisi tawar yang cukup atas eksekutif, masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan demokratis yang menyangkut kesejahteraan mereka sendiri.

“Pemerintahan berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang kurang memadai. Defisit demokrasi adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dari lembaga-lembaga politik dalam pemerintahan demokratis dan apa yang dihadapi sebagai realitas,” urainya lagi. Lembaga-lembaga politik, papar Fahri, beroperasi dengan kekuasaan yang semakin terkonsentrasi di tangan beberapa gelintir elit politik.

“Jawaban atas situasi tersebut adalah reformasi parlemen. Dalam arti parlemen diperkuat untuk menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Menyuarakan kepentingan konstituen dan melakukan pengawasan pada eksekutif,” tegasnya. Seru Fahri, DPR harus menjadi setara baik dalam fungsi dan kapasitas dengan eksekutif, agar demokrasi berjalan dalam jalan yang benar. Mencapai tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

“Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan demokrasinya paling maju di kawasan Asia, termasuk di dalamnya adalah geliat DPR. Salah satu tonggak keberhasilan DPR adalah ketika pada awal Agustus 2017 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),” cetusnya.

Tak hanya itu, Fahri juga memaparkan, lembaga swadaya dari Jerman, menyatakan DPR RI sebagai parlemen paling terbuka di antara negara Asia Tenggara. Banyak inisiatif untuk diimplementasikan dalam rangka reformasi parlemen di Indonesia. “Muaranya mencakup tiga aspek, yakni, penguatan sistem kelembagaan dewan, penguatan sistem pendukung dewan, dan kemandirian DPR RI,” tambahnya.oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments