Selasa, Juni 15, 2021
BerandaMasyarakat Kubar Kaget Proyek Jembatan ATJ Ditangani KPK
Array

Masyarakat Kubar Kaget Proyek Jembatan ATJ Ditangani KPK

Kutai Barat, faktapers.id – Sejak sehari lalu, masyarakat Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dihebohkan dengan kabar bahwa proyek pembangunan Jembatan Sungai Mahakam Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Sendawar, kini masuk dalam salah satu proyek bermasalah di Indonesia.

Bahkan kabarnya proyek pembangunan Jembatan ATJ Kubar yang sejak dua tahun terakhir telah terhenti dibangun salah ssatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya itu, kini menjadi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kubar, Syarief Sulaeman Nahdi dikonfirmasi pada Minggu (18/12) sore mengatakan, penyidikan dugaan korupsi terhadap manajemen PT Waskita Karya selaku kontraktor Jembatan ATJ telah menjadi ranah KPK.

“Sehingga para penegak hukum di daerah seperti kejaksaan dan kepolisian tidak bisa ikut campur Kalau sudah ditangani KPK hal itu akan tuntas. Tidak mungkin lagi ditangani penegak hukum di daerah seperti Kejari,” bebernya.

Seperti diwartakan kemarin, KPK menetapkan dua orang dari PT Waskita Karya sebagai tersangka. Yakni mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar. Diduga kerugian negara Rp 186 miliar, termasuk sejumlah proyek lainnya di tanah air ini.

Sejumlah warga Kubar tetap berharap meski kasus ini menjadi ranah KPK, agar pembangunan jembatan ATJ tetap berlanjut. Karena selama ini warga sangat terbebani menuju ke ibukota kabupaten harus mengeluarkan biaya feri (perahu) penyeberangan di Kecamatan Melak. Sejumlah kampung di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, yang selama ini terbebani. Warga awalnya sempat kecewa karena lambatnya pemerintah menyelesaikan kelanjutan pembangunan jembatan ATJ. Karena sempat molor sejak 2016 hingga kini.

Namun setelah ada komitmen Pemkab Kubar saat ini, warga merasa lega. Pasalnya akan dilanjutkan tuntas 2018. Ternyata tidak terbukti. “Bayangkan saja jika kami ke Melak pulang pergi menggunakan sepeda motor harus membayar feri penyeberangan di Kelurahan Melak Ilir menghabiskan biaya Rp 10 ribu per hari.

Sehingga setiap bulan harus menghabiskan biaya antara Rp 300 ribu per bulan,”kata Yudi warga Mook Manaar Bulatn yang bekerja di perkantoran Pemkab Kubar, kepada Harian Fakta dan faaktapers.id, kemarin. Belum lagi jika roda empat lebih mahal lagi yakni 25 ribu per unit.

Beban feri penyeberangan ini juga berdampak kepada harga kebutuhan pokok yang didatangkan oleh para pedagang dari Melak. “Jelas harganya akan naik, karena pedagang juga menanggung biaya feri penyeberangan,” terangnya.

 

Sejumlah warga Kecamatan Mook Manaar Bulatn, menaruh harapan yang sangat besar. Jika penyelesaian jembatan ATJ pada tahun ini. Demikian juga harapan yang sama oleh warga Kecamatan Sekolaq Darat, Melak dan sekitarnya. Karena jika jembatan ATJ ini selesai, jika ke Samarinda melalui jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, akan lebih cepat.

Karena jika melintasi jalan trans Kalimantan yang ada saat ini lebih jauh. DPRD Kubar sempat mempertanyakan kepada Pemkab Kubar yang belum kunjung melanjutkan pembangunan jembatan ATJ. Hal ini sempat ditanyakan oleh Anggota DPRD Kubar dari Fraksi PDI Perjuangan, Iku. Alasan Iku, jika pemkab tidak melanjutkan harus menjelaskan penyebabnya. Sehingga tidak menjadi pertanyaan masyarakat. Sebelumnya, Pemkab Kubar sudah mendapatkan dukungan pinjaman dana dari PT SMI (Sarana Muti Infrastruktur) Persero sebesar Rp 350 miliar.

Bupati Kubar FX Yapan SH mengatakan, peminjaman dana tersebut sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementeri Keuangan (Kemenkeu).

Demikian dana itupun untuk penyelesaian jalan di empat kecamatan yakni Kampung Gunung Bayan Kecamatan Siluq Ngurai, Muara Pahu, Kampung Tebisaq Kecamatan Jempang, dan Penyinggahan.
Kelanjutan pembangunan jembatan ATJ dan infrastruktur di empat kecamatan itu, kata orang nomor satu di Pemkab Kubar, bukan kepentingan. Tetapi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Kubar.

“Oleh karena itu, harus diselesaikan. Dengan selesainya ini, selain memperpendek ke ibukota provinsi dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata FX Yapan yang juga mantan Ketua DPRD Kubar.
Adapun pinjaman dana sebesar Rp 350 miliar itu, ditambahkan Wabup Kubar Edyanto Arkan, untuk membiayai dua kegiatan dengan estimasi sementara yakni penyelesaian pembangunan jembatan AJT sekitar Rp 243 miliar dan penyelesaian pembangunan jalan di empat kecamatan sekitar Rp 107 miliar.

“Pinjaman dana ini untuk membiayai dua kegiatan tersebut, sudah di masukkan ke dalam APBD Kubar 2018,”ujarnya.Untuk itu Pemkab Kubar, dengan segala kekuatan melakukan upaya pinjaman dana kepada PT SMI yang berfungsi sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan fasilitas pinjaman daerah yang di bawah naungan Kemenkeu. Memang melakukan pinjaman ini tahapannya tidak mudah, harus mendapatkan beberapa persetujuan.

Di antaranya dari Kemendagri. Dilanjutkan izin dari Kemenkeu yaitu pelampuan batas maksimum defisit yang dibolehkan. Hanya saja, selain syarat dari Kemendagri dan Kemenkau itu, secara teknis ada hal yang perlu dilengkapi. Misalnya, setelah rapat bersama PT SMI akan melakukan peninjauan ke lapangan di wilayah Kubar dan dijadwalkan pada awal Februari 2018.

Secara prinsif PT SMI sangat mendukung, Karena melihat urgensi pada kedua kegiatan penyelesian pembangunan ini. Serta melihat kemampuan Pemkab Kubar untuk melakukan pengembalian selama tiga tahun terakhir yakni 2019, 2020, dan 2021. Berikutnya, adanya dukungan formal dari dua kementerian tersebut. Iyd

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments