Jumat, Maret 5, 2021
Beranda Komite II: Perlu Regulasi Tegas dalam Keselamatan Penerbangan
Array

Komite II: Perlu Regulasi Tegas dalam Keselamatan Penerbangan

Jakarta, faktapers.id – Dalam tanggapannya terkait keselamatan penerbangan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan, perlu adanya regulasi yang tegas.

Keselamatan penerbangan masih sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak  penerbangan, terutama dari sisi regulator.

Di Indonesia dibutuhkan regulasi yang tegas dalam mendorong pelaku industri penerbangan untuk dapat memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para penumpang.

Wakil Ketua Komite II DPD, Charles Simaremare besrta jajaranya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno Hatta, dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengungkapkan, pihaknya meminta agar Otoritas Bandara selaku salah satu pengawas dari pelaksanaan regulasi dapat turut serta dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam penerbangan.

“Keselamatan penerbangan adalah salah satu isu krusial yang masih menjadi permasalahan dalam dunia penerbangan Indonesia.

Seperti diketahui, dalam 4 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 musibah penerbangan yang menelan korban jiwa tidak sedikit di Indonesia,” ujar Charles saat rapat kerja dengan para pimpinan Otoritas Bandar Udara Wilayah I di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Senin (17/12).

“DPD RI memandang banyaknya stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan bandara, diantaranya Kementerian Perhubungan (Otoritas Bandara) sebagai regulator, Angkasa Pura sebagai operator bandara, Kemenkumham (Imigrasi dan Cukai), dan Maskapai Airlines seringkali membuat rantai manajemen bandara menjadi panjang dan tumpang tindih, karena setiap instansi memiliki kewenangan masing-masing,” kata Senator Papua itu lagi.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, meminta agar kasus JT-610 tidak terulang lagi. Banyaknya pemberitaan mengenai kondisi pesawat yang sudah mengalami gangguan sebelum terbang dari Cengkareng ke Pangkal Pinang, harus diperhatikan.

Ia berujar otoritas bandara harus mampu melakukan pengawasan agar setiap pesawat yang membawa penumpang, merupakan laik terbang.

“Sebelum Lion Air meuju Babel, take off dari Soetta. Otoritas Bandara salah satu tanggungjawabnya adalah keselamatan penerbangan. Tugas utama adalah memastikan keamanan dan keselamatan maskapai, dan penumpang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta, Bagus Sunjoyo memaparkan, pihaknya telah melakukan pengawasan.

Sedangkan untuk teknis pengecekan sebuah pesawat laik terbang atau tidak, diserahkan kepada petugas teknis yang dimiliki setiap maskapai.

Dimana menurutnya, petugas teknis tersebut merupakan petugas yang terpilih dan memiliki kualifikasi dalam hal pengecekan dan perbaikan pesawat sebelum digunakan.

Kedepannya, ia berjanji akan berkoordinasi untuk meningkatkan pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada untuk mewujudkan keselamatan dalam penerbangan.

“Yang merilis adalah teknisi yang sudah kita berikan otorisasi. Kita ada sanksi baik bagi personil atau maskapai. Jika ada bukti dia melakukan penyimpangan, makan akan dijatuhkan sanksi,” urai  Bagus. oss

Most Popular

Recent Comments