Minggu, Juni 20, 2021
BerandaFahri Hamzah: Aneh, Lembaga Pemerintah Tak Bertanggung-jawab Tiap Bencana
Array

Fahri Hamzah: Aneh, Lembaga Pemerintah Tak Bertanggung-jawab Tiap Bencana

Jakarta, faktapers.id – Selain menyorot sistem mitigasi bencana dan peralatan peringatan dini tsunami (early warning system), yang dimiliki Indonesia tak berfungsi, Wakil Ketua DPR RI, juga menyoal proposal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Fahri, kemungkinan peralatan yang dimiliki Indonesia, teknologinya sudah tidak mampu  melakukan pemantauan menyeluruh karena letaknya yang terputus-putus. “Mengapa? Karena dari hampir 200 pusat pemantauan, saya dengar hanya 50 lebih yang masih aktif. Padahal, sebenarnya tema mitigasi bencana itu harus menguat sebelum terjadinya peristiwa itu sendiri,” ujar pimpinan DPR Bidang Koordinator  Kesejahteraan Rakyat ini di Jakarta, Rabu (26/12).

Fahri pun menegaskan, hal tersebut ia kemukakan terkait sejumlah bencana alam besar yang telah menerpa Indonesia sepanjang 2018. Mulai dari gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Agustus 2018, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng), September 2018 dan baru-baru ini, 22 Desember 2018, bencana tsunami di Selat Sunda yang menerjang Banten dan Lampung.

Lebih lanjut, Fahri mengungkapkan,  setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang disampaikan oleh pemerintah pada zaman SBY disahkan, Indonesia  mengembangkan teknologi antariksa untuk melakukan mitigasi bencana. Diantaranya dalam bentuk mengembangkan satelit yang memantau pergerakan kerak bumi, maupun aktivitas gunung berapi secara lebih masif dan komprehensif.

“Dan, menempatkan teknologi pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia adalah sesuatu yang sangat mutlak dan darurat. Itu pertama yang saya katakan sebagai pandangan terakhir tentang bagaimana cara mengatasi bencana,” cetus legislator PKS dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Tak hanya itu, Fahri juga merasa aneh mendapati institusi di Indonesia ketika terjadi bencana. “Karena ketika bencana terjadi berturut-turut dan begitu besar akibat kelalaian melakukan mitigasi dan early warning system kepada rakyat, hingga menimbulkan banyak korban nyawa manusia, namun tidak ada satu pun lembaga yang memiliki kapasitas bertanggung jawab atas keseluruhan masalah yang ditimbulkannya,” ujarnya.

“Padahal, harusnya ada lembaga yang bertanggungjawab dan ada orang yang harusnya dihukum, karena kegagalan dalam melakukan tugas mitigasi dan early warning system, apapun ini adalah telah jatuh korban dan kita nggak boleh hanya mengatakan itu murni kehendak alam atau kehendak Tuhan. Padahal kita menyiapkan Undang-Undang dan kelembagaan serta orang-orang yang bertanggungjawab atas mitigasi ini,” ujarnya lagi.

Masih menurut Fahri, presiden harus bertanggungjawab, mengapa proposalnya yang dilakukannya itu tidak jalan. Apalagi, di Indonesia yang jelas-jelas daerah ring of fire dan memiliki peluang bencana yang sangat besar, kalau tidak punya alat yang memadai, maka bencana bisa mengintai dari hari ke hari.

“Dulu saya mengusulkan adanya satelit yang memantau perjalanan kerak bumi. Sebetulnya, jangankan pergerakan kerak bumi, satelit untuk memantau penebangan kayu saja itu ada di dunia sekarang ini, yang memantau deforestrasi, sehingga setiap pohon yang ditebang jadi nampak dalam satelit dan bisa dipantau berapa pohon yang ditebang setiap hari diseluruh dunia,” paparnya .

Karenanya, ia menyarankan presiden melakukan langkah konkret. Tapi karena ini sudah diujung kepemimpinan Jokowi, maka Fahri berharap kiranya calon presiden (capres) harus punya proposal yang memadai untuk menghadapi bencana ini dan harus menjadi bahan perdebatan bagi para capres.

“Jangan sekedar basa basi dan janji yang tidak dipenuhi. Tapi janji itu harus dipenuhin untuk menjamin keselamatan bangsa Indonesia. Bukan kah amanah dari pembukaan UUD yang utama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” demikian Fahri. (OSS)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments