Jumat, Maret 5, 2021
Beranda Komisi X DPR Desak Ombudsman dan Saber Pungli Usut Pungli Akreditasi Sekolah
Array

Komisi X DPR Desak Ombudsman dan Saber Pungli Usut Pungli Akreditasi Sekolah

Jakarta, faktapers.id – Abdul Fikri Faqih selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendesak Ombudsman untuk mengusut dugaan pungli yang dilakukan assesor akreditasi di tiap sekolah yang diduga tidak patut mendapat akreditasi A.

Abdul Fikri menilai bahwa praktik pungli yang dilakukan oknum assesor tersebut adalah perbuatan curang dan menzolimi sekolah-sekolah yang benar-benar bermutu. Keberadaan sekolah bermutu itu akhirnya tersingkir akibat tidak mau mengeluarkan biaya di luar ketentuan.

“Kalau benar praktik ini terjadi, berarti kita susah meningkatkan kualitas sekolah dan atau pendidikan kita,” ungkap Fikri kepada faktapers.id, Selasa (4/12).

Fikri mengungkapkan bahwa hasil akreditasi A yang tercantum pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI Jakarta No 288/BANSM-P/DKI/2018 tanggal 28 November 2018 patut diusut oleh penegak hukum.

Sebanyak 644 sekolah jenjang SD sampai SMA, baik negeri maupun swasta yang telah ditetapkan akreditasi dalam bentuk nilai, peringkat dan peringkat akreditasi untuk sekolah/madrasah patut diusut kebenaran hasil penilaian assesor karena ada dugaan praktik pungli.

Harian Fakta Pers dan faktapers.id melihat ada dugaan kejanggalan pada proses penilaian assesor terhadap sekolah. Assesor akreditasi adalah orang-orang yang bertugas untuk menilai/melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Assesor dipilih oleh BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta, dan melakukan audit akreditasi selama dua hari untuk satu sekolah. Para assesor inilah yang nantinya akan menentukan nilai atau hasil dari proses akreditasi. Sebab, assesor juga yang menggunakan aplikasi SisPenA S/M.

Berdasarkan informasi yang diterima, cukup mudah bagi tiap sekolah untuk mendapatkan akreditasi A, caranya “mendekat” kepada oknum assesor dan oknum pejabat BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta. Oknum-oknum itu diduga memiliki power untuk merekomendasikan nilai akreditasi A berdasarkan kekuatan rupiah.

Dugaan permainan uang ini nyata terlihat pada SK Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI Jakarta No 288/BANSM-P/DKI/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani Darwin Dachlan.

SK yang mencantumkan 644 sekolah itu terlihat berbandingan nilai yang berbau “pesanan” agar Akreditasi A dapat diberikan kepada sekolah yang mampu menggelontorkan puluhan juta rupiah kepada oknum. Sebaliknya, bila sekolah itu hanya mampu membayar lebih murah, oknum assesor tidak akan segan memberikan nilai sekedarnya, dan sekolah itupun akan mendapat akreditasi B atau bahkan lebih rendah lagi.

Praktik kotor setiap penilaian akreditasi dilingkup BAN-S/M Provinsi DKI Jakarta diduga telah menjadi budaya. Hal itu disampaikan oleh salah satu Kepala Sekolah di Jakarta Barat berinisial RN.

RN mengungkapkan setiap sekolah wajib mengeluarkan biaya berjumlah puluhan juta rupiah hanya untuk mendapatkan akreditasi A. Menurutnya, bagi sekolah besar tentunya nilai tinggi (akreditasi A) sangat diharapkan agar prestise sekolah tetap terjaga.

“Benar pak. Tahun ini, kami memberikan Rp 8 juta dan cinderamata berupa jam tangan seharga Rp 2,3 juta (dua unit) kepada dua assesor yang datang ke sekolah,” ungkap RN, Senin (3/11).

RN mengatakan, tahun ini pihaknya memberikan tiga jurusan. Sedangkan tahun sebelumnya sekolah hanya memberikan dua jurusan dengan biaya Rp 6 juta dan cinderamata berupa tas. Namun karena nilai kurang satu point, kemudian sekolah “ngebom” (mengeluarkan uang) sebesar Rp 7 juta.

“Tahun sebelumnya total habis Rp 14 juta untuk mendapat akreditasi A. Itu budaya dari dulu. Kalau ngga ngasih, nilai parah lagi. Kita sudah dua kali kejadian ini. Tahun ini juga kurang satu poin. Mungkin karena ngasihnya sedikit,” tuturnya.

RN menjelaskan, sekolah yang dipimpinnya memiliki sarana dan prasarana yang sudah bagus, namun karena upeti yang diberikan lebih kecil, maka sekolah yang dipimpinnya mendapatkan Akreditasi B. Sebaliknya, sekolah dengan sarana dan prasarana masih di bawah sekolah yang dipimpin RN, justru mendapatkan Akreditasi A.

“Intinya, bayaran harus besar kalau mau dapat nilai Akreditasi A,” ucapnya.

Sementara, mantan pejabat eselon IV di Sudin Pendidikan Jakarta Barat, Ida Bagus Gde Arnawa, juga mempertanyakan terkait perbedaan nilai akreditasi dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI wajib memberikan penjelasan ke publik. Ungkapnya, BAN-S/M adalah lembaga non pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

“Tanya ke Dinas Pendidikan. Apa tidak ada standar nilainya? Berapa sampai berapa masuk kriteria A. Itu yang perlu ditanyakan. Nilai standarnya. Kan ada nilai standar dong,” kata Gede.

Kalau masalah akreditasi, kata Gde, semua aturan harusnya sama di semua wilayah. Karena itu pusatnya ada di Dinas Pendidikan. Akreditasi ini satu tempat dari Dinas Pendidikan dan satu perintah dari Dinas Pendidikan.

“Assesor bisa bermain dengan pendekatan. Ini istilahnya KKN lagi,” tegas Gde.

Terkait itu, Fikri mendesak agar pungli tersebut dilaporkan ke pihak berwajib serta ke ombudsman.
“Oleh karenanya berita terkait kecurangan di dunia pendidikan tdk boleh fitnah. Tp kalau mmg sekolah merasa diperlakukan tdk adil sebaiknya melaporkan kpd yg berwajib. Atau paling tidak kpd ombudsman,” ujarnya.

Ketua BAN-S/M DKI
Ketua BAN-S/M DKI Jakarta Darwin Dachlan, Senin (3/12), mengklaim tidak ada assesor yang bermain. Bahkan ia meminta untuk melaporkan apabila ada yang bermain. Darwin menjelaskan bahwa hasil akhir yang menentukan sekolah itu mendapatkan akreditasi dilakukan oleh Sistem.

Ketua BAN Provinsi DKI Jakarta, Darwin Dachlan
“Kalau ada (pungli) kasih tau aja. Asesor tidak ada yang bermain. Insya allah tidak ada, tidak berani. Jadi ngga bisa begitu (pungli) karena pakai sistem,” tuturnya.

Dikatakan Darwin, bahwa assesor merupakan bagian dari BAN. “Kita menentukan kelayakan suatu sekolah. Jadi proses setiap lima tahun sekolah/madrasah harus di akreditasi. Dalam pelaksanaan sekolah harus mengisi data evaluasi diri. Disitu ada delapan standar pendidikan. Dalam penugasan satu sekolah itu dua assesor. Jadi ada masanya. Selama dua hari didata oleh assesor,” ujarnya. fp02/fp01

Most Popular

Recent Comments