Senin, Juni 21, 2021
BerandaLRJ Menduga Ada Oknum Pejabat Angakasa Pura II "Bermain Mata"
Array

LRJ Menduga Ada Oknum Pejabat Angakasa Pura II “Bermain Mata”

Jakarta, faktapers.id – Sekjend Laskar Rakyat  Jokowi (LRJ), Ridwan Hanafi mengatakan Program nawacita menjadi tanggung jawab bagi setiap relawan pendukung Jokowi, untuk mengawal dan mengawasi proses pelaksaan pembangunan infrastruktur, baik jalan, bandara maupun program 35.0000 MW pembangkit listrik.

Selama ini menurutnya, langkah yang dilakukan LRJ ini demi memastikan program-program yang dicanangkan Jokowi dapat terwujud sesuai target yang diharapkan.

“Sejauh ini target pencapaian dapat berjalan maksimal, namun terkadang dalam pelaksanaanya terdapat oknum-oknum tertentu mengambil keuntungan pribadi dari program tersebut,” katanya, Jumat, (28/12/2018), di Jakarta.

Ridwan mencontohkan misalnya kasus yang terjadi pembangunan MW yang menyeret sejumlah pejabat, diantaranya Idrus Marham, (mantan Mensos), Erni Saragih (anggota DPR RI), Dan ada dugaan melibatkan Dirut PLN Sofyan Basir.

“LRJ juga secara cermat ikut mengamati pelaksanaan proses pembangunan sejumlah pekerjaan bandara udara I maupun II. Sebab sifat tender di Angkesa Pura cakupanya internasional, mengingat Presiden RI (Bapak. Jokowi) dalam kunjungan kenegaraan di luar maupun di dalam negeri selalu lebih mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yang transparansi,  akuntabilitas, dan independensi, jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nipotisme,” ungkapnya.

Ia  menegaskan bahwa system perusahan untuk progres pembangunan bandara, khususnya Angakasa Pura II cabang bandara Supadio Pontianak, berdasarkan laporan dari masyarakat dan bukti-bukti yang diserahkan ke Laskar Rakyat Jokowi, diduga terdapat dugaan pelanggaran prosedur pelelangan.

“Misalnya pelelangan pekerjaan Revitalisasi Drainase di Bandara Supadio Pontianak dengan nilai pagunye 38 Miliar. Tapi dalam proses tender tersebut terindikasi sarat akan praktek KKN dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” beber Ridwan.

Secara eksplisit Ridwan Hanafi menguraikan tender yang diproses tidak sepatutnya dilanjutkan, Mengingat dalam syarat peraturan direksi PT.Angkasa Pura II (persero) Nomor PD. 06.02/12/2015/0055, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Angkasa Pura A2. Format Surat Peryataan Penyedia point 2, secara tegas menegaskan Perusahan/1embaga kami dan pengurusnya tidak dalam pengawasan pengadilan.

“Artinya jika ada perusahan mengikuti tender tersebut tidak dalam pengawasan hukum tersangkut kasus pidana atau pengurus direksi dan komisaris. Kedua rekening perusahan tidak dalam masalah. Jika kemudian ada perusahan yang bermasalah seperti diatas bisa lolos dan dinyatakan lulus persyaratan, maka dapat saya simpulkan indikasi oknum pejabat PT. Angkasa Pura II dan perusahan peserta tender tententu, secara sengaja melakukan pemufakatan melanggar hukum,” paparnya.

 Ridwan menegaskan bahwa komitmen dan arahan Bapak Presiden tentang bebas KKN jangan “Dilecehkan!”.

“Jika itu terjadi, maka kami tetap akan mengoreksi dengan keras dan melanjutkan kasus tersebut ke komisi pemberantasan korupsi,” pungkasnya. Fp03

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments